Thread by @amnestyindo

[BREAKING] Bebaskan Pembela Hak Masyarakat Adat Kinipan!

Effendi Buhing, ketua komunitas Adat Laman Kinipan, ditangkap dari kampung adat Kinipan di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, pada tanggal 26 Agustus 2020.

amnesty.id/bebaskan-pembe…

[BREAKING] Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan proses penangkapan Efendi Buhing. Dalam video tersebut, Efendi, yang menolak dibawa ke kantor polisi tanpa pengacara, terlihat diseret oleh petugas polisi ke luar dari rumahnya

[BREAKING] Sebelumnya, ada lima masyarakat adat Kinipan yang juga ditangkap oleh aparat polisi karena masalah konflik tanah dengan PT. SML, perusahaan kelapa sawit.

[BREAKING] Keenam nama masyarakat adat yang ditangkap itu adalah Effendi Buhing (ketua komunitas Adat Laman Kinipan), Riswan (Pemuda Adat), Yefli Desem (Pemuda Adat), Yusa (Tetua Adat), Muhammad Ridwan, dan Embang.

[BREAKING] Menurut keterangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) @RumahAMAN , permasalahan tanah di kampung adat Kinipan berawal dari tahun 2012, ketika perusahaan tersebut muncul dan mendapat penolakan dari masyarakat setempat.

[BREAKING] Izin pelepasan hutan dan Hak Guna Usaha yang diterima perusaan itu membuat masyarakat adat protes, dan berusaha mempertahankan wilayah adat mereka. Selama ini, masyarakat adat Kinipan berusaha melindungi kayu ulin yang ada di hutan setempat.

[BREAKING] Hak-hak masyarakat adat sudah diakui dalam hukum HAM internasional maupun hukum nasional.

[BREAKING] Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat adat belum sepenuhnya menjamin hak-hak mereka atas tanah, wilayah, budaya dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun-temurun.

[BREAKING] Kami mendesak Pemerintah untuk mengedepankan interaksi dengan masyarakat adat dan secara aktif mengambil langkah-langkah nyata untuk melindungi masyarakat adat dari segala bentuk perampasan hak-hak mereka.

[BREAKING] Dialog dan pengakuan akan hak masyarakat adat atas tanah juga menjamin keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hak dan kesejahteraan mereka.

[BREAKING] Kami juga meminta Pemerintah pusat dan daerah untuk selalu melindungi masyarakat adat dari paksaan apapun dalam pengambilan keputusan dan tidak mengambil keputusan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat adat.

[BREAKING] Aparat berwenang harus segera membebaskan Effendi dan para pembela hak masyarakat adat lainnya. Suarakan desakanmu, bagikan postingan ini dan mention @Humas_Polda_Ktg untuk segera bebaskan Effendi.

Baca selengkapnya di amnesty.id/bebaskan-pembe…