RUU Cipta Kerja dan Segala Permasalahannya

(Sebuah Utas)

RUU Cipta Kerja bermasalah baik secara proses, metode pembentukan, dan substansinya 1. Secara proses RUU Cipta Kerja dirumuskan secara tidak transparan dan minim partisipasi publik.

Sejak awal penyusunannya, RUU Cipta kerja dikritisi karena minimnya keterbukaan dan partisipasi publik.

((Jelang Sidang Putusan Etik oleh Dewas KPK))

Sidang putusan etik pada hari ini menjadi tempat bagi Dewas untuk membuktikan kredibilitasnya sebagai organ yang baru dibentuk. KPK selama ini bekerja dengan mengedepankan etik, untuk itulah setiap pelanggaran terhadap kode etik harus dipandang sebagai hal serius.

DISKUSI PUBLIK
“Penataan Kebijakan Cukai, Optimalisasi Pendapatan Negara dan Pencegahan Korupsi” Cukai memiliki peran yg cukup strategis dlm optimalisasi pendapatan negara. Sehingga, kebijakan cukai terutama dlm konteks penetapan tarif cukai perlu didasarkan prinsip kehati-hatian dan berlandaskan kaidah hukum yg tepat.

Beranjak sejenak ke platform sebelah, yuk!

INSTAGRAM VIDEO CHALLENGE
"Merdeka dari Korupsi" Untk memperingati HUT RI, PUKAT UGM mengajak tmn2 untk mengirimkan video ucapan yg berisi pesan antikorupsi, seperti: pendapatmu tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, penegakan hukum kasus korupsi, refleksi gerakan anti korupsi, harapanmu terhadap pemberantasan korupsi, dll

VIDEO ANIMASI

Mengenal Anti Korupsi, Membangun Integritas

Twitfolks, pada laman youtube PUKAT UGM tlh tersedia video animasi "Mengenal Anti Korupsi, Membangun Integritas".

Video ini memuat dampak korupsi, contoh korupsi dlm beberapa bidang, dan contoh perilaku-perilaku koruptif yg terdapat di sekitar kita, terutama di lingkungan kampus

Diskusi Seputar Korupsi #8

RUU CIPTA KERJA
"Masalah Pemidanaan dan Potensi Kerugian Sosial" Diskusi ini akan membahas RUU Cipta Kerja, khususnya: (1) Permasalahan ketentuan pidana (khususnya mengenai ancaman & bentuk sanksi), (2) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dan (3) Kerugian sosial akibat RUU Cipta Kerja. DIKSI kali ini akan dibersamai oleh;

Teman-teman, hari ini kami menyelenggarakan diskusi RUU Cipta Kerja: "Problem Legislasi dan Ancaman Korupsi Kebijakan."

Untuk teman-teman yg tidak dapat bergabung dalam #aksilangsung , dapat mengikuti diskusi ini sebagai ikhtiar untuk ttap mengawal #RUUCiptaKerja Untuk bergabung ke zoom meeting silahkan mengisi bit.ly/Diksi7

Diskusi Seputar Korupsi (DIKSI) #7
RUU CIPTA KERJA: "Problem Legislasi dan Ancaman Korupsi Kebijakan" 13/02/2020, Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan RUU Cipta Kerja sbg RUU inisiatif pemerintah kpd DPR RI. RUU dengan model omnibus law ini kemudian mengundang banyak pro kontra di tengah masyarakat, mulai dari sipil, akademisi, aktivis hingga praktisi.

Twitfolks, berikut merupakan siaran pers dari hasil Diksi #6

RUU CIPTA KERJA: State Capture dan Sentralisasi Kekuasaan Untuk materi diskusi kemarin dapat diakses melalui laman kami: pukatkorupsi.ugm.ac.id

Terakhir, diskusi esok akan membahas refleksi pemberantasan korupsi yang akan disampaikan oleh @herdihamzah . Pembentukan RUU Cipta Kerja yang tertutup dan minim partisipasi publik mengingatkan pada proses Revisi UU KPK 2019 lalu

Selain isu tentang State Capture, diskusi besok akan membahas tentang Sentralisasi Kekuasaan dalam RUU Cipta Kerja yang akan disampaikan oleh @zainalamochtar Lord Acton memperkenalkan adagium “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” . Adagium tersebut menggambarkan bahwa semakin kuat kekuasaan yang dimiliki maka akan semakin tinggi memunculkan potensi-potensi tindakan korupsi.

Twitfolks, mari mengenal lebih dekat istilah State Capture:

-Sebuah Utas STATE CAPTURE dan RUU Cipta Kerja-

#StateCaptureRUUCiptaKerja 1. DEFINISI
Joel Hellman dan Daniel Kaufmann mendefinisikan State Capture sebagai “so-called oligarchs manipulating policy formation and even shaping the emerging rules of the game to their own, very substantial advantage.” (Helman & Kaufmann, 2001) #StateCaptureRUUCiptaKerja

Diskusi Seputar Korupsi #6

"RUU Cipta Kerja: State Capture dan Sentralisasi Kekuasaan" 13 Feb 2020, Pemerintah scr resmi mengajukan (RUU) Cipta Kerja sebagai RUU inisiatif pemerintah kpd DPR RI. RUU yg menggunakan model omnibus law dlm penyusunannya ini kemudian mengundang banyak pro kontra di tengah masyarakat, mulai dari sipil, akademisi, aktivis hingga praktisi.

Serial DISKUSI SEPUTAR KORUPSI (DIKSI) #5 DISKUSI SEPUTAR KORUPSI (DIKSI #5) "Novel Baswedan Mencari Keadilan : Mengupas Tuntas Tuntutan Jaksa"

Kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK, Novel Baswedan memasuki babak baru.

Catatan Merah Tuntutan Jaksa pada Kasus Novel Baswedan
(Sebuah RINGKASAN Rilis PUKAT Korupsi FH UGM) Tuntutan jaksa dlm kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan sangat janggal, tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta berdampak buruk pada upaya pemberantasan korupsi.

Berikut 5 Catatan PUKAT Korupsi FH UGM terhadap tuntutan jaksa pada kasus Novel Baswedan:

Kumpulan Diskusi Online PUKAT FH UGM

((Sebuah Utas)) A. DISKUSI SEPUTAR KORUPSI (DIKSI #3) "Pemberantasan Korupsi di Tengah Pandemi"
Rencana Remisi Napi Korupsi, Korupsi Bencana, dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Bedah Edisi Khusus Jurnal INTEGRITAS KPK
*“Merancang Portal Baru Reforma Kebijakan SDA di Indonesia”*
(Refleksi di Tengah Pandemi)

DISKUSI SEPUTAR KORUPSI (DIKSI #4) "Korupsi Bansos dan Korupsi dalam Keadaan Bencana"

Untuk menanggulangi dampak dari COVID-19, Pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan salah satunya adalah Bantuan Sosial (Bansos). Belajar dari kasus-kasus sebelumnya, pemberian bansos rawan terhadap praktik-praktik koruptif. Menanggapi hal tersebut, Pukat UGM akan menyelenggarakan Diskusi Seputar Korupsi #4 "Korupsi Bansos dan Korupsi dalam Keadaan Bencana" dengan pemantik:

Sambil #dirumahaja mari simak Diskusi Online Pukat UGM malam ini DISKUSI SEPUTAR KORUPSI (DIKSI #3)

"Pemberantasan Korupsi di Tengah Pandemi"

Rencana Remisi Napi Korupsi, Korupsi Bencana, dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Siaran Pers “Menjerat Korupsi Korporasi” | Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM | Jumat, 26 Oktober 2018. Penetapan BS (Dir. Operasional Lippo Group) sebagai tsk dpt menjadi pintu masuk KPK utk mengusut lebih jauh keterlibatan korporasi, Lippo Group. KPK tdk boleh berhenti pada perseorangan (pegawai Lippo), tetapi dpt menggunakan pendekatan pidana korporasi.