Pagi ini saya akan berbagi soal sebagian upaya #advokasi warga #KampungAkuarium bersama dgn berbagai pihak dlm memperjuangkan hak atas hunian layak.
Dari sisi #KampungAkuarium tentu “tdk cuma bikin desain”. Hak Asasi atas hunian layak, walau sdh diratifikasi oleh +62 di 2005, bukan hal yg populer baik di pemerintah maupun masyarakat umum. Sering loh jika ada pengggusuran paksa maka yg komen2 keluar: “tanahnya punya siapa?”
#KampungAkuarium via @JRMK_Jakarta tergabung dlm jaringan regional Asia Tenggara: LOCOA jg mengadvokasi yg hak atas hunian layak & tanah. Salah satu dr fokus @RujakRCUS adlh Hak atas Hunian Layak. Tak hny sekadar tolak penggusuran paksa, tp bgmn memastikan hunian layak terpenuhi.
Sejak awal 2017, @RujakRCUS mengundang UN Special Rapporteur (Pelapor Khusus PBB) di bidang Hak atas Hunian Layak, @leilanifarha. Dan akhirnya beliau datang di September 2017, dan dia berkunjung ke #KampungAkuarium dan Bukit Duri serta bertemu korban langsung.
Ada mslh struktural yg cukup ruwet yg menyulitkan kampung, orang miskin, dll memenuhi hak atas hunian layak. Ini gak akan pernah selesai cuma lewat “desain”. Saya bersyukur sekali krn warga #KampungAkuarium memahami bhw ini bkn perjuangan utk kampung mrk saja, tp jg bagi yg lain.
Kami menitipkan apa yg terjadi di Jakarta pada @leilanifarha yg kemudian menyampaikannya pada laporan beliau di tiap Sidang @UNHumanRights dimana Indonesia menjadi anggota. Tak hny masalah, kami jg menitipkan solusi2 yg dibuat masyarakat.
Ini Bang Topaz, tim kerja dan sekarang Ketua RT sedang menjelaskan soal apa yg terjadi di #KampungAkuarium serta menjelaskan konsep2 hunian kampung.
Saat itu sekitar 100an KK bertahan di atas puing pasca #penggusuranpaksa
Ibu Dharma Diani, koordinator #KampungAkuarium sedang menghantar dan menjelaskan kondisi “Puing”.
Wargalah yg mengusulkan agar menampilkan foto2 sebelum #penggusuranpaksa, dan menaruh di poin2 tertentu sesuai lokasi.
Orang ini ketahuan kagak pernah pakai OSS & gak tahu NIB apaan. 😅😅
Klasifikasi kode disediakan oleh BPS. Dan asal masukkan dok lengkap, maka NIB pasti keluar dgn cepat (NIB Rujak keluar di hari yg sama). Kok bisa? Ya krn NIB itu BUKAN IJIN, melainkan cuma nomor identitas.
Nah setelah dapat NIB, barusan loe pakai NIB itu utk urus izin usaha. Sejak diberlakukan OSS dan sertifikasi halal di bawah Kemenag, Restoran harus punya NIB dulu utk urus sertifikasi halal.
Btw, jika loe badan hukum (mau PT judol, Yayasan dll) dan mau dpt NIB, ya loe harus setor akta ke OSS.
Sapa yg mengesahkan akta? Ya Kemenhumham 🤣
Punya NIB itu gak ujug2 otomatis loe udah bisa beroperasi.
Kalau loe kontraktor, loe tetap harus urus ijin usaha, tapi lampirkan NIB.
Kalau loe usaha hotel, PT hotelnya pakai NIB utk urus PBG/IMB dan ijin2 lainnya.
NIB itu kek KTP lah, utk menyederhanakan birokrasi.
Urban Poor Consortium @urbanpoor memiliki sejarah lama pendampingan di Kampung Bayam hingga lbh dr 20 th lalu.
Merekalah yg mengajarkan penduduk di sana utk bercocok tanam bayam. Jadi namanya Kampung Bayam.
@urbanpoor Dari Gubernur ke Gubernur, isu di KB ini silih berganti. Juga penggusuran paksanya.
Wacananya mulai dari Taman BMW, hingga bangun stadium. Sempat ada sengketa tanah juga, diklaim oleh anak perusahaan developer kelompok “senin harga naik”.
Ada banyak kesalahan yg sok tahu dalam twit ini: 1. Soal siapa penyebab banjir sesungguhnya (saya sdh sampai capek kasih data perubahan tata guna lahan) 2. Bahwa korban gusuran paksa di DKI circa 2014-6, sering kali tdk mendapatkan kompensasi. Kalaupun ada, ya cuma gratis rusunawa 6 bln.
Pelanggaran si nomor satu malah diputihkan ama RTR2010, sementara yang miskin distigma terus sama mbak dan temen2nya. Sampai sekarang.
Hunian bantaran kali? Kalau mau ekstrim, cek tuh bangunan Kementerian LHK (contoh favorit anak2 SJW) di Jaktim 🤭
GWS, deh mbak nya …. Benci amat ya ama orang miskin x_x
Ketidakadilan lain: 1. HGB pulau reklamasi jadi dalam 1 hari oleh BPN di era Djarot 2. Kampung KAKC dan Kunir sudah ada sejak 1970an dan berdiri di atas tanah negara (ini artinya bkn tanah milik pemerintah ya), malah terancam penggusuran paksa dan 1 malah digusur 2x di 2015.
Sesungguhnya tidak sulit melihat ketidakadilan (ruang) di Jakarta, cuma butuh buka mata dan telinga serta hati aja.
Dan kejahatan Negara ke orang miskin yg dicap “ilegal” itu gak berhenti sampai di soal tanah, sertifikat, tata ruang dan rumah tinggal.
Ada Gubernur yg begini coba.
Jangan2lah gajah dipelupuk mata malah ditaruh kulkas, mbak mbak, duh.
Sekadar mengingatkan, IKN dijual di Dubai Expo, menggaet dari Tony Blair hingga MBZ. Semua harapannya agar dapat investasi asing.
Jika pada akhirnya dapat Agung Sedayu, ya lain kali pamerannya di Jakarta Fair aja, gak usah ke Dubai Expo.
Sesungguhnya ada investasi asing yang masuk, walau bukan plek berlokasi di IKN, tp dia bertujuan utk mensuplai kebutuhan semen IKN.
Namun yg menyedihkan itu berlokasi di karst yg harusnya dilindungi.
Cek tulisannya disini:
Sekitar 7-8 th lalu, saya menyaksikan kelompok yg berusaha melindungi Sangkulirang, warisan alam karst yg gak ada duanya. Mereka berusaha advokasi agar Sangkulirang menjadi UNESCO World Heritage, dan masuk ke tentative list.
Tujuannya apa: agar terlindungi dr eksploitasi.
Israel itu Negara yg tega membuat warga & kaumnya sendiri jadi perisai & calon peletup konflik.
Lihat saja bgmn 10 th terakhir Israel membiarkan krisis perumahan di kota2nya, dan dengan sengaja ksh solusi lewat bikin rumah subsidi di West Bank sambil ngaku itu “tanah negara”.
Wa pernah baca essay panjang soal itu.
Tapi sebelum dikira wa ngada2, berikut pernyataan PBB yg (telah sekian kali) minta agar Israel stop ekspansi secara ilegal di West Bank dan Jerusalem Timur.
Harga (sewa dan beli) hunian di berbagai kota, terutama kota besar macam Tel Aviv sudah gak masuk akal - dan membuat hampir mustahil buat generasi muda utk menghuni rumah layak.
Solusi Israel (menteri perumahan barunya
sempet ngaku: gak tahu ada krisis perumahan), adalah bikin rumah murah yg makin merembet ke demarkasi wilayah Palestina.
Jadi gak perlu heran kenapa peta West Bank makin lama makin bercak2.