Cek karya Anies di Jakarta. Mana yang paling kamu suka?

Utas

1/ Simpang CSW Karya Anies di Jakarta: 2/ Integrasi Transportasi. Memperluas akses transportasi, memperbaiki fasilitas transportasi, & memudahkan kita pindah moda angkutan.

Hasilnya, jumlah penumpang angkutan umum naik signifikan, dr 350.000 di th 2016 menjadi 1 juta di th 2020.

Menempati rumah tanpa alas hak, lalu si penghuni tsb diminta oleh pemilik hak yg sah utk pergi. Kepolisian, Satpol PP membantu menegakkan hukum. Kasus pengosongan rumah Wanda Hamidah ini adalah tindakan penertiban biasa saja. Masak kita mau bela yg salah?

m.kumparan.com/kumparannews/1… Urusan penertiban bangunan tanpa hak seperti ini merupakan kewenangan walikota, tidak perlu ijin gubernur. Dan memang dalam kasus pengosongan rumah Wanda Hamidah ini TIDAK ADA tuh persetujuan dr Gubernur Anies. Jika ada yg bilang sebaliknya sila buktikan ya.

Masalahnya tak sesederhana itu masnya. Ada masalah hukum dlm proses pengadaan proyektor planetarium itu di th 2013 yg berbuntut potensi kerugian negara berdasar audit BPKP. Alasan itu membuat DKI tak memungkinkan utk perbaiki, bahkan sekedar memindahkan alat.

https://twitter.com/adisetyop/status/1580205795416735744

BPKP temukan bbrp masalah pengadaan: 1) kemahalan harga, 2) barang yg penyedianya cm 1 distributor yg seharusnya tak perlu tender kok ditender. Krn masalah hukum itu sjk th 2013 sd 2022 (9 th) Pemprov DKI tdk berani bayar. Jika bayar mk kerugian negara akan tjd bukan hy potensi.

Anies tak bgn masjid? Hoax lah. Selama menjabat Anies revitalisasi tempat2 ibadah bersejarah tmsk 4 masjid. Masjid jami Al Mansur yg pertama dibgn th 1717, Masjid Luar Batang yg dibgn abad 18, Masjid Amir Hamzah TIM, Masjid jami Al Mansyur Tambora.

Katanya Faktanya Byk yg salah paham kata revitalisasi dg renovasi. Pdhal revitalisasi bs bermakna bangun dr 0 tak sekedar renovasi.

Contoh pembangunan Masjid Amir Hamzah TIM. Th 2013 dirubuhkan, Ahok janji 2014 dibangun, 2016 blm terbangun jg smp seniman hrs tagih janji. republika.co.id/berita/oi83w61…

Yuk bantu retuit. Pemprov @DKIJakarta akan proakatif mengganti KTP warga yg rumahnya terdampak perubahan nama jalan. Utk keperluan mendesak, warga tetap bs pakai KTP lama dg menyertakan dokumen Pergub. TANPA BIAYA.

Cek press rilis Tanya Jwb Pemprov DKI berikut.
#Anies #Jakarta KTP, KK, KIA: Disdukcapil scr proaktif & bertahap akan lakukan perubahan surat2 ID tsb berdasar wilayah. Nanti aparat kelurahan akan distribusikan ke rumah2 warga. Jika urgen warga bs mengajukan ke Disdukcapil. Semuanya BEBAS BIAYA.

Gagasan kolaborasi Anies Baswedan ternyata revolusioner ya guys. Di Jakarta, stasiun2 KRL yg selama ini seolah terpisah dr sistem transportasi kota bs diintegrasikan scr efektif. Krn kolaborasi pula Stasiun Manggarai yg mrpk aset PT KAI bs ditata oleh Pemda DKI jd apik begini. Rahasianya ini guys. Kolaborasi jangka panjang dlm wujud perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat & Pemda DKI i.e. PT KAI & PT MRT. Nama perusahaannya PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Tugasnya mengelola 72 stasiun KRL & KA Bandara di JKT. m.liputan6.com/bisnis/read/41…

Mengendalikan banjir cuma dg sumur resapan? NO. Anies & jajarannya di Pemprov DKI juga melakukan pengerukan & membersihkan waduk, sungai, embung, saluran air. Gerebek lumpur sepanjang tahun.

Cek faktanya. Sampai dg 1 November 2021, @DinasSDAJakarta telah mengeruk 32 waduk, 53 sungai, 247 saluran air. Memastikannya berfungsi optimal mengalirkan air sehingga lingkungan kita tak tergenang. Targetnya, jangan ada wilayah yg tergenang lbh dr 6 jam.

Satu contoh kinerja yg terukur.

Fitnah lagi. Hibah Pemprov DKI ke HIMPAUDI utk memberi honor pd ribuan guru PAUD, difitnah sbg KKN hy krn istri Pak Anies jd Bunda PAUD. Faktanya Bunda PAUD adl jabatan yg ditetapkan oleh Kemendikbud sbg jabatan otomatis istri Kepala Daerah.

Fitnahnya Faktanya 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adl program pemerintah yg diatur dlm serangkaian UU, PP, Perpres & Permendikbud. Demikian jg gelar Bunda PAUD diatur dlm pedoman peran bunda PAUD yg dikeluarkan Kemendikbud. Bunda PAUD adl duta utk pengembangan PAUD. anggunpaud.kemdikbud.go.id/images/upload/…

"Buzzerp itu bukan menyerang Anies, tapi menyerang akal sehat", Anies Baswedan.

Contoh plg anyar bs kita lihat, bagaimana buzzerp mencari2 kesalahan Sumur Resapan demi memberikan cap gagal kepada Anies.

Lihat video bagaimana kolam retensi mengatasi genangan.
@DinasSDAJakarta 1. Buzzerp mengejek, katanya Anies membuat sumur resapan di sungai. Faktanya sumur resapan dlm foto dibuat di kolam retensi. Cara kerjanya seperti video di atas.

Fakta bisa diverifikasi, silakan tengok kolam retensi tsb di sekitar SMK 38 Karet.

https://twitter.com/tatakujiyati/status/1464838321994039298?t=1PilpDcNwpdYVvkGNcvrhg&s=19

Wow! Tambah lg 5 lapangan bola gratis. Namanya lapangan Ingub yg punya fasilitas standar FIFA: Muara Angke, Klender, Pors Jakpus, Jagakarsa, Wijaya Kusuma Jakbar. Tak heran Jakarta masuk daftar kota tersehat dunia ya.

Jakarta: Maju kotanya, bahagia warganya.

@aniesbaswedan Untuk warga. "Targetnya penggunanya masyarakat umum. Khususnya, kalangan menengah ke bawah yg selama ini peluangnya kecil utk bs menikmati fasilitas berstandar internasional dg mudah & gratis. Kini bisa didapatkan di lingkungan sekitarnya," kata Anies. news.detik.com/berita/d-58294…

Saya sudah baca Laporan Raport Merah @LBH_Jakarta tentang 4 tahun kepememimpinan Pak @aniesbaswedan di Jakarta. Pak Anies menyambut baik masukan LBH, bs jd pertimbangan perubahan kebijakan.

Tapi kalau saya baca, laporan LBHJ banyak jg error-nya.

UTAS

bantuanhukum.or.id/wp-content/upl… 1. Soal penggusuran. LBHJ pakai data lama th 2018 yg sy jg pernah baca. Metodologinya lemah. Data kasus kebanyakan didapat dr berita media, tanpa dilakukan pengecekan lapangan, tanpa konfirmasi kpd Pemprov DKI sbg yg terlibat. Tanpa triangulasi, validitas data lemah. Subyektif.

Saya sudah baca laporan rapor merah LBH tentang 4 th Anies di Jakarta. Error-nya banyak.

Ingin tahu nggak?

Kalau banyak yg tertarik, saya akan bikin utas 🙂. Ok teman2, nanti saya bikin serial utas. Ada 10 poin soalnya.

Sementara utk 3 poin: penggusuran, hunian, reklamasi, bs dilihat di youtube cnn ini.

Walaupun blm tuntas penjelasannya krn wkt terbatas.

LBHJ beri penilaian 4 th pemerintahan ABW, kita berterimakasih. Semoga jd contoh bg kelompok warga & LSM di seluruh Indonesia, tak takut menagih janji kampanye pimpinan mereka. Mengkritik Anies aman, tak dilaporkan polisi insyaallah.

Ini raport ABW bidang layanan hunian/ Tempo LBHJ pakai data lama, th 2018, awal Anies menjabat. Charli dr LBHJ sebut di masa pemerintahan ABW masih ada penggusuran tp jumlahnya lbh sedikit dibanding pemerintahan sebelumnya.

Oh ya teman2 jg hrs tahu bhw penertiban PKL jg dimasukkan dlm kategori penggusuran dlm lap LBHJ.

TEMPO: Pimpinan KPK diduga perintahkan penyidik utk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul. Para penyidik dikabarkan terpaksa memanggil Anies lantaran enggan terlibat masalah dg petinggi KPK.  koran.tempo.co/read/metro/468… 1. Pengadaan tanah Munjul adl urusan internal BUMD PSJ. Terlalu jauh menghubungkan dg Gubernur. PP 54/ 2017 sebut BUMD sbg kekayaan daerah yg dipisahkan. Semua penggunaan dana BUMD – walau bersumber dr APBD - dikelola mandiri tanpa intervensi Pemda.

Cek: facebook.com/46292965119945…

Hoax lagi. Warga Kampung Bayam yg lokasinya dijadikan stadion JIS sudah diberi ganti untung. Bukan penggusuran namanya sebab prosesnya telah didahului dg musyawarah & kesepakatan pembayaran ganti untung.

Disinformasi Fakta Ratusan KK telah menerima ganti untung sejak tahun lalu. metro.tempo.co/read/1387051/r…

Pandemi insyaallah mereda & Indonesia siap selenggarakan even2 global: moto GP, Formula E, F1. Tujuannya bagus utk menunjukkan pd dunia Indonesia telah bangkit, menggerakkan ekonomi, promosi pariwisata. Tapi yg dikritik cuma Pak Anies. Tahu kenapa? kompas.com/sport/read/202… Indonesia rencana selenggarakan F1. Even2 olah raga gini jadi rebutan negara2 utk jadi tuan rumah, walau harus biayai mahal. Sebabnya ada imbal balik keuntungan jg buat negara jika pintar mengelola. oto.detik.com/detiktv/d-5696…

Mengapa lebih bayar dalam hasil audit BPK tidak sama dengan korupsi? UTAS. 1. Audit BPK vs Penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum itu beda ranah, beda rejim. Audit BPK menghasilkan laporan & rekomendasi, yg harus ditindaklanjuti ol auditee. Sementara penyelidikan ol APH menghasilkan temuan, ada unsur pidana atau tidak. Jk ada temuan naik ke penyidikan.

Menyamakan lebih bayar sama dg korupsi itu HOAX bin disinformasi.

Bisa dicek via googling. Kita akan dg mudah cari hasil pemeriksaan BPK di pemda2, kementerian, & lbg dinyatakan kelebihan bayar. DKI di jaman Ahok juga pernah lebih bayar. Mau bilang semuanya korupsi? DKI sih patuh. Jika dinyatakan lebih bayar ya segera dibayarkan kembali kepada negara, selesai. Cek utas lama saya ini.

https://twitter.com/tatakujiyati/status/1386100617848836099?s=19

Ikut prihatin ya mbak atas perundungan yg dialami. Terimakasih sdh speak up. Info ini bs kita jadikan masukan utk perbaikan sistem pengaduan pemprov DKI.

Setelah dicek ke Tim Respon Pemprov DKI kejadian sebenarnya lebih ke soal teknis, begini ceritanya. Utas.

@febridiansyah

https://twitter.com/Niiken_Purnama/status/1413393982969679872

1. Laporan pengaduan warga Jakarta via apps JAKI bisa dilakukan anonim. Dg begitu tidak akan ketahuan siapa yg melaporkan. Dlm kasus mbak Niken ini jg dmkn, petugas satpol PP sebenarnya jg tak tahu siapa si pelapor krn tak ada nama identitas pelapor yg masuk dlm deskripsi laporan

Demi klikbait? Jika baca isinya, nggak ada tuh KPK komentar akan panggil ABW.

Urusan pengadaan tanah gini urusan internal BUMD, kejauhan memanggil gubernur. Kepala BPBUMD sj nggak akan tahu, krn ini urusan internal perusahaan.

m.republika.co.id/berita/qtsu1o3… Memanggil gubernur utk urusan procurement di BUMD itu sama tak rasionalnya dg memanggil presiden utk urusan pengadaan di BUMN.

Media sebaiknya mikir dulu-lah sebelum nulis.

https://twitter.com/tatakujiyati/status/1398153087479472128?s=19

Jika ada korupsi di BUMN tak kan ada yg menuduh Presiden terlibat kan? Seharusnya begitu pula jk ada kasus korupsi di BUMD, Kepala Daerah tak terlibat. Sbb BUMN/BUMD itu badan hukum terpisah dr pemerintah, walau mengelola dana APBN/ APBD

Kecuali ada bukti lain ya...

UTAS 1/ BUMN dan BUMD punya manajemen terpisah, tata aturan sendiri, laporan keuangan terpisah dr pemerintah. Demikian jg dlm pengadaan, mereka punya aturan perusahaan sendiri. Walaupun sebagian uang yang dikelola adalah uang dari APBN atau APBD dalam bentuk penyertaan modal.