Mas @ardisatriawan terima kasih kritiknya. Menyala 🔥🙏🏻

Nah, mumpung 14 Juli ini Hari Pajak, boleh sedikit saya elaborasi "Uang Pajak Kita untuk Apa?" Mungkin tak memuaskan, tapi toh perlu disampaikan sbg bentuk tanggung jawab publik.

Bener banget, di Republik ini cukup banyak jenis pungutan, tapi rasanya bukan pajak berganda. Ini justru utk memastikan tiap aktivitas dan lini berkontribusi sehingga adil buat semua. Kita bahas teori dan sejarahnya lain waktu ya. Tentu kita bersyukur sebagian besar warganegara sadar dan patuh pajak. Goyong royong yang kuat dan makin baik.

Idealnya, pemerintah adalah pelayan yg memungut lalu mengembalikan dlm bentuk belanja publik. Memang belum ideal Mas, mari terus awasi dan perbaiki. Namun kita patut bersyukur, jelang 79 tahun usia Republik, cita2 dr Radjiman mulai tampak hasilnya. Semakin banyak program dan layanan publik yang esensial bagi kehidupan kita bersama, dibiayai dengan pajak.

Kita kulik lebih dalam ya, ke mana uang pajak kita (berdasarkan realisasi per 31 Mei 2024) pada utas berikut👇🏻@DitjenPajakRI @KemenkeuRI

#HariPajak
#pajak #APBNKiTa #APBN 1) Kinerja penerimaan pajak mampu mendorong secara optimal belanja pemerintah untuk melindungi aktivitas perekonomian sekaligus menjaga keberlangsungan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi yang meningkat. Selain belanja modal, masyarakat memperoleh manfaat langsung dari Belanja Bansos dan Subsidi, yaitu:
* Bansos PKH dan Kartu Sembako membantu 10 juta KPM dan 18,7 juta KPM.
* Tanggap darurat bencana oleh BNPB sebesar Rp0,1 T.
* Subsidi BBM 5,57 juta KL, LPG 3 Kg 2,7 juta MT, Listrik 40,4 juta pelanggan, dan KUR untuk membantu masyarakat prasejahtera sebanyak 2 juta orang.
* Termasuk belanja pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, kita bahas per anggaran tematik apa saja yang masyarakat terima dari penerimaan yang telah dihimpun.

Membandingkan Indonesia dengan Negara Nordik?

Tema ini menjadi perbincangan publik, dipantik kutipan pernyataan Menteri Keuangan di sebuah seminar minggu lalu. Saat itu Bu Sri Mulyani menyatakan kalau pendidikan gratis sampai kuliah di negara Nordik tak lepas dari tingginya pajak penghasilan yang dibayarkan. Ini fakta tak terelakkan dan perlu dielaborasi.

Hal ini penting dan menarik didiskusikan. Negara2 Nordik menjadi rujukan dalam banyak hal, tak terkecuali sistem perpajakan dan kualitas pelayanan publik. Apa saja hal yang perlu kita bandingkan, pelajari, dan jadikan rujukan? Selengkapnya, kita bahas bersama pada #utas ini. #pajak #Nordik 1) Negara Nordik sendiri selama ini menjadi benchmark sebagai “negara ideal.” Kesejahteraan warganya benar-benar dijamin oleh negara. Beberapa politisi di AS, seperti Alexandria Ocasio-Cortez, merujuk negara Nordik dalam kampanyenya. Sebagai catatan, negara Nordik di sini menggunakan definisi Ensiklopedia Britannica, yakni Swedia, Islandia, Finlandia, dan Norwegia.

Relasi Hukum dan Etika

Saya akan membuat utas panjang sebagai kontribusi kami thd silang sengkarut hari2 ini tentang hubungan antara hukum dan etika/moralitas. Benarkah hukum dan etika tak berkaitan? Atau jika berkaitan, sungguhkah hanya manasuka dan lemah?

Kenapa baru sekarang? Benarlah kata Hegel, filsafat itu bak burung Minerva, datang di rembang petang! Butuh daya tahan untuk mendalami isu ini. Ini adalah bentuk tanggung jawab intelektual dan terbuka diperdebatkan lebih lanjut. Perbedaan dan perdebatan itu fitrah dalam Filsafat.

Belakang ini perdebatan tentang relasi hukum dan etika/moralitas kembali mencuat. Sejatinya ini perdebatan yang lumrah dan sudah berumur panjang dan belum usai hingga kini.

Ada yang menganggap etika seyogianya di atas hukum, karena merupakan serangkaian prinsip dan nilai, yang kerap diklaim bernilai universal. Sebaliknya ada yang memandang tak ada kaitan niscaya antara hukum dan moralitas. Bahkan etika dikebawahkan sekadar sebagai sesuatu yang subyektif dan relatif.

Kami tak berpretensi dapat memengaruhi pendapat atau posisi seseorang, terutama yang menempatkan secara apriori pilihan politik praktis sebagai harga mati. Namun kami yakin, kesetiaan pada ide, kejujuran pada suara hati, dan ketekunan membangun diskursus adalah investasi yang baik bagi kehidupan publik.

#etika #hukum #moralitas #Pemilu2024 #pilpres 1. Menjelang pilpres belakangan ini banyak muncul pendapat seperti ini:
“Sistem hukum bukan sistem etik. Kalau kita nilai hukum dengan etik ya nggak ketemu, kacau, tidak ada kepastian. … Mengapa? Karena moral, etik itu tertanam pada rasa. … Saya dengar orang bicara di atas hukum ada etika. Saya mau tanya, dari mana orang itu memperoleh pandangan … mengenai sesuatu itu baik atau buruk. … Sesuatu yang dari sudut pandang abang atau sudut pandang saudari ini bermoral atau ini etis, tapi dari sudut orang lain itu boleh aja tidak etis. Itu biasa saja itu, bukan sesuatu yang imperatif. … Kalau kita nilai hukum dan moral, game over bangsa ini. … Dalam hukum ukurannya adalah sah dan tidak sah, tidak ada pantas dan tidak pantas.”

Misalnya pandangan ahli hukum Margarito Kamis di suatu acara. Dan tentu ada pandangan2 sejenis yang berseliweran.

Beredar poster ini. Kami pastikan HOAX. Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak pernah mengatakan ini.

Silakan bersaing secara sehat. STOP membuat konten dan narasi yang menyesatkan. Ini rawan mengadu domba dan menyulut kegaduhan, alih2 memikat hati rakyat.

Biarkan kami bekerja profesional sesuai mandat. Saya klarifikasi satu persatu ya….🙏 1) Kekecawaan Sri Mulyani karena anggaran belanja Alutsista 63,8T disetujui Jokowi.

Klarifikasi:
Menkeu SMI mengatakan peningkatan anggaran alutsista wajar dan penting untuk penguatan di tengah potensi ancaman dan dinamika politik LN. Tidak menyebutkan adanya kekecewaan.

PANAS DEBAT CAWAPRES: BERANI BAHAS UTANG?!

Kata @cnbcindonesia, RI cs mendapat peringatan Bank Dunia soal utang. Tenang saja…CNBC hanya ingin mengajak kita membaca isi berita secara utuh. Bank Dunia tak memasukkan Indonesia kok….tapi ada beberapa negara berkembang yang terpapar risiko krisis utang.

Apakah utang menumpuk dan berbahaya, atau masih aman? Kadang penilaian tergantung posisi kita, terutama dalam ritual politik lima tahunan, isu ini menarik didaur ulang.

Utang pemerintah masih di level aman! Selain pajak dan PNBP, pembiayaan melalui utang adalah bagian APBN. Tentu utang tetap dikelola dengan hati-hati, transparan, dan akuntabel. Selain itu, salah satu cara menilai yang fair adalah melihat kondisi perekonomian kita.

Supaya para kontestan dapat menyiapkan diri dan amunisi lebih baik, saya akan bahas isu utang ini secara benderang. Siapkan sabuk pengaman! Hanya mereka yang berani ambil risiko yang boleh lari kencang…. #utang #pilpres #uangkita #apbn 1) Melanjutkan utas saya tentang utang. Utang merupakan bagian dari APBN, sedangkan APBN bagian dari pengelolaan keuangan negara. Di APBN, ada pos pendapatan, belanja dan pembiayaan. Utang ada di pos pembiayaan.

Saya berharap pada debat nanti, para Cawapres membahas pengelolaan keuangan negara secara holistik. Barangkali ada kekhawatiran soal utang ini. Saya yakin ini dikarenakan publik kurang mendapatkan informasi.

PENUHI JANJI POLITIK, UANGNYA DARI MANA?

Di Tahun Politik ini sudah lazim banyak tawaran program baru. Tak ada yang keliru. Para kontestan ingin memikat hati rakyat. Pun ada misi memperbaiki, memperkuat, bahkan mengubah. Toh program itu kalau bisa dijalankan juga menguntungkan.

Persoalannya, uangnya dari mana? Nah di titik ini rasanya kita perlu lebih serius memikirkan. Jelang debat Cawapres, saya ingin turut menghangatkan diskursus dengan membahas pajak.

Akhir-akhir ini perpajakan kerap menjadi bahan diskursus publik. Alhamdulilah puji Tuhan. Hal ini tentu jadi kabar baik, karena artinya publik semakin sadar pentingnya pajak dalam sistem bernegara. Terlebih beberapa tahun belakang, penerimaan negara ditopang oleh pajak.

Saya ingin sharing beberapa hal seputar kondisi perpajakan di Indonesia, mengingat apapun program pemerintah baik saat ini dan nanti, pasti membutuhkan penerimaan pajak yang semakin tinggi.

Para kontestan dan siapapun yang berminat dipersilahkan urun rembuk, ikut diskusi, atau menggunakan bahan ini untuk keperluan edukasi publik. Saya bahas agak panjang ya. #utas #thread #pajak #uangkita 1) Pajak merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN sendiri adalah alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Di tengah ketidakpastian global, ketegangan geopolitik, dan tekanan domestik - APBN dituntut untuk dapat menyangga kehidupan sosial ekonomi.

Keuangan negara tentu memiliki keterbatasan, maka kita bergotong royong melalui pajak. Pajak identik dengan kemandirian dan welas asih: yang tidak mampu dibantu, yang mampu membayar, semakin mampu bayar lebih besar.

Dengan demikian, pajak adalah bagian dari alat kebijakan untuk mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, dari berbagai diskusi di ruang publik, kinerja perpajakan tidak semata-mata dilihat dari tax ratio saja. Ada fasilitas/insentif yang mesti diperhitungkan.

Wah penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana KCJB dipersoalkan? Kurang piknik.

Ini bukan yang pertama. Pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur, seperti Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Batu Bara PT PLN 10.000 MW tahap 1 dan 2, Proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Proyek LRT Jabodebek, Proyek Gothermal/PLTP Dieng 2 dan Patuha, Proyek Penguatan Jaringan Kelistrikan, dll.

Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China! 😂

Kita bahas yuk bagaimana sebenarnya…..🇮🇩 1) Ini adalah hal yang sederhana. Pada dasarnya, pemerintah memberikan penjaminan kepada PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek yang terkait sehingga dapat mengurangi biaya pinjaman. Jelas ya, yg meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APB langsung digunakan.

Betapa bahagianya pagi2 cek timeline dimaki-maki para korban judul media online 😁
Kami maklum banyak yang masih bingung dg fakta, kepemilikan perusahaan bisa berganti. Hubungan individu dg perusahaan jg bisa berubah. Nama Jusuf Hamka menjadi sentral, padahal seharusnya Ibu SHR. Maka sejak awal kami menghindari penyebutan Jusuf Hamka. Karena saat kejadian penempatan deposito dan pemberian kredit, yang berkontrak adalah korporasi dan pemilik/pengurus saat itu yg bertanggung jawab. Dokumen2 yg dimiliki BPPN & Kemenkeu membuktikan itu.

Sepuluh Fakta Keras tentang Utang Indonesia!

Ini sekaligus tanggapan untuk Pak @Pak_JK dan mereka yang sering membahas nominal utang tapi sengaja mengabaikan fakta di sekitarnya. Saya kupas tuntas di Hari Lahir Pancasila! 🇮🇩💪 1) FAKTA PERTAMA:
Kita tidak mengeluarkan Rp1.000 T per tahun untuk membayar utang seperti yang disampaikan oleh Pak JK. Bu Sri Mulyani sudah merespon ini.

finance.detik.com/berita-ekonomi…

✅ 2008: Krisis keuangan global
✅ 2017: Perang dagang AS - Tiongkok
✅ 2020: Pandemi Covid-19

Dihajar gejolak dunia, beberapa negara masih konsisten tumbuh kuat di atas level pertumbuhan global. Salah satunya? Indonesia. Saya bahas! 🇮🇩 #utas 1. Bersama India, Indonesia menjadi negara yang pulih paling cepat dari kontraksi akibat pandemi serta krisis geopolitik. Hal ini disampaikan Menkeu Bu SMI (30/5) dalam Raker Badan Anggaran DPR dgn agenda penyampaian KEM PPKF.

Hari ini (22/5) @KemenkeuRI menyelenggarakan konferensi pers APBN KiTa untuk Kinerja dan Fakta APBN per April 2023. Dengan Rp1.000,5 T pendapatan negara atau 40,6% terealisasi, resiliensi APBN senantiasa terjaga. Saya ulas. #APBNKiTa 1. Bicara soal resiliensi, Bloomberg juga menyebut bahwa Indonesia dengan pertumbuhan Q1-2023 5,0%-nya termasuk salah satu negara yang resilien di tengah tren perlambatan global. PMI Global kita pun berada di zona Ekspansi-Akselerasi. #APBNKiTa

Saya perjelas bahwa Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh bukan merupakan hal yang baru. Pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada anggaran tersebut. Kalau sdh lama, kenapa rame? Ya karena bacanya parsial dan nirkonteks. #utas

https://twitter.com/detikcom/status/1656903530991738880

Sebagai contoh pada tahun anggaran 2013 atau sembilan tahun yang lalu, satuan anggaran tersebut yang tertuang pada Standar Biaya Umum melalui PMK Nomor 52/PMK.02/2014
jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2014/…

Mas, SBM tidak sama dengan pagu anggaran. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) bukan berarti mewajibkan setiap instansi pemerintah menganggarkannya. SBM berfungsi memberikan payung hukum jika instansi pemerintah ingin mengajukannya. Jelas ya.

https://twitter.com/mazzini_gsp/status/1656984494229041153

PMK SBM merupakan batas tertinggi, artinya besarannya tidak dapat dilampaui untuk menjaga efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Justru ini utk memastikan tak ada belanja yang ugal-ugalan.

Utang pemerintah sebenarnya sebesar Rp17.500T? Bombastis dan menyesatkan! Faktanya, jumlah utang pemerintah tidak sebesar itu. Pun masih sesuai dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikelola dengan baik. Saya bahas dalam #utas #utang #APBN

https://twitter.com/oposisicerdas/status/1654532527003172864

1) Berdasarkan data dari publikasi APBN KiTa April 2023, posisi utang pemerintah per 31 Maret 2023 adalah Rp7.879,07 triliun. Berikut infografiknya. Tentu kita berpijak pada data resmi yg konsisten dipakai tahun ke tahun, rezim ke rezim.

Minggu pagi ini saya ingin bercerita ringan tentang sebuah kampus yang kerap terlupa. Kampus mungil di salah satu sudut Jakarta, tapi menjadi oase pemikiran yg luar biasa. Ia hidup dlm sunyi. Kami kerap menyebutnya Mazhab Jembatan Serong. Itulah STF Driyarkara yg melegenda. 1) Mazhab Jembatan Serong, karena jalan masuk ke kampus mungil ini adalah jembatan yang menyerong alias tidak lurus. Mungkin ada lima ruas jalan besar kecil bertemu. Mirip pencarian filosofis yg kadang ruwet dan rumit. Mengalami aporia kalau meminjam Jacques Derrida.

Ini keliru dan menyesatkan! Twit saya ini tanggal 31 Maret 2014, jauh sebelum saya menjadi Stafsus Menkeu (April 2020). Dikesankan unggahan terkini dg maksud jahat. Kok Anda @abu_waras nggak sewaras nama akun Anda ya? 😁🙏

https://twitter.com/abu_waras/status/1646756078820925440

Setiap pernyataan itu punya konteks. Melepaskan pernyataan dari konteks tentu sesat dan berbahaya. 31 Maret 2014, saat penyampaian SPT, jelang perhelatan politik 2014. Saya gemas dg kepatuhan pajak & berharap isu pajak jd diskursus politik yang baik. Lalu kalau ditarik saat ini?

Sesuai yg saya sampaikan semalam, saya ingin meluruskan bbrp hal agar tidak disalahpahami. Kami ucapkan terima kasih utk dukungan, kritik, dan pengawalan Tum @PartaiSocmed. Bagimana sih latar belakang kasus emas Rp 189 T yg menjadi kontroversi ini? Saya bahas dlm #utas berikut.🙏

https://twitter.com/partaisocmed/status/1642133079308238848

1) “Yg dipermasalahkan soal impor kok klarifikasinya tentang lain yaitu kasus ekspor?"
Begini. Januari 2016, KPU Bea Cukai Soetta melakukan penindakan atas eksportasi emas melalui kargo yg dilakukan oleh PT. Q, yg kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan di bidang kepabeanan.

Halo bung @kafiradikalis, belum apa2 kok sudah ngecap Bu SMI busuk?! Dibanding menebar kebencian, mustinya tak sulit ya mencari kebenaran. Pengaduan urusan pribadi Bursok Anthony Marlon (BAM) ini tak pernah dilengkapi substansi/bukti. Bagaimana mau diproses? Saya jelaskan ya

https://twitter.com/kafiradikalis/status/1630564307888144384

1. Benar memang pada tahun 2022 (bukan 2021 seperti yg tersebar), BAM menyampaikan pengaduan melalui WISE Kemenkeu mengenai perusahaan investasi tempat menampung dananya yg ia duga fiktif dan ada keterlibatan bank di dalamnya. Clear ini masalah pribadi ya.

Bang @Hasbil_Lbs, terima kasih. Saya senang karena bisa menjelaskan lebih terang. Sejak 2011 saya bukan PNS. Lalu saya bekerja di private sektor hingga membuka kantor. April 2020 saya menjadi Stafsus Menkeu, maka kembali melapor LHKPN yg harus saya isi dg jujur sesuai fakta.

https://twitter.com/hasbil_lbs/status/1628653229394509825

1) Saya bekerja di Ditjen Pajak Kemenkeu selepas lulus dari STAN. Orang dusun Gunungkidul yg tak pernah punya mimpi muluk. Hanya pengin bekerja. Saya bangga dan senang dapat bekerja di sini, hingga memutuskan resign 2010 yg disetujui 2011. Sy wajib lapor LHKPN waktu itu.

Terima kasih @korantempo menulis ttg ini. Sangat mengejutkan kami, ketika Tempo yang dikenal pro pada welfare state, pemerataan, dan egalitarianisme - justru tampak seperti kubu konservatif AS yg anti-pajak. Saya tanggapi dan kritik argumen Tempo sbg tanggung jawab pd publik.

https://twitter.com/korantempo/status/1610582664284884998

1) @korantempo kurang memahami konteks dg baik. Justru pemerintah dan DPR telah melakukan kajian mendalam bahwa salah satu isu penting dlm sistem perpajakan kita adalah keadilan. Ini prinsip dasar: pajak itu gotong royong dg prinsip ability to pay, kemampuan ekonomi warga.

Sebagai orang yg sehari-hari menggeluti isu pajak dan mengadvokasi secara serius sejak 12 tahun lalu, saya senang pajak kini jadi isu publik. Meski kadang ada kekeliruan, itu tak mengurangi buah penting: kesadaran publik meningkat, rasa memiliki bertambah. Masa depan kita cerah! Terus terang memahami pajak itu tak mudah. Barangkali karena sudah ada pra anggapan: tak ada yang suka dengan pajak. Lepas dari itu, pajak memang sangat teknis. Mengandaikan pengetahuan akuntansi, hukum, administrasi, ekonomi. Belakangan juga hukum, sosiologi, bahkan psikologi.