Thread by @juliusibrani

Kmrn, baca di Majalah Tempo, wawancara Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjaja.

Menarik saat ditanya soal Tentara menurunkan Baliho MRS yg mndptkan dukungan bnyk pihak utamanya dr buzzeRp dan #Baliho #Tentara

Jd inget twit @AlghifAqsa

Q: Mengapa Anda menilai tindakan tentara yang turun tangan menertibkan baliho bergambar Rizieq Syihab tidak sesuai dengan kewenangan TNI?

A: TNI tidak bisa menginisiasi suatu keputusan untuk tindakannya sendiri. TNI itu kepunyaan presiden.

#Baliho
#Tentara

(Cont'd)

A: Ibaratnya, Panglima TNI adalah sopir. Dia mengendarai mobil milik majikannya. Meski sopir lebih sering memegang setir, yang menentukan arah mobil adalah majikan. Sudah lampau waktunya ketika TNI merasa sebagai satu-satunya penjaga bangsa.

#Baliho
#Tentara

Q: Dalam peristiwa penertiban baliho FPI dan Rizieq Syihab, apa yang membuat TNI bisa berinisiatif mengambil tindakan seperti itu?

A: Ini kebiasaan dwifungsi. TNI terbiasa menjaga, lalu saat melihat sesuatu yang dianggap tidak pantas, langsung ditangani.

#Baliho
#Tentara

(Cont'd)

A: Padahal dia pegang senjata. lya kalau senjatanya itu diarahkan secara benar. Kalau tahu-tahu senjatanya bergeser, siapa yang bisa mencegah?

#Baliho
#Tentara

Q: Apakah kepala daerah tidak bisa meminta bantuan langsung kepada Pangdam?

A: Tidak boleh. Pangdam enggak bisa memulai. Dari Presiden turun kepada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, lalu satuan yang ada di daerah, yaitu Pangdam.

#Baliho
#Tentara

(Cont'd)

A: Negara ini harus teratur. Kalau enggak, transisi Demokrasi berkepanjangan.

#Baliho
#Tentara

Q: Apakah pelibatan tentara dalam ranah publik bukan termasuk cara yang demokratis?

A: Legalistis, tidak? Konstitusional, tidak? Wong caranya dimulai dari Pangdam kok. Salahnya di situ. Apakah inisiatif Pangdam tidak tepat? Ya, salah.

#Baliho
#Tentara

Q: Siapa yang semestinya turun tangan membereskan penertiban baliho Rizieq Syihab?

A: Seharusnya bukan TNI. TNI tidak pemah dimaksudkan untuk rn.enjadi penegak hukum. Tentara di mana pun itu bukan penegak hukum. Ini masalah kewenangan.

#Baliho
#Tentara

(Cont'd)

A: Apakah baliho-baliho itu tidak punya izin, sifatnya provokatif, atau tidak membayar pajak? Itu semua masalah penegakan hukum. Seharusnya dilakukan polisi.

#Baliho
#Tentara

Q: Bagaimana jika TNI diminta bantuan oleh polisi?

A: Masak menurunkan baliho meminta bantuan TNI? Kecuali kalau polisinya pendek pendek. Kita jangan hanya mengukur dari kepuasan hati, heroisme. Sistem nasional harus terus dibangun.

#Baliho
#Tentara

(Cont'd)

A: Di Indonesia ini, untuk maju, jangan hanya TNI yang pintar. Semua harus pintar, sejajar dengan TNI. Kita terlalu manja kepada TNI. Saat Orde Baru semua diselesaikan oleh TNI dan Soeharto.

#Baliho
#Tentara

(Cont'd)

A: Sekarang kita sangat tergantung kepada TNI. Kalau dulu ada fungsi kementerian tidak efektif, diambil alih TNI. Sekarang tidak boleh. Jika ada fungsi kementerian yang tidak efektif, bangunkan dia.

#Baliho
#Tentara

Menarik utk memahami pernyataan2 Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo, tp lbh menarik lg, ngintip syp jenderal militer ini?
Koq pendapatnya demikian bijak dan obyektif, bernuansa NEGARAWAN. (Ntar gw dikira buzzeRp-nya si jenderal nih.. wkwkwk)

Baca profilnya:
id.wikipedia.org/wiki/Agus_Widj…

Jadi, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo ini bukan jenderal sembarangan ya, Akmil 1970, Kepala Staf Teritorial, dll.

Beliau jg putra dari salah satu Pahlawan Revolusi yakni, Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo yang gugur pada peristiwa G30S.

Balik ke jwbn Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo, ada bbrp kata kunci yg penting:

1. Keputusan Presiden (Politik)
2. "Dwifungsi" di Orde Baru
3. Inisiasi Tindakan oleh Pangdam tidak diperbolehkan
4. Demokrasi dan Konstitusionalitas
5. Penegakan Hukum o/Polisi
6. TNI dan Orde Baru

Jadi, jangan percaya sm jualan buzzeRp aplg politisi muda Partai Selalu Inkonsisten yg disentil sm @erasmus70 dan @erwinnatosmal yg ngangkat isu "heroisme", "keberanian", dll yg di luar Hukum, Konstitusi, aplg Demokrasi.

Tujuannya justru bagus, menguatkan Tentara pd posisinya yg hakiki, menempatkan Satpol PP dan Polisi sesuai kewenangan dan tupoksi.

Bukan menghakimi tentara, tp jangan jg menjustifikasi hal yg salah.