Thread by @febridiansyah

Selamat pagi...
11 orang mantan anggota DPRD Sumatera Utara ditahan 20 hari ke depan mulai tadi malam. #kpk_ri

mereka diduga menerima suap.

sebelumnya, 50 orang Pimpinan, Ketua Fraksi dan Angg DPRD lainnya telah diproses hingga putusan pengadilan.
#janganKorupsi

Penahanan 11 tsk ini bagian proses hukum thd 64 Anggota DPRD Sumut (saat itu).

Tahap 1, KPK proses 5 Pimpinan;
Tahap 2, diproses 7 Ketua Fraksi;
Tahap 3, ada 38 angg DPRD, dan
Tahap 4 sekarang 14 org angg DPRD jd tersangka kasus suap.

3 org lainnya tdk datang saat dipanggil.

Kita sebenarnya sangat miris melihat korupsi masal yg terjadi di lembaga perwakilan rakyat tersebut. sebelumnya ada bbrpa anggota DPRD di sjumlah daerah yg jg melakukan korupsi bersama2.

Misal: di Malang total 41 angg DPRD dijerat korupsi.

Ini adalah Foto saat sejumlah Anggota DPRD di Malang yg dibawa ke Surabaya menggunakan Kereta Api.

Korupsi masal tersebut nyaris menggoncang penyelenggaraan pemerintah di Malang. Selain dari unsur DPRD, ada dari unsur Pemkot juga lakukan korupsi.

PAW besar2an dilakukan.

Sebagian dr mereka akhirnya mengakui perbuatan dan menyadari menerima suap itu salah.

Seandainya kesadaran ini muncul saat pemberian uang dan menolaknya. Atau diam2 lapor gratifikasi. Mgkn keluarga tak perlu melepas mereka ke kantor KPK & keluar dg rompi orange spt ini.

Suap yg dterima 64 anggota DPRD Sumut periode lalu tsb diduga trkait kewenangan DPRD ini:

1. pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012 s/d 2014;
2. perubahan APBD 2013 & 2014
3. Pengesahan APBD 2014 & 2015;
4. Penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD th 2015

di tengah kondisi seperti ini, harapan tetap perlu dibangun. semoga menjadi pembelajaran bagi kt semua, terutama untuk mereka yg dipilih oleh rakyat mewakili nasib rakyat.

jangan khianati kepercayaan tsb. #janganKorupsi

Selain Penindakan, KPK juga lakukan upaya Pencegahan. Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan secara intens telah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sumut sejak beberapa waktu lalu. Agar persoalan yang sama tidak terulang kembali.

#Pencegahan #kpk_ri

Identifikasi titik rawan, rekomendasi dan paket perbaikan yang disampaikan KPK tentu hanya akan maksimal jika komitmen Pemerintah Daerah juga utuh. Sehingga kami berharap hal tersebut juga terjadi tidak hanya di Sumut tp juga daerah lain.

Dari aspek politik, upaya Pencegahan dilakukan mulai dr Kajian, rekomendasi ttg pengelolaan dana parpol hingga SIPP (Sistem Integritas Partai Politik).

Selengkapnya, silakan:
acch.kpk.go.id/id/berkas/buku…

Dalam pelaksanaan, tentu butuh komitmen kuat semua pihak, termasuk Parpol.

oh ya, saya agak terganggu dg asumsi bhw yg dtgkap korupsi hanya yg sial..

hal ini seolah bilang: semua pejabat korup shg penegak hukum ga ngapa2in aja bs tangkap koruptor.

mestinya tdk begitu. kt ttp perlu hargai org baik yg berupaya tegak lurus sekalipun dlm sistem yg bobrok.