Bagi keluarga, sejawat, sahabat atau siapapun yg pernah menerima layanan, dari para pahlawan kesehatan yang telah gugur #lawanCovid ini, jadilah Saksi atas mereka.
Terima kasih telah merespons konten terakhir kami. Kita sepakat bahwa TNI/Polri memiliki kontribusi dalam penanganan pandemi, sebagaimana tanggung jawab mereka sebagai elemen negara dalam menghadapi krisis.
Namun, yang menjadi sorotan adalah peran TNI/Polri dalam beberapa kesempatan, kami meyakini itu berlebihan.
Pandemi #Covid19 adalah krisis kesehatan masyarakat, sehingga leading sector pengendaliannya harusnya diampu oleh "otoritas kesehatan."
Bila Presiden @jokowi melakukan vaksin dosis ketiga, berarti Bapak memberikan contoh/membenarkan para kepala daerah, pejabat, TNI/Polri, politisi, pengusaha, dan non-nakes lainnya untuk mendapatkan booster.
Ingat, bahwa alasan pemberian vaksin ketiga adalah karena tenaga kesehatan terancam dengan risiko amat besar saat varian delta menyerang dan kasus meningkat sejak akhir Juni lalu.
Alasan itu tidak relevan bagi Presiden, karena kami yakin penjagaan amat ketat, semua yang bertemu Bapak harus negatif PCR, protokol kesehatan yang super ketat harusnya bisa melindungi.
Booster vaksin Moderna yang didapatkan non-tenaga kesehatan menciderai rasa keadilan. Praktik seperti ini menunjukkan sikap pejabat publik yang serakah.
Vaksin booster sangat rawan terjadi dimana-mana, padahal akses vaksin masih sangat terbatas di sebagian daerah.
Mestinya pemerintah menyempurnakan data statistik Covid-19 dengan data angka kematian probable dan kelebihan kematian akibat pandemi di samping angka kematian terkonfirmasi Covid-19. Bukan malah menghilangkan indikator kematian.
Data kematian menjadi salah satu indikator terpenting untuk melihat buruknya dampak pandemi.
Angka kematian yg selama ini diumumkan oleh pemerintah pun sebenarnya belum cukup untuk mengetahui dampak pandemi.
Fakta di lapangan jauh lebih mengerikan dari data yang dilaporkan.
Catatan LaporCovid19, ada selisih data kematian antara situs provinsi dengan rilis Kemenkes RI.
Untuk bulan Juli 2021 saja, ada 19.000 data kematian yang dilaporkan pemda tidak tercatat oleh pemerintah pusat. Kemana datanya? @jokowi@KemenkesRI@kemenkomarves