Ini memperlihatkan adanya potensi konflik kepentingan Ketua Umum Partai dan Menteri Perdagangan yang punya akses terhadap minyak goreng bersubsidi. Hal ini patut jadi perhatian kita, mengingat sebentar lagi kita akan masuk tahun politik.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menempati peringkat 63 “Global Go To Think Tank Index” tahun 2020, dari 109 organisasi global. Posisi tersebut naik dua peringkat dari 65 pada tahun 2019 untuk kategori “Think Tank to Watch”.
Bukan hanya itu, pada kategori lain, ICW menduduki posisi 26 dari 67 organisasi “Top Transparancy and Good Governance Think Tanks”.
Jadi gini min @changeOrg_ID, sejak awal ICW berpandangan Kejaksaan Agung tidak serius dan terlihat seperti melindungi Pinangki Sirna Malasari. Apa saja alasan atau bukti2nya? simak nih : #HukumBeratJaksaPinangki
3. Kejaksaan Agung tidak berkoordinasi dengan KPK sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor;
4. Kejaksaan Agung mengabaikan petunjuk-petunjuk di berbagai pemberitaan perihal dugaan keterlibatan sejumlah pihak, mulai dari penegak hukum, swasta,hingga politisi lain;
Oke @ChangeOrg_ID , thanks sebelumny. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh ke kasus yg menjerat Pinangki, ICW melihat ini semua bermula ketika buronan kakap kasus korupsi, Joko S Tjandra, melenggang mudah masuk ke wilayah Indonesia untuk mendaftarkan PK ke PN Jakarta Selatan;
Lalu, gak lama kemudian, tabir kejahatan aparat penegak hukum mulai terbongkar. Di Kepolisian, setidaknya ada dua perwira tinggi Polri terlibat dan Kejaksaan sendiri terdapat nama Jaksa Pinangki Sirna Malasari; #HukumBeratJaksaPinangki
Ironisnya, alih2 menangkap Joko S Tjandra, mereka malah bahu membahu membantu Joko S Tjandra agar bisa melarikan diri dan terbebas dari jerat hukum;
Teman2, Penggunaan jasa pembuat konten (content creator) digital di media sosial, kian marak dilakukan. Namun, tak jarang informasi yang disampaikan oleh influencer tersebut, tidak sesuai dengan kepentingan publik, dan tidak valid.
Dalam konteks kebijakan pemerintah, penggunaan buzzer dapat pula dipandang sebagi jalan pintas menyampaikan kebijakan atau program-program pemerintah, yang tidak sedikit menuai protes publik. #busserrp#buzzer
Beberapa waktu lalu, ICW melakukan penelusuran awal atas aktivitas digital pemerintah, dan yang berkaitan dengan penggunaan jasa influencer. Berdasarkan penelusuran tersebut, ditemukan bahwa anggaran negara untuk influencer ternyata cukup besar. #busserrp#buzzer
Beberapa hari ini, ramai polemik pengerahan influencer untuk dengungkan isu RUU Cipta Kerja. Ada informasi dan temuan menarik untuk didiskusikan dan diketahui publik. #gagalkanomnibuslaw
Temans, saat ini sedang berlangsung diskusi “Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?"
bareng @YLBHI@ismailfahmi yuks ikutan melalui live dari Facebook ICW. Klik link berikut ini ya facebook.com/watch/?v=10422…
Malam temans, Program Kartu Prakerja yg dikeluarkan pemerintah saat masa pandemi COVID-19 berbuntut panjang. Kebijakan tersebut disinyalir melanggar sejumlah aturan. Pemerintah didesak untuk segera menghentikan dulu Program Kartu Prakerja karena sarat akan masalah.
A Thread/Utas
1. Terkait hal itu, ICW melaporkan Program Prakerja atas dugaan pelanggaran /maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Kamis (2/7) lalu. #prakerja
2. Sejumlah temuan dari kajian dn penelusuran ICW atas program ini antara lain, berpotensi merugikan keuangan negara, menimbulkan praktik monopoli, dan sarat konflik kepentingan. #prakerja