Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal.
Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya dimasa pandemi.
Secara umum, masyarakat menialai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas
, yakni agama Islam.
Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19.
Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya dimasa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.
kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dst.) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya.
Untuk itu, BEM KM UNNES menyebut mereka sebagai Indonesia Political Troll, maksudnya ialah sebagai pejabat publik dan politik, ketiganya tidak memiliki signifikansi yang jelas dalam menjalankan tugas-tugasnya yang harusnya berparadigma kerakyatan, melainkan hanya sibuk
pada intrik dan gimick kepentingan politik.
.
.
.
.
Referensi Indonesian Political Troll
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh