Aliansi gerakan rakyat tutup TPL @aliansigeraktutuptpl yang menyampaikan aspirasi di kantor KLHK, pada sore ini pukul 17.40 WIB di angkut oleh pihak aparat kepolisian dari Jakarta Timur.
Ada pun perwakilan yang di bawa paksa oleh polisi adalah 40 masyarakat adat yang datang dari kawasan danau Toba yang hendak beraudiensi dengan Ibu menteri Siti Nurbaya dari KLHK.
Kemudian beberapa anggota organisasi masyarakat sipil yang tergabung dengan aliansi gerak tutup TPL juga ikut di bawa bersama dengan rombongan masyarakat adat.
Tindakan aparat kepolisian tersebut merupakan gambaran negara yang sangat represif terhadap masyarakat yang hendak bertemu dengan menteri LHK. Orang-orang tua yang hadir dari perwakilan masyarakat adat juga mengalami kekerasan dari aparat kepolisian.
โข โข โข
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Bersama WALHI kita akan memantau fakta-fakta dari pernyataan calon wakil presiden dalam tema debat โpembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desaโ.
-Sebuah Utas-
Cak Imin sebut ketimpangan penguasaan lahan yang dan respon terhadap krisis iklim yang tidak memadai, terutama pada anggaran iklim Indonesa yang lemah serta pendekatan yang bermasalah seperti 'giant sea wall'.
#DebatCawapres
Gibran kembali membawa hilirisasi sebagai bagian dari program serta dorongan transisi energi dengan mencontohkan bifuel.
Mahfud MD lebih menyebut pendekatan kearifan lokal serta bagaimana ketidakberdaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam dan agraria.
Hari ini, pemerintah Indonesia meluncurkan bursa karbon di Main Hall Bursa Efek Indonesia. sebagai sebuah perdagangan krisis yang tidak membantu mengatasi masalah emisi karbon
Bukan mengatasi krisis iklim, perdagangan karbon justru memperburuk masalah ini dan memperpanjang konflik serta pelanggaran Hak Asasi Manusia
#TolakPerdaganganKarbon
Hingga saat ini, sudah ada 16 izin konsesi restorasi ekosistem dengan total luas 624.012 hektar yang telah mengusir masyarakat adat dan komunitas lokal dari wilayah adat mereka.
Situasi ini akan semakin parah dengan rezim izin multiusaha kehutanan, di mana korporasi hanya perlu mengurus satu jenis izin kehutanan untuk melakukan beberapa jenis aktivitas eksploitasi secara bersamaan.
#TolakPerdaganganKarbon
Pengakuan dan perlindungan wilayah Kelola Rakyat atau wilayah adat harus diperluas.
Hutan-hutan yang masih ada saat ini tetap lestari berkat perlindungan dari masyarakat adat dan komunitas lokal. Negara harus mengakui kegagalan dalam melindungi hutan dan wilayah Kelola Rakyat.
Siaran Pers
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau
Pekanbaru, 16 Juni 2023โPuluhan nelayan dari Desa Suka Damai Kecamatan Rupat Utara yang mayoritasnya Suku Akit melakukan aksi bentang spanduk untuk menyuarakan tuntutan penyelamatan Pulau Rupat dari ancaman tambang pasirโฆ twitter.com/i/web/status/1โฆ
Beberapa tulisan yang dibentangkan oleh para nelayan di antaranya: selamatkan Pulau Rupat, Cabut IUP PT Logomas Utama, Cabut PP Nomor 26 Tahun 2023, lindungi wilayah tangkap nelayan, laut bukan ruang tambang, dan #saverupat. Kempang, salah satu nelayan dari Dusun Simpur,โฆ twitter.com/i/web/status/1โฆ
Aksi bentang spanduk dilakukan nelayan di sekitar Beting Aceh, yang berjarak sekitar 2 km dari Pulau Rupat bagian utara. Di sekitar Beting Aceh terdapat Beting Tinggi yang sempat hilang ketika PT Logomas Utama beraktivitas menyedot pasir laut. Aksi ini bertujuan untukโฆ twitter.com/i/web/status/1โฆ
Banyak pasal bermasalah, salah satunya Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RKUHP. Lagi-lagi penguasa kasih karpet merah untuk korporasi merusak lingkungan, asal punya "surat legal" Bisa jadi si korporat gak dianggap "melanggar hukum". #MosiTidakPercaya#SemuaBisaKena
Sementara, rakyat disuruh kasih bukti atas kejahatan yg dilakukan korporasi--rakyat dengan segala keterbatasannya lho yaa!
MK mengeluarkan Putusan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Dengan begitu, UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. #OmnibusLawBiangBencana
Majelis Hakim MK berpendapat dalam proses pembentukannya, UU Cipta Kerja minim partisipasi publik. Padahal, partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan sangat fundamental dan sangat bermakna (meaningful).
"Zenzi Suhadi menilai bahwa Pemerintah dan DPR RI telah bertindak melawan konstitusi karena ngotot membahas dan mengesahkan UU Cipta Kerja pada saat masyarakat Indonesia berjuang melawan pandemi Covid-19" @zenzizen
Pernyataan MenKoPereko @airlangga_hrt ttg turunnya IHSG akibat pengumuman pengetatan PSBB DKI Jakarta sgt tdk tepat
Pasar keuangan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator ekonomi karena sebagian berisi spekulan jangka pendek walhi.or.id/saatnya-presidโฆ
Pernyataan Menko Perekonomi yang lebih mengutamakan sektor ekonomi ini jelas mengesampingkan perlindungan kesehatan jutaan warga DKI Jakarta dan meremehkan ribuan nyawa yang terenggut akibat pandemi Covid-19.
Pernyataan ini juga bertentangan dengan statemen akademisi dan ekonom yang selalu merekomendasikan untuk mengutamakan kesehatan publik dan bukan untuk membenturkan satu sama lain