Thread by @korantempo

Politikus Senayan seperti tidak pernah kehilangan akal dalam mengakali kekacauan proses terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. #Editorial #KoranTempo

Alih-alih mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyoal serampangannya proses lahirnya omnibus law itu, Dewan Perwakilan Rakyat malah menyiapkan revisi undang-undang yang bisa menjadi pembenar proses keliru mereka dan pemerintah. #Editorial #KoranTempo

Jalan pintas ini sudah ditandai dengan dimulainya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Rabu pekan lalu. #Editorial #KoranTempo bit.ly/3rzHx1g

Tujuan revisi itu pun benderang, yaitu ingin memasukkan ketentuan mengenai penyusunan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law atau penggabungan aturan. #Editorial #KoranTempo

Padahal, pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional. Selanjutnya, pemerintah diberi waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan, memenuhi kaidah sesuai dengan hukum sebuah undang-undang. #Editorial #KoranTempo

Celakanya, pemerintah segendang sepenarian dengan Dewan. DPR dan pemerintah juga tutup mata terhadap argumentasi yang disampaikan Mahkamah Konstitusi soal inkonstitusionalnya Undang-Undang Cipta Kerja. #Editorial #KoranTempo bit.ly/3Llp2Wq

Akrobat hukum, yang sarat kepentingan politik, tidak akan bisa menjadi solusi, selain menambah amburadul mekanisme pembentukan peraturan perundangan-undangan kita. #Editorial #KoranTempo

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa segala kekacauan ini lagi-lagi demi memuluskan kepentingan para "bohir" dalam lingkaran kekuasaan.

Selengkapnya, simak #Editorial #KoranTempo. bit.ly/3rAs29x