Thread by @prastow

Selamat malam. Saya akan bahas pertanyaan seolah anggaran subsidi energi kayak siluman. Padahal semua jelas. Sebagaimana saya bahas sebelumnya, Pemerintah melalui Perpres 98/2022 menganggarkan subsidi dan kompensasi bahan bakar dan energi sebesar Rp502,4T. Saya bahas di #utas

1) Legalitas Perpres 98/2022 sdh saya bahas. Saya rasa kita setuju dgn besaran subsidi energi sebesar Rp208,9T karena sdh jelas di Lampiran IV Perpres 98/2022 bagian 999.07.11. Lalu di mana letak angka kompensasi Rp293,5T itu? Ini yg diributkan. Hikmahnya banyak yg peduli APBN.

2) Mari kita menuju ke Lampiran IV bagian 999.08. Bagi yang belum tahu apa itu BA 999.08 silakan cek PMK-127/2020 stdd PMK-23/2021. Namun saya coba jelaskan sedikit karena ada tuduhan seolah pos ini gelondongan yg tak transparan.

3) BA 999.08 adalah subbagian anggaran BUN, dikelola Menteri Keuangan, untuk menampung belanja pemerintah pusat terkait keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, yang pagu anggarannya TIDAK DIALOKASIKAN DALAM BA K/L.

4) Ada byk fungsi di situ, namun mari fokus di fungsi EKONOMI jenis Belanja Lain-Lain. Sesuai PMK-127/2020, Belanja Lain-Lain al digunakan untuk penyediaan cadangan anggaran utk keperluan tertentu, salah satunya: Cadangan Pembayaran Kompensasi Tarif Tenaga Listrik dan HJE BBM.

5) Nah di situlah alokasi kompensasi sebesar Rp293,5T dicadangkan. Kenapa “cadangan”? Karena perlu banyak filter biar cair: Audit BPK, Reviu BPKP, dan kesepakatan 3 menteri: Menkeu, Menteri ESDM, Menteri BUMN terkait kebijakan dana kompensasi (PMK 159/2021). Sangat akuntabel!

6) Ini bukan otak-atik gathuk bin ndobos. Selain Rp293,5T alokasi kompensasi, ada unsur lain seperti cadangan subsidi IJP, cadangan subsidi pupuk, operasional SKK Migas, dan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal yg membuat total fungsi ekonomi menjadi Rp301.160.266.722,-.

7) Krn bersifat cadangan, belum tentu semua alokasi kompensasi terpakai. Semua akan tergantung pada besaran tagihan Badan Usaha, hasil reviu BPKP, hasil audit BPK, dan kesepakatan 3 menteri. Untuk gambaran jelas, silakan cek situs BPK lalu baca2 LHP LKPP tahun2 sebelumnya.

8) bagi yang masih penasaran mengenai transparansi, pengaturan pergeseran anggaran dan kewenangan Menkeu mengelola anggaran belanja lain2. Dasar hukumnya PP 90/2010 dan PP 45/2013. Jadi ini praktik lazim dan sah setidaknya sejak 2010.