9 PASAL KARET DALAM UU ITE 
Undang Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah pernah mengalami revisi melalui pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2016 silam.
Sayangnya, masih terdapat pasal-pasal karet yang tidak memiliki definisi dan batasan frasa yang jelas. Hal ini berimplikasi pada terjeratnya banyak masyarakat sipil ketika sedang mengutarakan pendapat.
Sayangnya, masih terdapat pasal-pasal karet yang tidak memiliki definisi dan batasan frasa yang jelas. Hal ini berimplikasi pada terjeratnya banyak masyarakat sipil ketika sedang mengutarakan pendapat.
Lalu, pasal mana saja yang merupakan pasal karet? Apa saja dampak yang ditimbulkan dari eksistensi pasal-pasal karet tersebut?
Selengkapnya, simak infografis di atas!
Selengkapnya, simak infografis di atas!
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
