Menilik usaha yang gencar dan berulang kali dari politikus di sekitar Presiden Joko Widodo, gagasan memperpanjang masa jabatannya ada kemungkinan akan terus berdengung. Para politikus memanfaatkan kelengahan publik untuk bisa menyusupkan agenda ini. #Editorial#KoranTempo
Apalagi Jokowi tak tegas menolak usul yang diputar melalui para ketua umum partai koalisinya. #Editorial#KoranTempo
Ia memang pernah tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden dua tahun lalu. Tapi membaca Jokowi adalah membaca kebalikan ucapan dan tindakannya. Jika ia berkukuh pada penolakan, seharusnya gagasan itu tak muncul lagi akhir-akhir ini. #Editorial#KoranTempo
Meski bungkusnya penundaan pemilihan umum, orang awam pun akan segera tahu implikasinya pada perpanjangan masa jabatan presiden. #Editorial#KoranTempo
Petunjuk bahwa Jokowi merestuinya adalah isu ini digoreng oleh para pembantunya, partai penyokongnya, bahkan lembaga kajian yang dibuat orang-orang dekatnya. #Editorial#KoranTempo
Pembatasan kekuasaan adalah mandat reformasi agar seorang presiden tak memerintah selamanya. Sebab, kekuasaan--sejarah membuktikan--cenderung korup. Karena itu, penolakan terhadap gagasan melanggengkan kekuasaan harus bersama-sama kita galang. #Editorial#KoranTempo
Publik harus menyuarakannya untuk mematahkan klaim pendukung Jokowi bahwa gagasan itu diinginkan publik. #Editorial#KoranTempo
Jokowi dan orang-orang dekatnya yang haus kekuasaan, atau para bohir yang mendapat untung besar pada masa Jokowi, mungkin buta sejarah. Dua presiden, Sukarno dan Suharto, jatuh dengan hina karena hendak berkuasa tanpa batas waktu. #Editorial#KoranTempo
Para politikus punya urusan lebih besar yang harus diperjuangkan ketimbang memikirkan kekuasaan belaka: membuat hukum dan kebijakan yang menyejahterakan orang banyak. #Editorial#KoranTempo
Gagasan menunda pemilu dan membuat Jokowi berkuasa terus adalah niat yang seharusnya tak sedikit pun tebersit di benak politikus mana pun. Selengkapnya, simak #Editorial#KoranTempo. bit.ly/3KlKSaE
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Cara pemerintah menjual perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika sudah bak orang kehilangan akal sehat. Segala cara seolah-olah dihalalkan demi suksesnya balapan motor di Lombok, Nusa Tenggara Barat, itu. #Editorial#KoranTempo
Pekan lalu, ramai diberitakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) membeli tiket menonton MotoGP pada 18-20 Maret mendatang. #Editorial#KoranTempo
Sepekan menjelang ajang balapan dunia itu dimulai, penjualan tiket dilaporkan memang belum sesuai dengan harapan. #Editorial#KoranTempo
Pemerintah akhirnya mengizinkan kompetisi olahraga berlangsung dengan jumlah penonton hingga 100 persen dari kapasitas. Pelonggaran ini diberikan menjelang perhelatan MotoGP di Mandalika. bit.ly/367c6mU#KoranTempo
Pemerintah melonggarkan berbagai pembatasan kegiatan masyarakat menjelang MotoGP Mandalika. Mulai kemarin, kompetisi olahraga diizinkan berlangsung dengan penonton. Stadion maupun tempat olahraga sudah bisa disesaki penonton. #KoranTempobit.ly/3IWdGGF
Penonton MotoGP Mandalika tak wajib dites PCR saat memasuki lokasi sirkuit, dengan syarat sudah dua kali divaksin Covid-19 secara lengkap atau dua dosis. Penonton dari luar negeri tetap wajib bebas Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil tes. #KoranTempobit.ly/3Kwu0ym
Pemerintah mulai melonggarkan persyaratan bagi semua pelaku perjalanan domestik. Mereka yang telah menerima vaksinasi dosis kedua tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes antigen maupun PCR. Diikuti dengan uji coba penghapusan karantina. bit.ly/35C9YDu#KoranTempo
Pelaku perjalanan yang telah mengikuti vaksinasi dosis kedua tak perlu lagi menunjukkan hasil tes antigen atau PCR negatif. Epidemiolog meminta pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan memiliki vaksinasi dalam durasi efektif, yaitu tujuh bulan. #KoranTempobit.ly/3I4Vfyp
Presiden Jokowi menyetujui uji coba penghapusan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang mengunjungi Bali, karena dianggap siap dengan berbagai indikator. Jika uji coba berhasil, pembebasan karantina akan diberlakukan secara nasional. #KoranTempobit.ly/3HS1PI8
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf belum bisa membawa organisasi Islam terbesar itu lepas dari pusaran kekuasaan. #Editorial#KoranTempo
Bolak-balik berkata ingin menjauhkan NU dari politik praktis, Yahya malah terang-terangan mendukung manuver sejumlah ketua partai politik menunda Pemilu 2024. #Editorial#KoranTempo
Sikap NU masuk ke politik praktis tak lepas dari banyaknya pengurus organisasi ini yang aktif di posisi strategis pemerintahan. Di pemerintahan Presiden Jokowi, kemesraan antara NU dan pemerintah bahkan semakin terasa. #Editorial#KoranTempo
Manuver tiga partai politik pengusul penundaan Pemilu 2024 mulai gembos. Ketiga partai politik itu perlahan-lahan balik badan setelah sebagian pengurus dan politikus senior mempertanyakan sikap ketua umum mereka. bit.ly/3MvsVIQ#KoranTempo
Lingkup internal Golkar, PAN, dan PKB tengah bergejolak setelah elite partainya mengusulkan penundaan pemilu. Airlangga dikabarkan putar haluan setelah muncul desakan dari dalam partainya. Kader PAN menggugat sikap Zulkifli Hasan. #KoranTempobit.ly/3tvfik6
Partai oposisi pemerintah mulai menggalang dukungan untuk menentang usul penundaan Pemilu 2024. Demokrat akan menggagas petisi di DPR untuk menolak usul penundaan pemilu, PKS terus menyuarakan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden. #KoranTempobit.ly/3HIE0T3