Thread by @KoncoLaNyalla

Ketua DPD RI Minta Pengawasan Pengembang Rumah Subsidi Diperketat

@pupr @LPDP_RI LPDB @LPDBKUMKM

JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah mengawasi ketat para pengembang rumah bersubsidi.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena adanya laporan mengenai banyaknya rumah bersubsidi yang tidak laik huni.

Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan masih ada pengembang hunian bersubsidi yang tidak mematuhi kualitas bangunan dengan tidak mengantongi sertifikat laik fungsi (SLF).

Padahal SLF penting sebagai dasar pelaksanaan akad kredit. Ketentuan SLF berkaitan dengan ketersediaan air minum, jaringan listrik dan utilitas serta akses angkutan umum.

“Pemerintah harus memperketat pengawasan pengembang rumah bersubsidi. Kalau kelaikan tidak dipatuhi, akan menjadi masalah di kemudian hari. Pada akhirnya masyarakat yang akan menjadi korban,” ujar LaNyalla, Rabu (16/6/2021).

@alvinyudistira @YunainiOyik @harismunandar_m @MrSmile80986555

LaNyalla juga menyoroti informasi dari Kementerian PUPR yang menyatakan BPK, BPKP, dan Itjen Kementerian PUPR menemukan masih adanya KPR yang tidak sesuai tata ruang/perizinan.

Dijelaskan LaNyalla, temuan lain dari proyek rumah bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ada pada bank pelaksana.

Masalah yang ditemukan antara lain dari keterlambatan penyaluran subsidi bantuan uang muka, keterlambatan penyetoran dana bergulir, tarif dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), hingga adanya dua unit rumah KPR subsidi digabung menjadi satu.

Masih banyak persoalan yang ditemukan terhadap proyek rumah bersubsidi yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah. Diperlukan sinergi yang lebih intens lagi, termasuk pemerintah daerah (pemda),” tuturnya.