Bismillah, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) jd slh satu RUU yg msk ke dlm Prolegnas Prioritas 2021. Memang blm dpt perhatian luas masyarakat,namun RUU ini penting utk jd dasar hukum bg upaya perlindungan data pribadi masyarakat. Yg scr tdk sadar kerap kita alami dlm keseharian
Ada yg pernah mendapat telepon/email berupa penawaran tertentu namun merasa tdk pernah memberikan data kpd pemberi penawaran? Ini salah satu bukti lemahnya perlindungan keamanan data pribadi masyarakat, rawan kebocoran maupun penyalahgunaan yg tidak jarang merugikan pemiliknya.
Badan Siber dan Sandi Negara setidaknya mencatat, sepanjang 2020 ada 2.549 kasus pencurian informasi melalui surel dengan tujuan kejahatan. Lalu ada 79.439 akun yang datanya dibobol.
Temuan2 ini jelas bentuk pelanggaran hak privasi seperti yang tertera pada Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 yang menyebut, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, yang dalam hal ini termasuk data pribadinya.
Imbas pengelola data pribadi baik dari unsur pemerintah/swasta tidak mempunyai sistem perlindungan data pribadi yang memadai. Belum lagi tidak adanya aturan hukum yang mewajibkan pengelola data pribadi mengamankan data pribadi yang mereka kelola.
Catan lain terkait pembentukan lembaga pengawas independen. Jangan sampai keberadaan lembaga ini ada di bawah pemerintah. Mengapa? @FPKSDPRRI melihat, saat ini data pribadi telah menjadi komoditas yang amat strategis entah bagi swasta, publik, bisnis sampai pemerintah.
Kita harus sepakat bawah perspektif RUU PDP melindungi data warga negara dari penyalahgunaan, baik dari swasta maupun instansi pemerintah. Disinilah urgensi lembaga pengawas independen, mempunyai kemandirian secara kelembagaan, birokrasi, keuangan, manajemen & SDM lainnya.
Lembaga yang menjamin tidak ada intervensi, konflik kepentingan, menjamin transparansi serta keadilan jika ada penyalahgunaan/kegagalan dalam PDP
Terakhir, di tengah Ekonomi Digital yang kian marak, RUU PDP penting karena data pribadi akan dipertukarkan amat bebas sehingga Indonesia memerlukan payung hukum. Yang jika disejajarkan dengan negara lain, dapat memproteksi data pribadi masyarakat dari gempuran ekonomi dunia.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mardani Ali Sera

Mardani Ali Sera Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MardaniAliSera

24 Mar
Hari ini Komisi 2 DPR mengadakan RDP dgn Menpan-RB dan KASN, tema RDP kali ini terkait Kebijakan Pengadaan ASN 2021. Ada beberapa hal yang @FPKSDPRRI ingin sampaikan. Pertama mengenai penetapan guru PPPK, mengapa rencana penetapan guru PPPK hanya setengah dari jumlah kebutuhan? ImageImageImageImage
Krn jika melihat keterangan tertulis Menpan-RB, hanya 565.633 jumlah rencana penetapan Guru PPPK. Dgn rincian, 133.195 dari 34 Pemprov dan 432.438 dari 492 Pemkab/Pemkot. Padahal beberapa kali Mendikbud dan Menkeu sudah menjanjikan formasi guru PPPK tahun 2021 sebanyak 1 juta.
Guru dan guru honorer harus kuat posisinya dan penghasilannya. Karena guru adalah pilar negara.
Read 5 tweets
22 Mar
Bismillah, kasus yg menimpa rekan2 @PDemokrat memberi peringatan, jika tidak kita kelola secara hati-hati akan membahayakan demokrasi negeri ini. Situasi yang jelas tidak sesuai dengan semangat penguatan partai sebagai salah satu institusi terpenting dalam demokrasi.
Dapat dikatakan demokrasi tanpa partai yang kuat, tanpa partai yang solid itu akan nothing. Karena itu, para penganjur demokrasi, para pelaku & aktifis demokrasi pasti punya naluri untuk memperkuat partai, bukan memperlemahnya.
Siapa saja yg kemudian memiliki tendensi untuk menghancurkan atau menggrogoti partai pada dasarnya orang yang anti demokrasi. Bisa dikategorikan sebagai elemen yang tidak memiliki kepribadian yang kuat terhadap demokrasi. Melihat partai hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan.
Read 8 tweets
21 Jan
Dengan disahkannya Calon Kapolri Sigit melalui rapat paripurna hari ini, mari kita kawal kinerja beliau demi Kepolisian yg lebih profesional dan humanis. Kasus-kasus yang menjadi perhatian utama publik perlu dikawal dalam 100 hari kerja.
Slh satunya menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait extrajudicial killing pd kasus penembakan anggota FPI. Lalu kasus pembakaran hutan&kerusakan lingkungan. Indonesia tdk hny Jakarta, kasus diluar Jakarta hrs jd perhatian. Bentuk keberpihakan polisi sbg pengayom masyarakat
Belum lagi menuntaskan kasus Munir sampai menemukan aktor intelektual kasus penyiraman mas Novel Baswedan. Semoga Kapolri Sigit bisa ‘merdeka’ dalam menguak kasus2 tersebut.
Read 7 tweets
20 Jan
Bu Mensos Risma, daripada repot buatin KTP bagi para gelandangan di DKI, Bu Risma seharusnya fokus pada tugas utama sebagai Mensos, memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial.

kabar24.bisnis.com/read/20210112/…
KPK menemukan 16,7 juta orang tanpa NIK dan 1,06 juta NIK ganda pada sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Ini salah satu akar masalah dan sumber penyebab korupsi di tubuh Kemensos selama ini.
Tidak cukup dengan hanya mengubah skema ke dalam bentuk tunai. Tapi perlu mengintegrasikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga bansos daerah/desa.
Read 4 tweets
20 Jan
Bismillah, berbagai bencana alam yang kembali terjadi mengingatkan kepada kita semua untuk selalu peduli terhadap isu2 lingkungan. Jadikan musibah kali ini sebagai momentum untuk mempertegas penerapan manajemen hutan hingga manajemen bencana.
Sebagai bangsa besar, kita mesti paham akan karakteristik cuaca di masa akhir maupun awal tahun. Berbagai langkah proaktif harus diambil termasuk mitigasi bencana utk meminimalkan dampaknya. Diiringi dgn menjaga relasi harmonis dgn alam krn diyakini mampu mengurangi risiko
Masalah deforestasi menjadi momok kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Menurut laporan Forest Watch Indonesia dari tahun 2000-2017 kita telah kehilangan 23 jt hektar hutan alam.
Read 10 tweets
19 Jan
Memasuki thn 2021,nasib Liga 1 msh menggantung. Sebagai wajah utama persepakbolaan nasional, @PSSI & pihak2 terkait hrs tegas memperjuangkan liga tsb. Ini bs menjadi alternatif hiburan bg masyarakat di tengah hiruk pikuk politik,ekonomi&krisis kesehatan

sport.detik.com/sepakbola/liga…
Ketidakjelasan bergulirnya Liga 1 menyebabkan klub sepak bola seperti Persipura FC terpaksa membubarkan pemainnya akibat krisis finansial. Padahal mutiara hitam merupakan jagoan masyarakat timur dan digadang2 menjadi perwakilan Indonesia untuk AFC 2021.
Kita bisa mencontoh negara lain yang tetap menjalankan liga sepak bolanya seperti Malaysia, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Misalnya dengan format sentralisasi di satu tempat sebagaimana yang dilakukan Myanmar dan dilakukan tanpa suporter.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!