PEMERINTAH TELAH MENCABUT sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba dengan alasan tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
Izin yang telah mereka dapat selama bertahun-tahun ternyata tidak pernah dikerjakan, dan itu menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, pemerintah juga telah mencabut 192 izin perusahaan di sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare.
Sebelumnya, pada akhir tahun 2021 yang lalu Presiden juga berungkap akan melarang ekspor bahan mentah mulai dari bauksit hingga timah pada tahun 2022 dimana nikel telah dijadikan proyek percontohan sejak 1 Januari 2020.
Itu pasti memiliki saling berketerkaitan satu dengan yang lain.
.
.
Jokowi memang terlihat seperti menabur angin dan maka kelak dia akan menuai badai. Badai yang dia sebabkan atas taburan angin pada kebijakan nikel masih belum reda dalam rupa gugatan EU dan kini dia telah bersiap menabur angin yang lain.
Itu menjadi sangat masuk akal manakala para pemilik usaha pertambangan tersebut adalah para kakap sekaligus terkait elit negeri ini.
Dan kita tahu bagaimana cara para kakap itu bermain mata dengan banyak oknum pemerintahan selama ini sehingga izin-izin beraroma oligarki dan nepotisme selalu hanya menjadi milik segelintir orang pada sirkelan mereka saja.
.
.
Sama seperti alergi yang datang tiba-tiba dan kita lebih sibuk menggaruk namun tak berpikir bahwa itu terkait kesimbangan tubuh yang sedang bermasalah,
pada ribut kita mulai dari Bahar berbalas Ferdinand hingga Fahmi dengan penghinaannya kepada pribumi yang masih bergelantungan hingga peristiwa sajen di Lumajang adalah garukan kita.
.
.
Tidak dengan pemerintah. Pemerintah lebih concern pada mencari penyebab gatal itu. Bukan menggaruk.
.
.
Semua sedang dibuatkan analisanya dan maka grusa-grusu tak terlihat pada cara negara menyikapinya.
Anda bisa saja tak puas dengan cara Polisi menghajar Ferdinand dengan pasal keonaran yang disangkakan padanya setelah pasal penghinaan agama sulit ditemukan dan namun pembuat onar terkait pribumi masih bergelantungan dan sajen yang dinistakan tak segera diproses.
Pada sisi sebelah, Ferdinand untuk Bahar harus bersambung pada Paijo untuk Fahmi bila sosok penghina pribumi bergelantungan itu harus diproses adalah PR besar bagi Polisi. Mata balas mata sedang terjadi dan kita larut.
Ya, sebentar lagi akan muncul banyak Fahmi maupun Hadfana Firdaus si penista budaya dan kita berharap Polisi tegas namun itu tak terjadi. Mata dibalas mata harus bermakna stok mata yang seimbang dalam jumlah. Bisa jadi, anda dan saya adalah Ferdinand yang lain.
Hati-hati saja. Jangan mudah terprovokasi dengan balasan kasar apalagi terpancing untuk balas menghina dengan akhir menista. Perjuangan kita masih panjang. Indonesia masih butuh anda yang dapat berpikir jernih.
Bila kebijakan nikel dapat membuat Indonesia melesat, kebijakan larangan ekspor bauksit dan timah mentah akan membuat kita lebih pesat lagi dan itu menyakiti banyak elit dengan kaki tangannya. Apalagi ketika tambang milik mereka dicabuti satu persatu.
Dan itu telah lebih dari cukup bagi alasan mereka untuk ngamuk.
.
.
.
.
____________________🇲🇨
Gambar diambil dari mana-mana
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
SRI MULYANI DAN BASUKI HADI MEMANG DUA TANDUK JOKOWI
.
.
.
Basuki Hadimuljono dan Sri Mulyani sepakat untuk menunda waktu pemberlakuan Tapera.
“Dari kapan ke kapan?”
Dari tahun 2027 ke waktu yang belum beliau sebut.
“Emang pak Jokowi ingin Tapera itu diberlakukan lebih cepat?”
Dalam PP terbaru, PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020, beliau bicara terkait iuran wajib. Jokowi memberlakukan iuran wajib Tapera bagi pegawai negeri maupun pegawai swasta.
Harus diingat, PP itu lahir karena perintah konstitusi. Presiden wajib mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) setelah DPR mengesahkan sebuah UU, dalam hal ini UU No 4 tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
Para wakil rakyatlah yang menggagas, mendiskusikan, mengesahkan UU itu dan lalu konstitusi mengharuskan Presiden membuat PP nya.
Dan Jokowi melalui PP terbaru tersebut tidak bicara atau merubah jangka waktu. Itu masih sama dengan isi PP lama, PP Nomor 21 tahun 2020 yakni 7 tahun atau tahun 2027.
Bantèng perkasa jelas adalah Jokowi. Dia memporak porandakan kemapanan tanpa teriak jumawa. Konon hanya dengan kerja, kerja dan kerja, tiba - tiba dia melampaui ekspektasi banyak pihak.
Sama seperti bantèng seharusnya, Jokowi pun bersenjatakan dua tanduknya, BASUKI dan Sri Mulyani.
Ketika kita bicara duet dua orang ini, ribuan kilometer jalan sebagai urat nadi sebuah bangunan ekonomi negara dengan puluhan bandara serta puluhan pelabuhan dan ribuan infrastruktur dalam bentuk lain terbangun melayani publik plus dengan fiskal terjaga adalah bukti tak terbantahkan.
Luar biasanya, sebagai orang yang sudah dianggap pahlawan, keduanya tak bicara politik, pun posisi. Tak bicara pilkada apalagi pilpres untuk karir dirinya. Berdua, mereka bekerja profesional hanya pada tupoksinya saja. Basuki bertempur di ranah eksekusi, Sri Mulyani menyediakan semua pelurunya sambil tetap menjaga ruang fiskal yang ada.
Sebagian besar dari kita pernah sangat berharap bahwa UU Perampasan Aset Koruptor benar bisa diberlakukan. Tapi harapan itu pupus saat hampir semua fraksi di DPR tak beranjak ingin membuat tuntas RUU tersebut.
Kita marah pada perilaku banyak pejabat negara ini yang tanpa malu - malu maling duit negara. Lebih lagi, kita muak dengan aturan hukum yang ada manakala si pejabat divonis penjara tapi justru masih dapat perlakuan istimewa di penjara.
Mereka seolah adalah adalah kaum istimewa negeri ini. Mereka jelas bukan bagian dari kita manakala diksi rakyat kita gunakan. Mereka bukan kita dan maka kita sepakat bila RUU Perampasan Aset Koruptor itu diundangkan.
Namun ketika kita bicara tentang sibuk aparat bea cukai yang belakangan ini rajin pungut pajak atas barang bawaan kita dari luar negeri, kita marah. Kita tak sepakat dengan perlakuan mereka pada banyak saudara kita. Kita marah karena bisa jadi kitalah suatu saat nanti adalah si korban.
“Tapi bukankah aparat itu belakangan ini benar keterlaluan?”
Sesekali kita pantas menggunakan angle berbeda. Kita lihat dari sudut yang tak banyak dibicarakan orang terutama sudut pandang orang - orang yang sedang merasa dirugikan.
Tak ada salahnya sesekali kita sedikit melambung dan melihat dari sudut yang sulit dimana justru keributan belakangan ini adalah bias perlawanan para pengemplang pajak yang selama ini sukses bermain dengan oknum bea cukai itu sendiri. Para pelaku jastip misalnya.
JANGANKAN INDONESIA YANG SANGAT KAYA DENGAN RAGAM BUDAYANYA| bahkan Arab Saudi negeri berlimpah minyak saja kini melirik industri pariwisata. Ada potensi devisa sangat besar yang sedang ingin mereka rebut.
Ga tanggung - tanggung, pada sektor ini mereka mentargetkan kontribusi sekitar 10 persen dari GDP pada tahun 2030 dan menerima 100 juta wisatawan per tahun dan menyediakan satu juta pekerjaan.
Tak seperti bangsa kita yang sangat kaya dengan budayanya, mereka membangun konsep wisata mewah.
Beberapa proyek pariwisata ambisius itu diantaranya adalah kota futuristik Neom di Provinsi Tabuk, barat laut negara yang menghadap Mesir di seberang Laut Merah.
BUDIMAN SUDJATMIKO, DIA PASTI ADALAH SIAPA - SIAPA
.
.
.
Kalau saat ini dia benderang berada di sisi sebelah Ganjar misalnya, 100 persen pasti gak ada kisah bulian padanya. Seratus persen ga ada ungkit mengungkit dosa - dosanya yang benar - benar sangat sulit dicari.
Budiman terlalu lurus. Bisa dibilang dia satu dari sejuta politisi kita yang idealis dan maka tetap miskin tanpa data deretan mobil mewah di garasinya.
Dan lalu, ketika korupsi sebagai penyakit paling lumrah yang selalu diidap oleh banyak politisi kita tak pernah bisa menjangkitinya, dia dikuliti soal kemiskinannya. Hutang - hutang pribadinya menarik hati dan minat para pencari dan pencatat dosa.
Berharap Budiman playing victim terhadap pemecatannya, percayalah itu tidak akan pernah terjadi. Budiman jauh dari sifat itu. Sejarah mencatatnya..
Berbeda dengan banyak politisi yang langsung berungkap marah ketika dipecat, dia justru dengan santun mengucapkan terimakasih telah bersama partai sekian puluh tahun.
Terhadap pemecatannya, Budiman hanya akan menjadi semakin besar. Sejarah juga sudah mencatatnya.
Ingat heroik kisah kudatuli 1996 di markas PDI Diponegoro 56? Dia dihabisi oleh rezim Orde Baru karena cita - citanya akan demokrasi. Butuh Jakarta harus dibakar oleh penguasa hanya untuk menghentikan langkahnya menuntut demokrasi itu.