Bisa jadi, urat malu Lili Pintauli Siregar sudah putus ketika Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menerima dugaan gratifikasi dari Pertamina. #Editorial#KoranTempo
Bukannya langsung menolak pemberian tiket perhelatan MotoGP Mandalika, Lili justru ditengarai juga menginap secara cuma-cuma selama sepekan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. #Editorial#KoranTempo
Tindakan Lili menerima fasilitas gratis itu menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak memiliki etika. Padahal kode etik merupakan jantung KPK. #Editorial#KoranTempo
Maka, sudah sepantasnya pimpinan KPK beserta pegawainya merawat prinsip-prinsip yang termuat dalam kode etik tersebut. Bukan hanya melanggar kode etik, pemberian fasilitas gratis ini juga sarat akan konflik kepentingan. #Editorial#KoranTempo
Sebagai pemberi fasilitas, Pertamina merupakan pihak yang tengah beperkara karena sedang menjadi obyek penyidikan KPK. #Editorial#KoranTempo
Bagai ikan busuk dari kepala, buruk laku pimpinan KPK ini kian menegaskan bahwa lembaga antikorupsi ini sudah rusak luar-dalam. Kehadiran Dewan Pengawas juga bagian dari skenario pelemahan ini. #Editorial#KoranTempo
Bukan hal yang aneh bila setiap pelanggaran kode etik jajaran petinggi KPK hanya dikenai sanksi yang ringan. #Editorial#KoranTempo
Setelah KPK menjadi bagian dari birokrasi, kita tidak mungkin lagi mengharapkan lembaga ini memiliki prinsip etik yang berbeda dari institusi lainnya. #Editorial#KoranTempo
Perilaku pimpinan lembaga ini tidak jauh berbeda dari birokrat pada umumnya yang tidak peduli dengan kode etik. Apakah menaruh harapan pada lembaga antirasuah sekarang perbuatan sia-sia? Selengkapnya, simak #Editorial#KoranTempo. bit.ly/3jOHqdB
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Pemerintah tidak perlu memaksakan diri meneruskan pembangunan ibu kota baru. Alokasi hingga Rp 30 triliun dalam APBN 2023 barulah awal dari ratusan triliun rupiah yang bakal dihabiskan untuk membangun Ibu Kota Negara. #Editorial#KoranTempo
Sebelum mudaratnya meluas dan duit negara keluar lebih banyak, alangkah baiknya jika pemerintah menghentikan dulu proyek ini. #Editorial#KoranTempo
Investor yang digembar-gemborkan di muka akan ikut mendanai proyek nyatanya nihil. Ini sudah bisa ditebak sejak awal. Pemerintah tak pernah menjelaskan kepada publik model bisnis proyek ini. #Editorial#KoranTempo
Pemerintah menganggarkan Rp 30 triliun untuk proyek ibu kota baru dalam APBN 2023. Istana Negara dan gedung pemerintahan menjadi prioritas. Belanja proyek mercusuar ini akan semakin besar dan defisit anggaran terancam semakin lebar. bit.ly/3MkgtdM#KoranTempo
Pemerintah mengalokasikan Rp 30 triliun dalam APBN 2023 untuk anggaran IKN Nusantara. Kucuran anggaran negara bakal lebih besar jika terjadi cost overrun dalam pembangunan istana negara dan infrastruktur dasar di ibu kota baru. #KoranTempobit.ly/3EuoTfY
Alokasi anggaran IKN akan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Pemerintah masih cenderung memprioritaskan belanja infrastruktur dibanding belanja sosial. #KoranTempobit.ly/3L2auKx
Invasi Rusia ke Ukraina menyulitkan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20 tahun ini. Amerika dan sekutunya mengancam tidak datang bila Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri puncak pertemuan. Sebaliknya, Rusia menyatakan ingin hadir. bit.ly/3Eoq1Sw#KoranTempo
Indonesia belum memutuskan nasib G20 setelah Amerika Serikat mengancam memboikot jika Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT di Bali. Indonesia masih berusaha melobi negara-negara anggota. #KoranTempobit.ly/3uS70oq
Kemenlu masih memantau peta politik global menjelang pertemuan tingkat tinggi G20, meski sejumlah negara mulai menyuarakan boikot dampak perang Rusia-Ukraina. Negara Blok Barat menolak hadir di G20 jika Presiden Rusia Vladimir Putin hadir. #KoranTempobit.ly/3EvBC2i
Pemerintah harus bertanggungjawab atas bencana banjir di Sangatta, Kalimantan Timur, sepekan terakhir. Puluhan ribu orang jadi korban dengan ratusan rumah terendam. #Editorial#KoranTempo
Perubahan iklim yang mendorong tingginya curah hujan tak bisa disalahkan sebagai satu-satunya faktor. Kelalaian pemerintah menegakkan aturan membuat perusahaan tambang bisa leluasa menggunduli hutan dan membuang limbah yang kemudian mendangkalkan sungai. #Editorial#KoranTempo
Kini kita tahu ada borok di balik pencapaian bisnis yang gemilang itu. Hutan rimbun yang semula mengendalikan Sungai Sangatta, juga Sungai Bengalon, sebagian besar sudah beralih rupa menjadi wilayah pertambangan. #Editorial#KoranTempobit.ly/3IDF5Mm
Otorita Ibu Kota Negara (IKN) berencana menjaring dana patungan dari masyarakat sebagai alternatif pendanaan Nusantara. Selain skema urun dana, dana filantropi dan trust fund masuk dalam opsi pembiayaan. bit.ly/3qvlKXK#KoranTempo
Otorita IKN Nusantara bakal membuka opsi crowdfunding untuk pembiayaan IKN. Ada penilaian, opsi urun dana menjadi bentuk keputusasaan pemerintah karena tak sukses menggandeng investor. #KoranTempobit.ly/36obmKs
Otorita IKN mendapat kewenangan untuk memungut pajak dan pungutan khusus. Pajak IKN ini akan menimbulkan tarik-menarik kepentingan dengan daerah sekitarnya dan membuat investor mundur karena terlalu banyak kena pajak. #KoranTempobit.ly/3Ng2Fm1
Lepas dari "neraka" di rumah Terbit Rencana Perangin Angin, Bupati Langkat nonaktif, ratusan korban perbudakan masih jauh dari peluang mendapat keadilan. Pengusutan hari-hari penuh penyiksaan di kerangkeng milik Terbit belum menyeret otak kejahatan itu. #Editorial#KoranTempo
Polisi menyidik kasus ini dengan pasal pidana perdagangan orang. Tapi penanganan kasusnya menggambarkan bagaimana hukum belum memihak kepada mereka yang mencari keadilan. #Editorial#KoranTempo
Awal pekan ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengumumkan delapan tersangka. Semuanya adalah pelaku lapangan, cere. Tak ada nama Terbit di sana. Polisi semestinya tak sulit menjerat Terbit. #Editorial#KoranTempobit.ly/3quOmjL