"RUU Cipta Kerja: State Capture dan Sentralisasi Kekuasaan"
13 Feb 2020, Pemerintah scr resmi mengajukan (RUU) Cipta Kerja sebagai RUU inisiatif pemerintah kpd DPR RI. RUU yg menggunakan model omnibus law dlm penyusunannya ini kemudian mengundang banyak pro kontra di tengah masyarakat, mulai dari sipil, akademisi, aktivis hingga praktisi.
RUU ini memunculkan kritik , mulai dr kritik trhdp proses legislasi hingga catatan trhdp sektor-sektor RUU Cipta Kerja. Menanggapi hal tsb, PUKAT UGM bersama Pusat Kajian Anti Korupsi di Indonesia mengadakan diskusi "RUU Cipta Kerja: State Capture dan Sentralisasi Kekuasaan."
NARASUMBER: 1. Zainal Arifin Mochtar (Dosen FH UGM & Peneliti PUKAT UGM) 2. Herdyansyah Hamzah (Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman) 3. Siti Rakhma Mary (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) 4. Nur Hidayati (Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup)
MEKANISME KEPESERTAAN:
Mekanisme kepesertaan dapat melalui dua cara sebagai berikut: 1. Pendaftaran melalui: bit.ly/diksi-6 (Zoom) 2. Live streaming melalui kanal Youtube : "Pukat UGM"
Pantau terus informasi terkait Diksi #6 ini melalui media sosial kami:
Twitter: pukat_ugm
Instagram: pukat.ugm
RUU Cipta Kerja bermasalah baik secara proses, metode pembentukan, dan substansinya
1. Secara proses RUU Cipta Kerja dirumuskan secara tidak transparan dan minim partisipasi publik.
Sejak awal penyusunannya, RUU Cipta kerja dikritisi karena minimnya keterbukaan dan partisipasi publik.
Dlm penyusunan RUU Cipta Kerja, publik kesulitan memberi masukan karena tertutupnya akses terhadap draft RUU Cipta. Akses publik terhadap dokumen RUU Cipta Kerja baru tersedia pasca RUU tersebut selesai dirancang oleh Pemerintah dan kemudian diserahkan kepada DPR
DISKUSI PUBLIK
“Penataan Kebijakan Cukai, Optimalisasi Pendapatan Negara dan Pencegahan Korupsi”
Cukai memiliki peran yg cukup strategis dlm optimalisasi pendapatan negara. Sehingga, kebijakan cukai terutama dlm konteks penetapan tarif cukai perlu didasarkan prinsip kehati-hatian dan berlandaskan kaidah hukum yg tepat.
Upaya untk menata kebijakan cukai sebenarnya tlh dilakukan olh pemerintah, melalui berbagai instrumen kebijakan, baik berupa rencana strategis, road map penyederhanaan struktur tarif dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional.
Untk memperingati HUT RI, PUKAT UGM mengajak tmn2 untk mengirimkan video ucapan yg berisi pesan antikorupsi, seperti: pendapatmu tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, penegakan hukum kasus korupsi, refleksi gerakan anti korupsi, harapanmu terhadap pemberantasan korupsi, dll
Syarat dan Ketentuan 1. Kategori Peserta Umum 2. Follow akun Instagram @/pukat.ugm 3. Video berdurasi 1 menit sesuai dengan tema 4. Unggah video ucapanmu melalui feed ig masing-masing dan tag ig pukat.ugm
Twitfolks, pada laman youtube PUKAT UGM tlh tersedia video animasi "Mengenal Anti Korupsi, Membangun Integritas".
Video ini memuat dampak korupsi, contoh korupsi dlm beberapa bidang, dan contoh perilaku-perilaku koruptif yg terdapat di sekitar kita, terutama di lingkungan kampus
Disajikan dengan animasi sederhana dan menarik, video ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan berkontribusi dalam membangun integritas khalayak luas, tekhusus bagi mahasiswa.
RUU CIPTA KERJA
"Masalah Pemidanaan dan Potensi Kerugian Sosial"
Diskusi ini akan membahas RUU Cipta Kerja, khususnya: (1) Permasalahan ketentuan pidana (khususnya mengenai ancaman & bentuk sanksi), (2) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dan (3) Kerugian sosial akibat RUU Cipta Kerja. DIKSI kali ini akan dibersamai oleh;
NARASUMBER: 1. Iqbal Felisiano (Pusat Studi Antikorupsi & Kebijakan Pidana UNAIR/Dosen FH UNAIR) 2. Rimawan Pradiptyo (Dosen FEB UGM) 3. Fira Mubayyinah (Direktur Pusat Pendidikan dan Kajian Antikorupsi UNUSIA) 4. Eka Nanda Ravizki (PUKAT UGM)