Thread by @prastow

Kabar baik! Jerman, Italia, AS, dan Australia kompak menghapuskan utang LN Indonesia sebesar USD334,94juta atau setara Rp5 triliun! Jangan2 banyak yang heran, bahkan mungkin cemas? Apa iya komitmen sebesar itu tidak menimbulkan konsekuensi? Yuk bahas #utas @DJPPRkemenkeu

1) Dalam pengelolaan pembiayaan, Kemenkeu dhi DJPPR senantiasa melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan dan aspek keuangan atas pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui restrukturisasi pinjaman. (PMK 224/2011) @KemenkeuRI @DJPPRkemenkeu

2) Restrukturisasi pinjaman adalah reorganisasi pinjaman, yang melibatkan pemberi dan penerima, untuk mengubah persyaratan yg telah disepakati dalam rangka membayar kembali pinjaman, dgn skema rescheduling, refinancing, debt forgiveness, debt conversion, atau prepayment. #utang

3) Kembali ke Rp5 triliun tadi, apa itu hasil restrukturisasi? Betul. Sebanyak 4 negara kreditur berkomitmen menghapus utang Indonesia lewat skema konversi atau debt swap. Konversi utang yg disepakati adalah ke dlm bentuk program/proyek yg harus dilaksanakan oleh pemerintah RI.

4) Proyeknya bermacam2. Dari kreditur Jerman untuk proyek pendidikan, edukasi, kesehatan, dan global fund, Australia untuk kesehatan, AS untuk tropical forest, dan debt swap dengan kreditur Italia untuk proyek housing and settlement. Menarik bukan?

5) Total kumulatif nilai komitmen debt swap yang disepakati dengan kreditor bilateral adalah eq USD334,94juta (utang yang akan dihapus). Hingga per 30 Sept 2022 sudah terealisasi sebesar eq USD 290,51 juta. Capaian yang cukup bagus dan menunjukkan mutual trust yg tinggj.

6) Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan yang disepakati, Pemerintah juga turut berkontribusi untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai eq USD 215,35 juta. Ini tak lain cara utk meneguhkan komitmen dg sungguh2.

7) Jadi jelas penghapusan utang ini memang menimbulkan konsekuensi, namun konsekuensi yg baik. Sejalan dgn semangat PBB: Ketimbang digunakan membayar utang, lebih baik uangnya dipakai utk berinvestasi dlm ketahanan iklim, infrastruktur berkelanjutan & transisi hijau perekonomian.

8) Nah mumpung membahas utang, agar lebih afdol saya sampaikan juga posisi utang kita saat ini. Disiplin fiskal tetap dijalankan Pemerintah dan komposisi utang tetap dijaga di bawah batas maksimal 60% terhadap PDB. Semua transparan.

9) Kepemilikan SBN didominasi oleh Perbankan diikuti BI, sementara kepemilikan investor asing terus menurun, dari 38,57% (2019) ke 19,05% (2021) dan terakhir 14,7% (22 Sep 2022). Dan sebanyak 71,06% utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik yaitu Rupiah!

10) Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. Meski demikian, dampak normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju terhadap pasar SBN tetap masih perlu diwaspadai.

11) Paralel dgn agenda #G20, baru saja di Washington DC berlangsung Annual Meetings IMF-WBG. Tempo hari saya menyampaikan kabar baik terkait pandangan IMF thd ekonomi Indonesia. Tapi banyak yg mempermasalahkan, hehe biar tidak repot: Memang berapa sih utang pemerintah ke IMF?

12) Dan ternyata utang pemerintah ke IMF saat ini adalah 0 rupiah! Ya, utang luar negeri IMF telah dilunasi pada Oktober 2006. Saya pribadi mengapresiasi pemerintahan Pak SBY untuk komitmen pelunasan ini. Thank you Pak @SBYudhoyono 🙏😇

13) Namun jika membaca SULNI, kita akan menemukan bahwa utang kita ke IMF itu masih ada (USD8,475miliar per Juli 2022). Kok bisa??? Itu tak lain adalah utang luar negeri Bank Sentral (BI) berupa alokasi SDR. Apa itu SDR? @bank_indonesia

14) SDR (Special Drawing Rights) adalah instrumen yg dikembangkan oleh IMF pada tahun 1969, merupakan aset cadangan devisa yg dapat digunakan untuk memperkuat cadangan devisa suatu negara. SDR juga berfungsi sebagai unit rekening IMF dan beberapa organisasi internasional lainnya.

15) Nilai SDR dihitung berdasarkan komposit mata uang internasional utama (Euro, Pound, Yen, dolar AS, Renminbi) berdasarkan rasio tertentu. Ini merupakan regulasi internasional yg standard dan diterapkan sama ke semua negara anggota IMF.

16) Pada saat IMF mengalokasikan SDR, negara anggota akan menerima likuiditas dalam bentuk cadangan devisa (SDR holding) yang sekaligus menambah kewajiban jangka panjangnya (SDR allocation) dalam jumlah yang sama.

17) Alokasi SDR termasuk ke dalam kewajiban jangka panjang, yang pembayaran kembalinya akan terjadi apabila negara anggota memutuskan keluar dari keanggotaan IMF atau terjadi likuidasi dari Departemen SDR-IMF. Lebih lanjut di imf.org/en/About/Facts…

18) Terakhir, arah APBN adalah utang yg dikelola lebih efisien sejalan dgn penurunan defisit dan pemanfaatan SAL. Pengelolaan utang yg prudent, didukung peningkatan pendapatan negara dan kualitas belanja yg lebih baik adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menyehatkan APBN.

19) Tantangan ke depan akan semakin berat karena krisis pangan dan energi menjadi batu sandungan lain yang perlu diwaspadai setelah pandemi berlalu sehingga disiplin fiskal terutama pengelolaan utang akan terus dijaga agar ekonomi terus berjalan. Semoga.