Saya baca di berita, Kaesang datang ke KPK hari ini utk klarifikasi ke Direktorat Gratifikasi.

1 bulan kurang 1 hari sejak diketahui naik private jet pd 18 Agustus 2024.

Ini bagus & belum terlambat. Krn batas waktu pelaporan gratifikasi maks 30 hari kerja (30 Sept).

Tapi, Maaf keputus td,

Tapi, kt belum tahu apakah kedatangan Kaesang melaporkan gratifikasi sbagaimana Pasal 18 UU KPK atau hanya klarifikasi ke Dit Gratifikasi? Apakah ada pegawai dr bagian Pengaduan Masyarakat yg jg ikut klarifkkasi?

Kenapa?

Krn konsekuensi hukumnya berbeda.

Analisis gratifikasi & pak @mohmahfudmd

Bbrpa poin:
1.Pak Mahfud menjabat Ketua MK
2. Pak Mahfud naik jet pribadi milik Pak JK (Pak Mahfud menerima fasilitas jet pribadi)
3. Urusan pak Mahfud: khutbah hari raya di Makasar.

—
Apakah ini gratifikasi yg dianggap suap?

A thread

https://twitter.com/mohmahfudmd/status/1832002680778285469

Izin prof @mohmahfudmd ini pendapat pribadi saya. Bs saja salah.

Tp keberanian memberikan klarifikasi terbuka patut dihargai.

Sebelumnya, di thread MEMAHAMI GRATIFIKASI intinya saya dah jelaskan, ada 3 aspek penting yg hrs dipenuhi utk menilai sebuah gratifikasi salah/tdk.

Apakah seluruh informasi di Kementerian Pertahanan adalah informasi rahasia?
(Analisa Hukum)

A Thread… Bbrpa hari ini, kt menyaksikan perdebatan ttg kerahasiaan informasi di sektor pertahanan.

Sebagian pembahasan cenderung dr aspek politik. Blm terlalu trlihat bgm pengaturan dlm Hukum Indonesia.

Krn itu, trlepas dr segala narasi politik, mgkn ada baiknya kt bahas dr aspek hukum.

Penjelasan Saya ttg adanya tuduhan dan orkestrasi hoax bahwa seolah Saya diperiksa KPK karena terlibat dalam pengrusakan barang bukti saat penggeledahan di Kementan (29/9).

Ada 3 isu pokok yg ingin Saya sampaikan: 1. Selama proses pemeriksaan berjalan, tidak satupun pertanyaan atau pembahasan dengan Penyidik tentang peristiwa dugaan pengrusakan bukti/dokumen di Kementan saat kantor tsb digeledah KPK 29 September 2023 lalu.

Lalu, apa yg ditanya Penyidik pada Saya?

Bberapa teman meminta saya menjelaskan scr umum proses dari OTT smpai penahanan tersangka oleh KPK.

Awalnya saya agak enggan krn sudah bgtu ramai komentar. Tp agar bs melihat lbh objektif, ada baiknya informasi yg bersifat terbuka Saya smpaikan.

Tahap 1: OTT terjadi Pd tahap 1, sifatnya msh rahasia. Bhkan dlu Jubir KPK kdg tdk mengetahui kegiatan tangkap tangan tsb 😅

Pimpinan tahu ga? Smpai saya pamit dr KPK, selalu ada Pimp yg mengetahui peristiwa OTT, apalagi jk sudah ada org yg dibawa ke gedung KPK atau kantor lain terdekat.

Kenapa RAT (pejabat pajak) & AP (pejabat Bea-Cukai) bisa jd tersangka gratifikasi di KPK? Dan, apakah pejabat lain yg flexing jg bs dijerat?

kira2 begini penjelasan hukumnya..

Sebuah Utas.. Sebelum terlalu jauh “salah paham”, perlu dipahami bahwa Gratifikasi adalah salah1 dari 7 bentuk tindak pidana korupsi. Dan ingat, gratifikasi berbeda dg suap.

Ini yg sejak dulu sering keliru diberitakan. Misal: ada yg kena ott kemudian disebut menerima gratifikasi.

David (korban) punya hak mengajukan gugatan perdata pada Mario Dandy untuk ganti rugi.

Tp menurut Saya, ada cara yg lebih efektif bagi korban. David bisa menggunakan mekanisme Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian di sidang Pidana Dandy. Pidana & perdata digabung dlm 1 perkara. Dasar hukum yg bs digunakan David sbg korban adalah Pasal 98-101 KUHAP.

Sederhananya mengatur: jk sbuah perbuatan (pidana) yg didakwa menimbulkan KERUGIAN, maka Hakim atas permintaan korban dpt menetapkan penggabungan perkara ganti kerugian dlm perkara pidana tsb.

Sambil nunggu beduk, Saya baca2 Naskah Akademik & Rancangan Undang2 Perampasan Aset.

Sebenarnya apa sih yg diatur di RUU Perampasan Aset itu?

Biar ga trlalu banyak drama, yuk bedah poin2 pokoknya.

Btw file lgkap bs unduh di sini bphn.go.id/data/documents…

A THREAD.. Agar ga salah paham di awal, kt perlu tahu, RUU Perampasan Aset (RUU-PA) ini bukan hanya utk merampas aset hasil korupsi, tp semua aset trkait tindak pidana dg nilai >100jt & ancaman pidana di atas 4 th.

Apa sj aset yg bisa dirampas?
Ada 11 jenis, nomor 11 (k) mengejutkan 😅

Pagi Prof.. cuma mau kasi tau, Penyidikan BEDA dg Penyelidikan 😊

Di twit anda bilang: “perkembangan penyidikan”, tp di surat resmi Polri perihalnya: “pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP).

Kalau mau baca2 silakan, Prof..
hukumonline.com/klinik/a/perbe…

https://twitter.com/henrysubiakto/status/1595914168800247809

Smg Prof bs baca dg hati yg dingin.

Sekaligus sbg edukasi hukum sederhana ke publik, Saya urai sedikit apa itu Penyelidikan & Penyidikan. Setelah itu silakan bahas diksi dlm twit Prof @henrysubiakto di atas, misal: apakah tepat org disebut Penjahat saat ksus msh Penyelidikan?

Kemarin seorang jurnalis hub Saya, diskusi ttg subjek hukum dugaan aliran dana RACHEL VENYA.

Bkn utk menyimpulkan apakah benar Suap/tidak ya, tp bahas 1 bagian penting.

Ttg subjek hukum penerima yg katanya bukan ASN/PNS sehingga tdk bs diproses dg aturan suap di UU Tipikor. Dari pemberitaan Saya membaca, pihak yg diduga menerima adalah seorang staf kontrak pegawai kontrak di sebuah lembaga negara.

Jadi karena posisinya bukan PNS artinya case ini tdk bs diproses menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Benarkah? Tunggu dulu..

Pencegahan Korupsi spt apa yg bisa memberikan perlindungan hukum bagi BUMN, Komisaris/Direksi & Manajemen dlm pengambilan keputusan bisnis?

Pagi ini saya bicara dalam acara Hari Anti Korupsi yg diselenggarakan @petrogresik.

GCG, Mitigasi Risiko Korupsi, CoI hingga Mens Rea. Prinsip dasarnya: yg korupsi harus diproses namun yg mengambil keputusan bisnis dg itikad baik hrs dilindungi.

KPK memproses 86 kasus korupsi smpai saat ini. Ada yg berupa Suap & kasus korupsi dg kerugian negara.

Kejaksaan & Polri jg menangani sjumlah kasus korupsi.

Kisah pencuri sapi.

Dulu sekali, di suatu malam, seorang pencuri masuk kampung dan mencuri seekor sapi. Tp ia kurang begitu ahli sehingga petugas ronda menangkapnya dan membawanya pd seorang hakim.

Sapi yg dicuri berhasil dkembalikan ke kandang. Meskipun smpat dbawa pergi. Si pencuri minta maaf pd pemilik sapi, mengganti kerugian dan mau membayar denda asalkan tidak dihukum bersalah dan dipenjara. Bhkan beriba-iba menyebut anak isteri.

Tukang ronda pun luluh & memohon pd hakim agar si pencuri dilepas saja. Karena ia dah mengganti kerugian.

Pak @Nurul_Ghufron apakah data ini benar dan bisa dijelaskan?

Sbg bagian dr Pencegahan Korupsi, ada baiknya Pimpinan KPK jd contoh keterbukaan ttg asal usul kekayaan berasal dr penghasilan sah.
-
LHKPN Nurul Ghufron, Makin Tajir Setelah Jadi Pimpinan KPK
nasional.tempo.co/read/1534614/l… Jk dilihat data e-lhkpn KPK yg bersifat terbuka ini, saat jadi Dekan, kekayaan @Nurul_Ghufron total Rp6,7M. Sampai saat ini sejak jd Dekan dan selama jadi Pimpinan KPK, total kenaikan Rp6,7 Milyar.

Dugaan saya, penambahan itu bkn hanya karena gaji di KPK. Tp bs faktor lain..

Tanya-Jawab (Q n A)
Tentang Penyingkiran Pegawai KPK menggunakan TWK dari aspek hukum sederhana..

A Thread Q.1. Apakah pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN karena keinginan atau permintaan para Pegawai?
-
Tidak.
Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN adalah perintah UU 19 tahun 2019.

Hari ini, 26 September, 2 tahun lalu Randy meninggal ditembak saat demonstrasi menolak revisi UU KPK. Esoknya, Yusuf Kardawi yg koma saat dibawa ke RS pun berpulang.

news.detik.com/berita/d-57401…

Al-Fatihah utk para pejuang..

Skrang, kt lihat rngkaian pelemahan KPK terus terjadi. Ada 5 korban dalam demonstrasi #ReformasiDikorupsi 2 tahun lalu. Mahasiswa dan Pelajar yg turun ke jalan menolak revisi UU KPK, KUHP dan sejumlah RUU yg dinilai merugikan rakyat.

Kita berutang nyawa pada mereka.

nasional.kompas.com/read/2021/09/2…

Jumat kemarin, saya hadir di “KPK Darurat” (Kantor Pemberantasan Korupsi Darurat).

Salah satu poin yg saya sampaikan, ada 5 alasan kenapa Presiden seharusnya mengangkat 56 Pegawai KPK yg disingkirkan Pimp. menggunakan alasan TWK.
#ReformasiDikorupsi
#BeraniJujurPecat

A Thread Alasan 1
Presiden adalah Kepala Negara.

Sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia, ia adalah Pemimpin tertinggi dalam penyelenggaraan negara ini. Apalagi terkait Pemberantasan Korupsi. Karena kt tahu, Korupsi adalah virus paling jahat yg menggerogoti negara.

MENINGGALKAN KPK

Kt lihat kesewenangan terjadi tanpa malu-malu. Bahkan yg seharusnya bisa berbuat justru “lari” dari tanggungjawab.

Inilah masa yg berulang. dg lebih buruk! Ketika sejumlah anak muda yg teguh hati memberantas korupsi justru disingkirkan oleh kekuasaan. Tidak banyak yg tahu, upaya penyingkiran terjadi berulang2.. mulai dr janji jabatan di BUMN, kriminalisasi, fitnah, teror hingga TWK.

Kenapa anak2 muda ini masih bertahan?
Sederhana, karena cinta.

Ada impian. Ingin melihat anak-cucu kita ke depan hidup lebih baik tnpa korupsi.

Pimpinan KPK terbukti melanggar Etik:
1. Menyalahgunakan pengaruh utk kepentingan pribadi;
2. Berhubungan langsung dg pihak yg perkaranya ditangani KPK

Tapi hanya dihukum potong gaji Rp1,85 juta/bulan (40% gapok) dari total penerimaan lebih dari Rp80juta/bulan.

Menyedihkan.. Dewan Pengawas KPK sebenarnya punya pilihan menjatuhkan SANKSI BERAT lain seperti diatur di Pasal 10 ayat (4) Peraturan Dewas No.2 Tahun 2020, yaitu:
meminta Pimpinan mundur dari KPK

Tp itu tidak dilakukan..

Perdewas 2/2020 klik kpk.go.id/images/01/kode…

TERBUKTI:
- Ada penyimpangan dalam proses TWK Pegawai KPK
- BKN tidak kompeten

Pimpinan KPK diminta melakukan koreksi dan segera memproses alih status Pegawai KPK menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021.

Apakah Pimpinan KPK akan patuh dengan kewajiban hukum ini?

Sebuah utas.. OMBUDSMAN RI, sebuah lembaga negara yg bertugas mengawasi pelayanan publik, kemarin menegaskan:

Ada PENYIMPANGAN dlm Tes Wawasan Kebangsaan KPK.

Ini sekaligus membantah klaim Pimpinan KPK bahwa TWK dilakukan scr profesional.

#BeraniJujurPecat
#75PegawaiKPK

Selamat ya Pak..Aturannya udah berubah..

Btw dulu saat diangkat jadi Komisaris, pake aturan lama atau baru? Pengangkatannya sah ga? Trus gmn gaji dan fasilitas lain yang sudah pernah diterima?

Tp Bapak hebat.. Aturan bs berubah gini..

Lama Baru Perhatikan baik2 perubahan Pasal 35 ke 39 itu.. bukan hanya larangan jadi Pejabat BUMN/D, tapi ada 1 bagian (huruf e) yg hilang:

Larangan jadi Pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Sungguh ini pelajaran terbaik ttg KONFLIK KEPENTINGAN.

Tentang Vaksin Gotong Royong yg dikatakan tidak gunakan keuangan negara krn dibeli BUMN, saran saya lihat lagi defenisi Keuangan Negara ya.. Ada Undang-undang dan Putusan MK + sejumlah putusan pengadilan yg menegaskan..

Keuangan BUMN itu masuk ruang lingkup Keuangan Negara. Kenapa Saya bicara keuangan negara bukan APBN? Karena yg perlu dilindungi dg mekanisme tata kelola yg baik bukan sekedar APBN, tp lebih luas, yaitu: keuangan negara.

Karena itu jugalah, UU Tindak Pidana Korupsi tdk menyebut istilah “kerugian APBN” tp kerugian keuangan negara.