Thread by @pakmul63

RUU Cipta Kerja:
1. Awal pembahasan: kita menolak, karena tengah Covid.
2. Tahap Pembahasan: kita mengusulkan berbagai perbaikan pasal.
3. Pleno Baleg: kita menolak, karena lebih banyak mudharatnya.
4. Paripurna DPR: konsisten MENOLAK.
.
Ini sikap PKS.

Secara substansi ketentuan yg saya tolak adalah: 1. Fatwa halal bisa diterabas administratur. Halal itu wilayah fatwa, wilayah ulama, wilayah keyakinan aqidah. Tidak bisa ototitas administratif melampau ketentuan ini.

Self Declaration kehalalan, agar UMK lebih dimudahkan memang baik, namun HALAL sekali lagi soal KEYAKINAN, butuh Penyelia Halal dari Ormas Islam atau PT Islam, yg tersertifikasi untuk memastikan hal tersebut. Sayangnya usul Ketentuan itu tidak terakomodasi. @FPKSDPRRI

2. Soal ketenagakerjaan.  Ini isu yang paling seksi.  Kita ingin kembali pada ketentuan UU. 13/2003, karena secara umum merugikan buruh.

- Upah Minimum Padat Karya dihapus.
- Upah Minimum Sektoral dihapus.
- Upah min. kab./kota ada syarat pert. ekonomi dan inflasi. @FPKSDPRRI

PHK dipermudah dan besar kompensasi anjlok dari 32x upah menjadi 25x upah (turun 7x).
 
Ini hitungannya: (pasal 156)

- Uang pesangon (UP) max. = 9x upah
- Uang Penghargaan masa kerja (UPMK) max. = 10x upah
- Rumus= 1UP + 1 UPMK= 9+10= 19x upah
- JKP=6x upah
- TOTAL= 25x upah.

3. Soal KEDAULATAN PANGAN.
.
Frase berikut dalam UU Pangan; UU Hortikultura; UU Peternakan; dan UU Perlindungan Petani dihapus:
.
• Mengutamakan produk dalam negeri.
• Impor hanya bila produk dalam negeri tidak tersedia atau tidak mencukupi.

• Mengutamakan kepentingan nasional.
• Mengutamakan bahan baku dalam negeri.
• Belum dapat diproduksi di dalam negeri
• Impor yg tidak berdampak negatif thd usaha tani
• Mengutamakan sarana hortikultura dalam negeri.
• Wajib memperdagangkan hortikultura dalam negeri.

• Wajib mengendalikan impor
• Pasar wajib mendahulukan penjualan hortikultura lokal
• Pengaturan impor sesuai kondisi musim, panen dan konsumsi.
• Dilarang mengimpor produk pertanian saat ketersediaan DN sudah cukup.
• Yang melanggar dipidana 2 th. dan denda 2 milyar.#

Kedaulatan pangan dan perlindungan terhadap petani tergilas mesin impor dan tunduk menyerah pada regulasi WTO.
.
Liberalisasi ekonomi yang menerabas gubuk-gubuk petani sub-sisten mendiktekan kepentingan para investor.
@FPKSDPRRI @hnurwahid @tifsembiring @MardaniAliSera

Ini hanya satu contoh pasal terkait kedaulatan pangan yang diubah. Dan menjadi karpet merah bagi masuknya importir. Coba cermati baik-baik formulasinya.

4. Soal Liberalisasi Ekonomi.
.
• Seluruh ketentuan investasi dari seluruh sektor mengacu pada UU Penanaman Modal.
• Penanaman modal asing menjadi sangat terbuka.
• Bahkan untuk:
- sektor UKM dan
- Produk senjata.
.
Cermati tabel di bawah.

Liberalisasi ekonomi menekan kita soal PATEN.
.
Sebelumnya paten wajib membuat PRODUK dan menggunakan PROSES di dalam negeri, agar ada alih teknologi, menyerap investasi dan membuka lapangan kerja.
.
Kini, Kewajiban itu hilang. Boleh daru impor. Coba teliti pasalnya.

Semangat liberalisasi ini juga merembes masuk ke sektor PENDIDIKAN, yang awalnya adalah NIRLABA.
.
Tapi, nyatanya PT Asing boleh dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), melalui mekanisme Perizinan Berusaha. Apakah ini pengecualian dari komersialisasi sektor pendidikan?

5. Soal Pendidikan.
.
Apakah RUU ini mendorong komersialisasi pendidikan sebagai komoditas jasa? Jawabnya bisa “ya”, karena terbukanya PT Asing dan sektor pendidikan yg tunduk pada “Perizinan Berusaha”. 
.
Bukankah tugas Negara adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan bangsa?

6. Soal Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
.
Lembaga ini dibentuk dengan diskresi yang besar:
.
• Azas imunitas secara perdata maupun pidana.
• Tidak diperiksa oleh BPK, padahal modalnya adalah asset Negara yang ribuan triliun rupiah.
• Kita khawatir ada fraud di dalamnya.

7. Soal Lingkungan Hidup.
.
Soal ini juga menjadi sorotan World Bank. Contohnya adalah: Dihapusnya angka 30% sebagai besaran luasan kawasan hutan di dalam DAS atau pulau.
.
Sekarang ini saja dgn batasan yg ada masih sulit diwujudkan. Apalagi ketika batasan angka itu hilang.

8. Terlalu friendly thd pihak asing:
.
- izin untuk investor, komisaris dan direksi asing.
- asing boleh memiliki rumah susun.
- kapal berbendera asing mudah berlayar di laut kita.
- dll.
.
Tanpa kemudahan saja, banyak yg dilanggar di lapangan. Apatah lagi bila itu dimudahkan.

Hapusnya upah minimum padat karya, alias upah minimum dari upah minimum, memang positif bagi buruh.