Apakah masyarakat diperbolehkan membuat polisi tidur?
Singkatnya, tidak.
Singkatnya, tidak.
Masyarakat tidak diperbolehkan membuat alat pembatas kecepatan (polisi tidur) karena bisa mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan, serta kerusakan fungsi perlengkapan jalan.
Sanksinya pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda 24 juta rupiah.
Sanksinya pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda 24 juta rupiah.
Untuk di DKI Jakarta, diperbolehkan membuat polisi tidur dengan izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Jika tidak memiliki izin dapat dikenakan sanksi.
Rujukan terkait:
- hukumonline.com/klinik/detail/…
- peraturan.bpk.go.id/Home/Details/1… (Permenhub No. 82 Tahun 2018)
- id.wikisource.org/wiki/Undang-Un… (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009)
- pasarjaya.co.id/_assets/files/… (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007)
- hukumonline.com/klinik/detail/…
- peraturan.bpk.go.id/Home/Details/1… (Permenhub No. 82 Tahun 2018)
- id.wikisource.org/wiki/Undang-Un… (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009)
- pasarjaya.co.id/_assets/files/… (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007)
Artikel Wikipedia terkait: id.wikipedia.org/wiki/Polisi_ti…
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
.jpg){kind=link}