Data pribadi peneliti ICW disebarluaskan secara ilegal (doxing) setelah memberikan tanggapan terkait masuknya nama Jokowi sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 oleh Organized Crime and Corruption Reporting (OCCRP).

[A Thread] Sebuah akun anonim di Instagram mengungkap data pribadi peneliti ICW. Hal ini terjadi setelah peneliti ICW memberikan tanggapan di media terkait rilis OCCRP.

Beberapa data yang disebarluaskan adalah
- Nomor KTP
- Alamat tinggal
- Spesifikasi device yang digunakan peneliti ICW

Pernyataan Sikap @perludem @antikorupsi @netgrit @KontraS @PolitikBRIN dan @pusako_fhua #PutusanMK #batasusiacaprescawapres #pintarpilih

Kabar gembira untuk kita semua~~~
ICW Masuk Peringkat 63 Dunia dalam “Global Go To Think Tank Index 2020”
#ICWMasukGlobalThinkTank
#GlobalThinkTank2020 Indonesia Corruption Watch (ICW) menempati peringkat 63 “Global Go To Think Tank Index” tahun 2020, dari 109 organisasi global. Posisi tersebut naik dua peringkat dari 65 pada tahun 2019 untuk kategori “Think Tank to Watch”.

Jadi gini min @changeOrg_ID, sejak awal ICW berpandangan Kejaksaan Agung tidak serius dan terlihat seperti melindungi Pinangki Sirna Malasari. Apa saja alasan atau bukti2nya? simak nih :
#HukumBeratJaksaPinangki

https://twitter.com/changeorg_id/status/1357573718701084673

1. Kejaksaan Agung menutup akses Komisi Kejaksaan tatkala ingin memeriksa Pinangki Sirna Malasari;

2. Kejaksaan Agung sempat ingin memberikan bantuan/pendampingan hukum kepada Pinangki Sirna Malasari;

#HukumBeratJaksaPinangki

Oke @ChangeOrg_ID , thanks sebelumny. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh ke kasus yg menjerat Pinangki, ICW melihat ini semua bermula ketika buronan kakap kasus korupsi, Joko S Tjandra, melenggang mudah masuk ke wilayah Indonesia untuk mendaftarkan PK ke PN Jakarta Selatan;

https://twitter.com/changeorg_id/status/1357569993597022216

Lalu, gak lama kemudian, tabir kejahatan aparat penegak hukum mulai terbongkar. Di Kepolisian, setidaknya ada dua perwira tinggi Polri terlibat dan Kejaksaan sendiri terdapat nama Jaksa Pinangki Sirna Malasari;
#HukumBeratJaksaPinangki

Teman2, Penggunaan jasa pembuat konten (content creator) digital di media sosial, kian marak dilakukan. Namun, tak jarang informasi yang disampaikan oleh influencer tersebut, tidak sesuai dengan kepentingan publik, dan tidak valid. Dalam konteks kebijakan pemerintah, penggunaan buzzer dapat pula dipandang sebagi jalan pintas menyampaikan kebijakan atau program-program pemerintah, yang tidak sedikit menuai protes publik.
#busserrp #buzzer

Konferensi Pers “Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?"

Beberapa hari ini, ramai polemik pengerahan influencer untuk dengungkan isu RUU Cipta Kerja. Ada informasi dan temuan menarik untuk didiskusikan dan diketahui publik.
#gagalkanomnibuslaw Silakan gabung diskusinya besok melalui live streaming facebook.com/antikorupsi.or…
#atasiviruscabutomnibus #tolakomnibuslaw

Malam temans, Program Kartu Prakerja yg dikeluarkan pemerintah saat masa pandemi COVID-19 berbuntut panjang. Kebijakan tersebut disinyalir melanggar sejumlah aturan. Pemerintah didesak untuk segera menghentikan dulu Program Kartu Prakerja karena sarat akan masalah.
A Thread/Utas 1. Terkait hal itu, ICW melaporkan Program Prakerja atas dugaan pelanggaran /maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Kamis (2/7) lalu. #prakerja

Teman2, sudah tau temuan umum ICW soal kartu pra-kerja? Kalo blm, scroll linimasa kami ya, karena skrg kami akan teruskan pembahasan itu dgn lebih spesifik, yaitu tentang standar harga, komisi, dan pengalaman lembaga pelatihan ataupun platform digital.

(THREAD) 1. Pertama soal standar harga, berdasarkan temuan ICW, ternyata ada beberapa jenis pelatihan yg serupa tp beda harga. Istilahnya Satu atap, beda pintu.#prakerja
2.Bukan cuma itu, ada pelatihan2 yg diselenggarakan oleh lembaga2, yg sebenarnya masih dlm satu naungan. Misalnya,

Catatan Kritis Lembaga Pelatihan dan Mitra Program Kartu Pra Kerja

(A thread)

1. Temans, beberapa hari lalu (1/6), ICW mengeluarkan hasil pemantauan terkait pelaksanaan program prakerja, dalam diskusi daring bertajuk, "Prakerja: Penguasa bantu Pengusaha?".
#prakerja 2. Secara umum, kami mendapati lima temuan dari pemantauan tersebut. Temuan pertama: Adanya peran ganda antara platform digital (PD) dan lembaga pelatihan (LP). Maksudnya, platform digital dapat menjadi lembaga pelatihan. Maksudnya apa?
#Prakerja

SURAT TERBUKA UNTUK BAWASLU RI yang disampaikan tadi siang di @bawaslu_RI:
Telah terlampau panjang perdebatan mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif pemilu 2019. #KoruptorKokNyaleg Perdebatan tersebut seharusnya selesai pada saat Menkumham telah mengundangkan Peraturan KPU No.14 dan 20 ttg Pencalonan Calon Anggota Legislatif yang dicantumkan dalam lembaran berita negara No. 834 sehingga PKPU menjadi sah dan berlaku mengikat. #KoruptorKokNyaleg @bawaslu_RI