Hi @elonmusk your meeting with mining oligarch Luhut and his colleagues has caused great concern. There is a risk of conflict of interest of his business empire in the nickel mining industry behind his position as an Indonesian government official. #ElonMusk#MeetingWithOligarchs
The nickel industry in Indonesia has (until now) damaged people's lives and the environment.
There is a potential conflict of interest in Luhut's meeting with Elon. Is Luhut's position as a government representative or for his business empire?
During the meeting, Luhut's nephew was also present as the Deputy Managing Director of PT TBS Energi Utama Pandu Sjahrir. Pandu was assigned to manage PT TBS which is affiliated with Luhut as a shareholder.
PT TBS Energi Utama, Luhut's affiliated company, plans to invest US$ 1 billion in the renewable energy sector, one of which is electric motorcycles.
TBS and GOJEK created a joint venture called Electrum to manufacture motorcycles with nickel-based storage batteries. Again, a potential conflict of interest.
The nickel mining industry which is predicted to be the icon of the energy transition, although in practice in Indonesia, often damages the ecosystem.
Coal is used as a soure of energy for the refining process and has had a bad impact on the health of the residents and rivers on Obi Island, North Maluku.
How is the supply chain of the battery industry in Indonesia and its socio-ecological impact? AEER Institute expresses concern over dirtiness in its production process.
In its global commitment, Indonesia pledged to low-carbon development & reduce greenhouse gas emissions as well as the energy transition with a 23% renewable energy mix by 2025. However, during the pandemic, the government actually issued a pro-coal policy wrm.org.uy/bulletin-artic…
Luhut Binsar Pandjaitan is a name that has a wide share of power in Jokowi's government. In the Coalruption report [2018], Luhut Binsar Pandjaitan is a political elite with a major conflict of interest in the coal business.
He owns a number of coal mining companies and power plants.
As a businessman, Luhut company is known to have a bad track record. His coal company business has polluted rivers and displaced the livelihoods of farmers. His coal companies, namely PT Kutai Energi and PT Trisensa Mineral Utama, also left 12 mining pits
in the controversial new state capital (IKN) area. 3 mining pits with an area of 3,414 hectares belonging to PT Trisensa Mineral Utama and 9 mining pits belonging to PT Kutai Energi within a coverage of 4,461 hectares.
Ekspansi raksasa batubara Adaro telah menggusur permukiman ratusan transmigran di Desa Wonorejo, Kalimantan Selatan. Praktik tersebut juga menghilangkan seluruh wilayah desa dari peta untuk area tambang.
“Kilir-Kiliran Si Banyu Mata” mengumpulkan sisa-sisa memori rentetan tragedi yang mendepak masyarakat Wonorejo dari ruang hidup aslinya.
Menyambut datangnya weekend, mari kita mengisi waktu dg sedikit belajar. Tentunya kamu pasti sering denger kata ‘oligarki’, apalagi semenjak semakin ugal-ugalannya negara dalam membuat kebijakan.
Banyak sekali UU bermasalah seperti UU Ciptaker, UU KPK, UU Minerba dan yang kemarin baru disahkan UU IKN. Sebenarnya siapa sih oligarki itu?
Hari ini kita akan belajar mengenal seorang tokoh yang tak asing.
Siapa sih yang tak kenal dengan luhut?
Tapi, sudah seberapa akrab? Mari kita cek.. 1. Peran Aburizal Bakrie Di Balik Bisnis Luhut 2. Jokowi Rekan Bisnis Luhut 3. Luhut Menteri Segala Urusan 4. Kekuasaan Bercampur Bisnis 5. Potensi Konflik Kepentingan 6. Luhut Tak Cuma Satu?
Warga Wadas Protes,
Surat Sakti Dirjen ESDM soal Tambang Andesit
Kamis, 24 Februari 2022, tiga warga Wadas bersama organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan #BersihkanIndonesia melakukan aksi protes damai di depan kantor Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral.
Aksi protes atas kebijakan pemerintah yang kini marak di sejumlah daerah termasuk warga Wadas ini menjadi tantangan bagi kredibilitas pemerintah yang tengah sibuk menyiapkan perhelatan pertemuan G20.
Warga Wadas menyerahkan surat keberatan dan protes atas tindakan Kementerian ESDM yang menerbitkan surat bernomor T-178/MB.04/DJB.M/2021 tertanggal 28 Juli 2021 atas nama Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin.
MENDANAI KIAMAT: PERAN BANK DALAM KRISIS IKLIM
Saksikan Instagram Live Bersihkan Indonesia hari ini
🗓 Rabu, 23 Februari 2022
⏰ Pukul 19.00 WIB
📍Instagram Live
Menjawab pertanyaan:
❓Kenapa mendesak bank, bukan perusahaan tambang?
❓Memangnya apa peran bank terhadap pengendalian krisis iklim?
❓Lalu solusi apa yang seharusnya dilakukan bank?
"Sebenarnya masih terdapat mitos-mitos yang menyatakan bahwa kalau keterbukaan informasi diberikan dapat menyebabkan investasi menurun, kegaduhan, dan lain-lain."
–Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional @PWYP_Indonesia #BersihkanIndonesia
Kajian membuktikan mitos tersebut sudah terbantahkan. Berbagai kasus di negara lain, keterbukaan kontrak justru menimbulkan peningkatan investasi, tidak mengganggu perekonomian, bahkan mengurangi potensi konflik Tidak ada alasan lagi bagi @KementerianESDM untuk tidak membuka data
Terlebih Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Sejak tahun 2019, negara tergabung memiliki kewajiban untuk membuka kontrak karya dan PKP2B termasuk berupa izin usaha pertambangan.
–Aryanto Nugroho, @PWYP_Indonesia