oleh : Rofiq Al Fikri (Koordinator Jaringan Masyarakat Muslim Melayu / JAMMAL)
"Jika Pilkada Membuat Rakyat Sakit, untuk Apa Disegerakan?" ...."Memaksakan sesuatu yang jelas-jelas secara rasional membahayakan kehidupan rakyat
bukan hanya nekat, melainkan fatal. Semua proses politik tujuan mulianya adalah untuk kemaslahatan rakyat, bukan memudaratkan rakyat" kurang lebih itu adalah kalimat yang keluar dari mulut seorang Jusuf Kalla, mantan Wapres 2 periode,
yang saat ini masih menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia. Ungkapan itu diucap belum genap 2 bulan yang lalu saat menanggapi keputusan Pilkada serentak tetap digelar Desember 2020.
Pernyataan yang oleh media dan berbagai aktivis dianggap sangat bijak, yang membuat JK bak negarawan bahkan pahlawan.
Tidak jauh berbeda dengan Anies Baswedan orang yang paling bertanggung jawab di DKI Jakarta, yang sejak awal ngotot ingin Lockdown DKI, bahkan saat pemerintah menerapkan New Normal Anies seenaknya kembali terapkan PSBB total.
Melarang toko makanan "dine in" yang membuat pedagang kaki lima kehilangan sekitar 70% penghasilannya setiap hari, membuat banyak umkm gulung tikar, dll. Anies yang rajin tampil di media umumkan Pemprov DKI beri sanksi, dll pun dipuja pendukungnya,
dan dianggap oleh aktivis pemimpin yang sebenarnya, tindakannya lebih tepat dibanding pemerintah pusat yang dianggap tidak peduli kesehatan. JK pun memuji langkah Anies.
Seperti kata pepatah tua "Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, baunya akan tercium juga", pencitraan dua orang yang terlihat seperti ayah dan anak itu pun mulai terkuak, setidaknya sepekan terakhir, saat Rizieq Shihab pulang.
Penyambutan Rizieq di bandara yang dihadiri ribuan orang yang berdesak-desakan (mayoritas melepas masker), penyambutan di Petamburan, konvoi di Puncak, hingga perayaan Maulid Nabi dan pesta pernikahan anak Rizieq yang dihadiri 10.000 undangan yang juga berdesak-desakan,
terjadi begitu saja tanpa kita mendengar komentar apalagi kecaman dari JK ataupun Anies sebagai Gubernur.
Mereka berdua menghilang, JK menghilang setelah umrah (yang waktunya berdekatan dengan keputusan Rizieq pulang),
sementara Anies terakhir kali terlihat justru Sowan diam-diam ke Petamburan di hari pertama Rizieq pulang. Selebihnya, komentar Pemprov DKI terhadap kegiatan Rizieq full diserahkan ke Wagubnya, Ahmad Riza Patria.
Apakah Anies takut kehilangan endorsment Rizieq di 2024 saat nyapres nanti? katanya mikirin kesehatan warga kok lebih prioritasin politik?
Anies yang sebelumnya bagai macan kemayoran saat menggusur dan menutup kios pedagang kecil yang melanggar PSBB,
berubah seperti macan ompong saat menghadapi Rizieq, tokoh intoleran yang memenangkannya di Pilkada 2017. Sampai-sampai, Kepala BNPB mengingatkan, bahwa Gubernur DKI Jakarta harus menerapkan Perda Covid-19 yang baru disepakati antara DPRD-Pemprov DKI,
saya tidak tahu apa sanksi bagi kepala daerah yang tidak menjalankan Perda itu seperti apa.
Setali tiga uang dengan Anies-JK yang menghilang, Komnas HAM, para LSM (LBH) sampai influencer yang katanya juru wabah, atau dokter yang lebih banyak praktik di medsos dibanding meja operasi, seolah menghilang suaranya sepekan terakhir.
Padahal kita tahu betapa militannya suara mereka di medsos saat menolak Pilkada serentak dengan alasan potensi menyebabkan kerumunan (walau di lapangan saat ini terlihat kampanye sangat dibatasi, jauh lebih sedikit dibanding kerumunan rizieq).
Para aktivis justru seolah ingin mengalihkan isu dengan tiba-tiba memviralkan video adanya pembakaran hutan di Papua, yang ternyata itu video tahun 2013. Wow, ada agenda apakah?
Apakah LSM dan aktivis-aktivis yang sangat anti pemerintah saat ini sudah benar-benar bermesraan dengan FPInya Rizieq Shihab yang kerap menabrak HAM warga negara minoritas??? Waspadalah Rakyat Indonesia!
Pengamat Ekonomi Energi UGM dan Mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas, Fahmy Radhi mengatakan sudah saatnya bagi pemerintah untuk menghapus BBM Premium dan menurunkan harga BBM Pertamax dalam waktu dekat ini.
Alasannya, kata dia, premium termasuk jenis BBM beroktan rendah, yang menghasilkan gas buang dari knalpot kendaraan bermotor dengan emisi tinggi. Jenis BBM dengan emisi tinggi termasuk tidak ramah lingkungan hingga membahayakan bagi kesehatan masyarakat.
Bahkan dampak pencemaran udara akibat emisi tinggi BBM beroktan rendah di Jakarta saja bisa menimbulkan kerugian Rp 38,5 triliun untuk biaya pengobatan.
Yuk kita sebar lagi.. Kita #StopProvokasiDanHoaxOBL dari para SJW dan pasukan kadrun yang memanfaatkan situasi.. Ujung-ujungnya arahkan ke Jokowi..
Yang pertama yuk cek pasal soal UMK.. Masih ada loh!!
Pengurangan nilai pesangon dari 32 ke 25 kali.. Diganti dengan manfaat yang lebih luas dan besar bagi pekerja, khususnya buruh.. Masa sih kamu kerja berharap di PHK dan perusahaan kamu bangkrut?? 🤦♂️
Ini hoax yang paling hoax.. Pekerja kontrak seumur hidup itu ya mana ada istilah brgitu.. KTP kali seumur hidup.. Menariknya diatur juga loh pegawai kontrak dapat kompensasi loh kalau kontrak sudah habis.. Ngapain coba demo 🤦♂️
Wakil Menteri @KemenDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi @budimuni98 meninjau Cafe TikTok di Dusun Jatisari Desa Kemuning, Kabupaten Karanganyar.
Pelatihan ini, diinisiasi oleh Masyarakat Mandiri Lawu Agung Desa Kemuning.
Budi Arie melanjutkan kunjungannya ke Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Di lokasi ini ia mengukuhkan sejumlah Pengurus BUMDes dan meresmikan Gedung UMKM Desa Puntukrejo.
Kualitas udara Bandung tampaknya bisa terancam menyusul makin banyaknya polusi BBM dari kendaraan bermotor dewasa ini. Mungkinkah kualitas udara Bandung bakal jadi seburuk Jakarta?
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Kamalia Purbani, mengakui, transportasi menjadi sumber pencemar udara (polusi BBM) terbanyak di Kota Bandung, yakni mencapai sekitar 70 persen.
Berdasarkan survei dari Asian Development Bank (ADB) pada 2019, Kota Bandung menjadi kota termacet se-Indonesia. Bandung mengalahkan Jakarta (17) dan Surabaya (20).
#FokusCovidLawanHoaxOBL dan juga lawan hoax di Papua.. Dan tidak heran tukang hoax dan orang tidak tahu malu pengemplang uang LPDP @VeronicaKoman ikut-ikutan isu Omnibuslaw.. Kita buka yuk fakta kematian Pendeta Yeremia..
Fakta pertama adalah penembakan Pendeta Yeremia terjadi saat evakuasi jenazah anggota TNI yang dibunuh separatis.. Untuk apa TNI membunuh pendeta Yeremia??