Thread by @tatakujiyati

Sdg baca Ingub DKI terbaru no 52 th 2020 ttg Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim. Sgt komprehensif. Lalu ingat dulu ada yg bilang banjir & macet akan mudah diatasi jika jadi presiden. Sdh 6 th, ternyata enggak juga 😭. megapolitan.kompas.com/read/2014/03/2…

Ternyata soal banjir Jakarta memang tak segampang itu diselesaikan, pun oleh presiden. Sebab permasalahannya memang kompleks. Akibat berpuluh tahun pembangunan kota mengabaikan tata kelola air.

Bayangkan, dr seluruh bangunan di DKI Jakarta kira-kira 90 persen melanggar IMB. Itu info dr Dinas Cipta Karya. Melanggar IMB tentu berpotensi mengurangi ruang terbuka hijau, menutup saluran air dll. Bgmn air hujan mau diatur kl dmkn? Dan kesalahan itu sdh berpuluh th terjadi.

Belum lg adanya perubahan iklim, yg membuat musim & curah hujan sulit diprediksi. Spt hujan awal th ini yg menurut BMKG plg ekstrim sejak curah hujan diukur th 1866. Sungai & waduk tak bisa menampung krn awalnya hy didisain utk curah hujan normal tertinggi google.com/amp/s/amp.komp…

Soal curah hujan ekstrim hy salah 1 penyebab banjir dr hujan lokal. Ada lagi sebab banjir kiriman dr hulu (spt Bogor), dan jg sebab air laut yg naik (rob). Yg mana cara mitigasinya beda-beda. Analisa komprehensif ttg penyebab banjir & rencana mitigasi itu jd dasar dr Ingub 54/20.

Kl ada yg nanya apa upaya Pemprov Jkt tanggulangi banjir, sdh byk scr sporadis. Tp Instruksi Gubernur 54/2020 ini membuat mitigasi penanggulangan banjir Jakarta jd lbh komprehensif & terpadu. Tmsk melalui kolaborasi dg berbagai stakehoders, pempus, pemda lain, bisnis, & warga.

Mitigasi dampak banjir kiriman misalnya, diinstruksikan untuk membuat Sistem Deteksi Peringatan Dini yang antisipatif, prediktif, cerdas dan terpadu. Ada jg percepatan pembangunan saringan sampah otomatis di perbatasan Jakarta. Tentu yg diinstruksikan adl spjg skup kewenangan DKI

Poin penting lainnya, instruksi utk optimalkan sistem pengendalian banjir yg ada: pemeliharaan & optimalisasi kapasitas waduk, embung, sungai, saluran drainase, rumah pompa, sistem polder. Sdh dimulai dg program gerebek lumpur yg bs dipantau update-nya di akun @DinasSDAJakarta .

Ada perintah kepada Dinas SDA untuk mengevaluasi & mempublikasi mekanisme opersional pompa & pintu air dlm pengendalian banjir. Serta melaporkannya dlm virtual log book yg dpt diakses scr daring. Dg begitu sistem kerja di rumah pompa lebih sistematis dan terawasi.

Ada instruksi utk mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir yg blm terrealisasi: perbaikan sistem polder & pompa, pembebasan lahan utk peningkatan kapasitas sungai berkootdinasi dg PUPR, penyiapan alat ukur curah hujan, penambahan luasan RTH, sumur resapan

Ada perintah kpd Dinas Citata & DPMPTSP lakukan audit kepatuhan atas prinsip zero run off pd bangunan tg di atas 8 lantai, serta mengumumkan hasil kepatuhannya. Tak hy memberi efek jera dg naming & shaming. Tp jg memberi sanksi sesui aturan yg berlaku.

Ada byk instruksi detail lainnya, dg target capaian & deadline waktu jg. Teman2 baca langsung Ingub-nya. Menanggulangi banjir Jakarta tak mudah. Bahkan ketika Pak Jokowi sdh jd presiden sekalipun. Tapi paling tdk ingub ini telah memberi gambaran komprehensif program Pemprov Jkt.

Banjir JKT kompleks. Tak hy krn tgtg dg hulu yg bkn wilayah DKI (banjir kiriman). Tp jg krn tata kota yg sdh puluhan th rusak. Rawa2 jd pemukiman. Apalagi ada perubahan iklim. Mk tak bs digampangkan dpt DIATASI hy dg jd presiden. Banjir hy bs dikendalikan dg usaha keras jgk pjg