Thread by @bersihkan_indo

Netizen udah pada tahu ya, kalau Omnibus Law ini disahkannya secepat kilat kayak larinya si-Flash. Gak cuma cepet, DPR & Pemerintah juga bahasnya kudu sampe larut malem, di hotel mewah,sembunyi2, dan abai sama saran publik yang sejak awal udah menolak keras.

#CabutOmnibusLaw

Pas sudah disahkan, eh.. banyak drama pula soal drafnya. Bayangin ya, udah diketuk palu, udah sah, tapi naskah yang sah itu yang mana juga gak jelas. Gonta-ganti mulu kayak skripsi. Makin lah curiga. Ya gaaak?

#CabutOmnibusLaw
#MosiTidakPercaya
#KitabHukumOligarki

Itu sebabnya, koalisi #BersihkanIndonesia dan @fraksirakyat gercep memeriksa segala tumpukan "udang di balik batu" terkait Omnibus Law ini.

#CabutOmnibusLaw
#MosiTidakPercaya
#KitabHukumOligarki

Laporan ini berisi analisis keterkaitan antara perusahaan pertambangan dan energi kotor di Indonesia yang diduga kuat berkaitan juga dengan aktor-aktor yang mengatur, membahas, dan mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).

#CabutOmnibusLaw
#MosiTidakPercaya

Alih-alih memberi keuntungan bagi publik secara luas, analisis ini menemukan jawaban soal siapa sesungguhnya yang diduga kuat MENDAPAT UNTUNG dari regulasi ini. Mimin kasih clue deh, yang untung cuma segelintir orang. :)

#CabutOmnibusLaw
#MosiTidakPercaya
#KitabHukumOligarki

Siapa sih mereka? Ya sudah, tanpa mengulur lebih lama lagi, ini deh Mimin spillllll! Retweet/like/share yang banyak biar rakyat luas pada tahu dan terinformasi, ok!

#CabutOmnibusLaw
#MosiTidakPercaya
#KitabHukumOligarki

Terus, apa aja sih pasal-pasal yang diduga kuat menguntungkan segelintir orang tadi?

Ini dia, Gaes 👇

#CabutOmnibusLaw
#MosiTidakPercaya
#KitabHukumOligarki

Pasal mengenai insentif royalti 0% bagi perusahaan tambang minerba yang melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, sederhananya, akan memberi keistimewaan bagi pengusaha2 yang melakukan kegiatan di atas. Sementara, penerimaan negara akan semakin tergerus.

Dengan kata lain, seperti dikatakan bung @Merah_Johansyah ,"Ini cara mereka mengembalikan duit royalti (yang seharusnya dibayarkan ke negara) ke kantong saku mereka sendiri."

Arip Yogiawan dari @YLBHI selaku penanggap laporan mengatakan, "Kajian ini semakin menegaskan rakyat untuk menolak Omnibus Law. Seperti sudah diduga, tokoh-tokoh yang muncul ini adalah tokoh yg sama atau yang berafiliasi dengan tokoh yang muncul dalam berbagai kajian sebelumnya."

Egi dari @antikorupsi sebagai penanggap laporan juga menekankan," Omnibus Law UU Ciptaker ini merupakan skenario sempurna dari kelompok oligarki untuk menimbun kekayaannya. Sebelumnya, ada UU KPK, Perppu Covid, UU Minerba, UU MK."