Thread by @GUSDURians

Demokrasi adalah Sistem yang Islami
[A Thread]

Tanggal 15 September diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional. Bagaimana demokrasi menurut Islam? Bagi Gus Dur demokrasi sudah sangat islami. Menegakkan demokrasi hukumnya wajib! #HariDemokrasiInternasional #DemokrasiIslami

Mengapa? Karena dalam demokrasi ada satu prinsip bernegara dalam Islam, yaitu “syuro”. Demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Yang terpenting kita bisa menjalankan prinsip-prinsip kebebasan, kesamaan, dan penegakkan hukum.

Sayangnya ada sebagian kecil kalangan menyempitkan cara bernegara Islam dengan sistem tertentu. Di Indonesia, narasi demokrasi sering dipertentangkan dengan khilafah, seolah-olah keduanya berbeda satu sama lain. Yang satu Islam, yang satu tidak.

Padahal inti bernegara itu adalah tujuannya mencapai keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Soal istilah apapun, mau demokrasi, teokrasi, monarki, khilafah, dan lain sebagainya, itu sama saja. Di negara majemuk seperti Indonesia, demokrasi adalah sistem yang paling oke dijalankan.

Narasi khilafah kembali dibicarakan beberapa waktu yang lalu. Munculnya sebuah film ‘dokumenter’ menjadi salah satu pemicunya. Bagaimana sebenarnya hubungan khilafah dengan Indonesia? Apakah benar khilafah bisa jadi solusi sistem pemerintahan di Indonesia? news.detik.com/berita/d-51451…

Sebelum jauh ke sana, kita perlu pahami dulu apa itu khilafah. Secara sederhana, khilafah itu sistem kepemimpinan di dalam sejarah umat Islam. Beberapa menyebut era ini di khalifah empat. Beberapa lainnya menyebut berakhirnya era Turki Ottoman. Pemimpinnya disebut khalifah/imam.

Perbedaan definisi ini seringkali menyebabkan banyak orang gagal paham. Dan memang narasi khilafah yg dibangun selalu gagal paham. Krn dalam sejarah umat Islam tdk pernah ada sistem yg baku. Mulai dr khalifah pertama hingga Ali bin Abi Thalib selalu memiliki mekanisme yg berbeda.

Bagaimana dengan era setelah Ali bin Abi Thalib? Kepemimpinan mulai bergeser menjadi dinasti. Bani Umayah namanya. Setelah Dinasti Bani Umayah, muncul berbagai dinasti seperti Abbasiyah hingga yang terakhir Ottoman (Usmani), dibubarkan 1924.

Tentu saja era ini sangat berbeda dengan era kekhalifahan di masa khalifah empat.
Karenanya, sangat wajar jika banyak yang menolak tawaran khilafah sebagaimana didengungkan kelompok tertentu. Khilafah yang mana? Kerajaan? Atau bagaimana?

Sayangnya, para politisi pengasong khilafah memiliki standar ganda. Selalu menceritakan kemegahan satu massa, namun menolak mengakui bagian ‘kekhalifahan’ yang dipenuhi dengan pertumpahdarahan. Misalnya saja kisah dibantainya cucu Nabi oleh Dinasti Bani Umayah. ‘Itu kan kerajaan’

Tetapi di sisi lain bersemangat dengan kisah Al-Fatih dari kerajaan Ottoman dan menyebutnya sebagai era emas khilafah.
Dalam film ‘dokumenter’ yang diperbincangkan, konon ada utusan khalifah datang ke Indonesia dan membantu pasukan Indonesia mengusir penjajah.

Di kisah yang lain, diceritakan pula kerajaan Islam di Nusantara menjadi bagian dari kekhalifahan. Tentu saja klaim itu bisa benar, bisa tidak. Apalagi sejak dulu kerajaan Islam itu banyak dan tersebar tanpa memiliki hubungan sama sekali.

Misalnya ketika kerajaan Safawiyah di Persia menjadi mercusuar dunia Islam, di saat yang sama kerajaan Mughal Islam di India pun berdiri. Keduanya tidak memiliki hubungan dalam satu struktur politik. Sama halnya di Nusantara. historia.id/politik/articl…

Bisa jadi ada utusan dari kerajaan Usmani yang datang, atau utusan raja yang pergi ke Turki. Namun posisinya tentu bukan sebagai atasan yang sedang menyambangi bawahan. Hubungan diplomatik antarkerjaan itu sesuatu yang wajar. Itu bagian dari aktivitas politik: menjalin aliansi.

Kita tidak pernah menemukan satu pun catatan di mana raja-raja Islam di Nusantara dilantik oleh ‘khalifah’. Seperti gubernur dilantik presiden. Lha ya memang gak ada kaitannya. Berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah dan sebagian Eropa seperti Andalusia. @ofathurahman

Kalaupun kerajaan Islam di Nusantara terhubung dengan Turki Usmani, berarti ‘khilafah’ yang dimaksud adalah sistem kerajaan? Lalu siapa yang mau diangkat sebagai raja pertama? Karena sekali lagi, Dinasti Usmani adalah kerajaan di mana pewarisan tahta merujuk pada garis keturunan.

Sama dengan Bani Umayah, Abbasiyah, Fathimiyah, Safawiyah, dan lain sebagainya.
Dalam perjalanan sejarahnya, ketika Islam mulai dianut sebagian besar masyarakat Nusantara, secara perlahan muncul kerajaan-kerjaan Islam.

Kerajaan ini berdiri independen, bukan bagian dari kerajaan di negeri lain. Bahkan kerajaan satu dengan lainnya saling menaklukkan.

Kita bisa baca sejarah kerajaan Pajang yang sangat dimusuhi kadipaten Jipang. Pajang yang dipimpin Jaka Tingkir didukung oleh Sunan Kalijaga.

Sementara Jipang yang dipimpin Adipati Arya Penangsang didukung Sunan Kudus. Kedua kubu saling mengklaim sebagai pewaris sah tahta sultan Jawa. Jaka Tingkir kemudian berhasil mengalahkan Arya Penangsang melalui anak angkatnya, Sutawijaya. historia.id/kuno/articles/…

Bertahun-tahun kemudian, kerajaan Pajang ditaklukkan oleh kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sutawijaya, anak angkat sultan Pajang. Membaca sejarah Demak hingga Mataram Islam cukup membuka wawasan kita bahwa sejarah kerajaan di masa lalu murni sejarah politik, bukan agama.

Sampai waktu Indonesia menyatakan merdeka, masih ada kerajaan-kerajaan yang berdiri. Namun satu demi satu menyatakan diri bergabung dengan Indonesia. Era kerajaan diakhiri. Realitas politik global menuntut demikian.

Kerajaan menjadi simbol budaya, sementara secara politik mengikuti aturan main negara. Sementara negara yang bertahan dengan sistem kerajaan tidak memiliki otoritas menjadi wakil dari agama tertentu.

Kerajaan Arab Saudi tidak merepresentasikan Islam, meski menyebut dirinya kerajaan Islam. Kerajaan Inggris pun tidak bisa disebut sebagai kerajaan yang memiliki otoritas penuh mewakili Kristen.

Keputusan Indonesia menjadi negara bangsa dilalui dengan perdebatan yang tidak mudah. Banyak pihak yang tetap mendorong Indonesia menjadi negara syariat. Hingga keputusan ijtimak ulama Indonesia menyatakan Indonesia sebagai negara Daar as-salam, negara damai.

Apa pasalnya? Ulama kita menyadari realitas keberagaman manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jika memaksakan konsep negara agama, maka kita tidak akan bisa membangun negara multikultural yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama.
Islam, sama juga dengan agama lain

ditempatkan sebagai salah satu spirit dalam bernegara, bukan dipaksakan sebagai sebuah bentuk. Karena memang Nabi Muhammad tidak pernah memberikan satu kewajiban untuk menganut sistem tertentu. Yang diwajibkan dalam Islam adalah negara bisa memfasilitasi tujuan syariat.

Apa itu? Ada lima hal (al-kulliyat al-khamsah) yang harus dijamin: hak hidup (hifz an-nafs), hak beragama (hifz ad-din), hak harta benda (hifz al-maal), hak berketurunan (hifz an-nasl), dan hak kebebasan berpikir (hifz al-‘aql).

Oh, ya. Nabi Muhammad juga menginspirasi adanya Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia. Sama seperti Pancasila dan UUD ’45, Piagam Madinah ini dirancang bersama berbagai tokoh lintas agama dan suku. So, khilafah ala Hizb At-Tahrir ini sama sekali tidak wajib.

Mau modelnya kerajaan, teokrasi, demokrasi, atau apapun, selama bisa digunakan sebagai sarana menjamin kelima hal tersebut, it’s okay. Para ulama dan pendiri bangsa sudah bersepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama. Sistem politik yang diambil adalah demokrasi.

Ini sudah jadi amanat konstitusi.
Kewajiban dalam Islam adalah mengangkat pemimpin dan menaatinya. Apakah raja, sultan, presiden, perdana menteri, dan istilah lainnya, yang penting umat memiliki pemimpin, Jika pemimpin adil, bersyukurlah.

Jika zalim, bersabarlah. Islam pun mengharamkan pemberontakan pada pemerintah yang sah.

Apakah ada pihak yang menolak Indonesia menjadi negara bangsa? Tentu saja ada. Beberapa tokoh bangsa yang tetap menginginkan Indonesia sebagai negara syariat

seperti Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo kemudian mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Kartosoewirjo kemudian ditangkap dan dieksekusi. Namun menjatuhkan hukuman seperti itu tidak mudah bagi Sukarno. tirto.id/kartosoewirjo-…

Keduanya adalah teman seperguruan yang belajar langsung pada HOS Tjokroaminoto. Di ‘akademi’ Tjokroaminoto, Sukarno juga belajar bersama Muso, Alimin, dan Darsono. Masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Muso, misalnya, menghendaki Indonesia sebagai negara komunis.

Fraksi agama, komunis, dan nasionalis menjadi kutub yang kuat dan mempertarungkan pengaruh satu sama lain. Sukarno kemudian menawarkan konsep Nasakom (nasionalis, agama, komunis) untuk menjembatani ketiganya. Meski, ketiga kutub utama itu tetap menghendaki agenda masing-masing.

Era Orde Baru menghancurkan dominasi ketiganya. Pertama-tama Sukarno diprotoli kekuasaannya lalu diasingkan secara politik. Pengikutnya ditahan. Siapapun yang dicurigai komunis, ditangkap, buntut dari peristiwa ’65 yang kelam.

Tidak hanya Sukarnois dan terduga komunis, kalangan Islamis pun sangat dipinggirkan.
Saat itu kelompok Islam dilokalisir ke PPP, sementara kelompok ‘abangan’ dimasukkan ke PDI. Tentara & aparat sipil lainnya masuk dalam Golongan Karya (Golkar) yang setiap pemilu dipastikan menang

Salah satu alasan Orba meminggirkan Islam karena ormas Islam menolak Pancasila sebagai asas tunggal.

Peristiwa berdarah di Priok tahun 1984 menjadi salah satu contoh bagaimana Orba merepresi umat Islam.

tirto.id/sejarah-traged…

Di tahun itu pula, ormas Islam mulai membicarakan tentang Pancasila sebagai asas tunggal. Ormas yang pertama-tama membicarakan dan kemudian menerima hal tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU).
KH. Achmad Siddiq dan Gus Dur berperan besar dalam menerima Pancasila ini.

Bagi Gus Dur, Pancasila dan agama tidak perlu dipertentangkan. Keduanya bisa saling mengisi. Gus Dur jg menarik NU yg saat itu aktif berpolitik praktis utk kembali ke khittah 1926. NU scr jam’iyyah didorong untuk lebih aktif berkontribusi di bidang sosial, keagamaan, & pendidikan

Setelah keputusan Muktamar 1984, NU berkomitmen untuk menjaga Indonesia dari segala bentuk ideologi yang merongrong. Menjaga Indonesia sama dengan menjaga warisan para ulama dan pendiri bangsa yang dulu sangat gigih melawan penjajah. Cinta tanah air sebagian dari iman.

Bangkitnya doktrin khilafah di tahun 2000-an jadi salah satu tantangan. Juga NKRI Bersyariah yang sempat disuarakan beberapa orang. Sebab, Indonesia ini ya sudah 'khilafah' karena ada kepemimpinan. Juga sudah sangat syar’i karena berupaya menjamin berjalannya maqashid syariah.

Tagline itu sama creepy-nya dengan seruan ‘kembali ke Al-Quran dan Hadis’. Lha Islam yang dipraktikkan di Indonesia itu tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Hadis kok disuruh kembali?

Akhir kata, silakan kita berpikir yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Problem kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi pada kaum lemah, dan perusakan lingkungan itu nyata. Kita butuh satu gerakan untuk mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

Demokrasi itu bukan hanya masalah kebebasan saja, tetapi juga keadilan dan kesamaan di muka hukum - Gus Dur