Banyak pasal bermasalah, salah satunya Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RKUHP. Lagi-lagi penguasa kasih karpet merah untuk korporasi merusak lingkungan, asal punya "surat legal" Bisa jadi si korporat gak dianggap "melanggar hukum". #MosiTidakPercaya#SemuaBisaKena
Sementara, rakyat disuruh kasih bukti atas kejahatan yg dilakukan korporasi--rakyat dengan segala keterbatasannya lho yaa!
RKUHP ini sama seperti Omnibus Law CILAKA (UU CK) & UU Minerba, produk hukum Oligarki untuk menguasai Sumber Daya Alam dan menyelamatkan agenda bisnis dan memperkaya diri dan kelompoknya.
Aliansi gerakan rakyat tutup TPL @aliansigeraktutuptpl yang menyampaikan aspirasi di kantor KLHK, pada sore ini pukul 17.40 WIB di angkut oleh pihak aparat kepolisian dari Jakarta Timur.
Ada pun perwakilan yang di bawa paksa oleh polisi adalah 40 masyarakat adat yang datang dari kawasan danau Toba yang hendak beraudiensi dengan Ibu menteri Siti Nurbaya dari KLHK.
MK mengeluarkan Putusan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Dengan begitu, UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. #OmnibusLawBiangBencana
Majelis Hakim MK berpendapat dalam proses pembentukannya, UU Cipta Kerja minim partisipasi publik. Padahal, partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan sangat fundamental dan sangat bermakna (meaningful).
"Zenzi Suhadi menilai bahwa Pemerintah dan DPR RI telah bertindak melawan konstitusi karena ngotot membahas dan mengesahkan UU Cipta Kerja pada saat masyarakat Indonesia berjuang melawan pandemi Covid-19" @zenzizen
Pernyataan MenKoPereko @airlangga_hrt ttg turunnya IHSG akibat pengumuman pengetatan PSBB DKI Jakarta sgt tdk tepat
Pasar keuangan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator ekonomi karena sebagian berisi spekulan jangka pendek walhi.or.id/saatnya-presidโฆ
Pernyataan Menko Perekonomi yang lebih mengutamakan sektor ekonomi ini jelas mengesampingkan perlindungan kesehatan jutaan warga DKI Jakarta dan meremehkan ribuan nyawa yang terenggut akibat pandemi Covid-19.
Pernyataan ini juga bertentangan dengan statemen akademisi dan ekonom yang selalu merekomendasikan untuk mengutamakan kesehatan publik dan bukan untuk membenturkan satu sama lain
MA Perintahkan Jokowi Cabut Aturan Hutan Lindung Bisa Jadi Perkebunan
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan judicial review yang diajukan WALHI atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 @jokowi #JokowiJalankanPutusanMA
bentar lg kita mau kasi pandangan nih trkait bredarnya VIDEO #GagalPaham yg dibuat Sis-Bro Partai Solidaritas Indonesia @psi_id ttg dukunganya pd Industri Sawi yg diargumentasikan u/ stabilkan Rupiah
duh
Partai Milenial kok agenda kolonial
WALHI organisasi lingkungan hidup yang selama berpuluh tahun telah melakukan advokasi atas fakta buruk perkebunan sawit di Indonesia yang berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat.
perlu sampaikan kritik & pandangan, agar tdk trjdi pngaburan fakta pd publik,
khususnya kaum muda, atas fakta buram perkebunan sawit di Indonesia dan berbagai negara lain di dunia.