Thread by @infoHINDU

Memang benar #Indonesia negara demokrasi tapi membatasi #religion hanya enam saja. Diluar enam itu berarti tidak resmi dan tidak dilayani pemerintah lewat kementerian agama.

Sejarah berdirinya kementerian agama adalah agar sesuai #sharia dalam Islam yaitu negara ikut memfasilitasi atau melayani umat. Jadi, negara tidak harus menjadi negara muslim untuk bisa diidentifikasi menerapkan #sharia intinya negara memfasilitasi umat.

Model kementerian agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara.

Sumber: kemenag.go.id/artikel/sejarah

Kesalahan tentang agama yang masih berlaku hingga hari ini adalah tersedianya kolom agama di KTP. Kolom agama adalah warisan rasis agama dari presiden diktator Soeharto sampai hari ini, yang mana saat Soekarno menjadi presiden tidak terdapat kolom agama.

Contoh KTP atau id card tanpa kolom agama sebelum Soeharto mengkhianati Soekarno dengan bantuan U.S.dkk (sekutu). Setelah menjabat Soeharto memberikan Freeport ke pengusaha U.S. sebagai Upeti.

Kesalahan KTP berisi kolom agama adalah kunci/dukungan masalah tentang supremasi agama/kepercayaan tertentu terhadap agama/kepercayaan lainya di Indonesia. Entah ini disengaja atau pesanan dari kekuatan luar krn persatuan Indonesia sangat kuat. Agar ada satu cara membagi.

Masalah kedua adalah agama/kepercayaan diluar enam yang resmi menjadi tidak mendapatkan layanan, padahal kepercayaan kepada Tuhan juga. Adanya kekuatan supremasi karena sudah resmi. Belum lagi ketika sekolah, anak ini tidak mempunyai nilai agama, jadi tidak naik kelas.

Indonesia didasarkan pada #pancasila yaitu percaya kepada Tuhan, nasionalis, humanisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Ini yang dikatakan Presiden Soekarno di gedung U.S. Congress.

Hanya masalah agama/kepercayaan yang akan bisa membagi #Indonesia. Jangan heran, jika ide kampaye politik identitas masih menjadi primadona. Pilkada Jakarta beberapa tahun lalu adalah bukti bagaimana sakitnya ide politik identitas untuk mendapatkan kursi kekuasaan.

Masalah rasial kepada #etnis China di #Indonesia pernah terjadi, hingga mereka membuktikan nasionalisme dengan cara nama China di-Indonesiakan, yang ekstrem hingga tidak menggunakan bahasa etnis nya. Masalah ini sudah dibereskan sejak Presiden Gusdur menjabat.

Ide untuk selalu bisa membagi masyarakat dalam sebuah negara tertentu untuk mempermudah/menekan biaya dalam pemilu adalah alasanya. Contoh saja;
Indonesia: Politik identitas #religion
Malaysia: Politik etnis
U.S: Politik warna kulit
China: Politik satu partai