Saat di medsos kalian berseliweran postingan makanan enak dan mewah, ingatlah satu hal ini. Ternyata lebih dari separuh penduduk Indonesia, sekitar 183,7 juta orang atau 68 persen populasi, tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Silakan dibaca kompas.id/baca/investiga…
Tim jurnalisme data @hariankompas menghitung biaya yg perlu dikeluarkan orang Indonesia membeli makan bergizi seimbang atau sehat. Dibutuhkan biaya Rp 22.126 per hari atau Rp 663.791 per bulan utk makanan bergizi. Jumlah ini ternyata sulit dijangkau. kompas.id/baca/investiga…
Harga Rp 22.126 per hari utk makanan sehat ini berdasar standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB), yg jg digunakan Food and Agriculture Organization (FAO). Dg biaya sebesar itu, ada 68 % atau 183,7 juta orang Indonesia yang tidak mampu memenuhinya! kompas.id/baca/investiga…
Bgm @hariankompas sampai pada kesimpulan lebih dari separuh penduduk Indonesia tak mampu makan makanan bergizi? Hitungan dalam analisis ini menggunakan standar Bank Dunia yang menetapkan pengeluaran untuk bahan pangan maksimal 52 persen dari pengeluaran total keluarga.
Utk menentukan jumlah bahan pangan bergizi seimbang, tim jurnalisme data @hariankompas memakai aplikasi kalkulator biaya pangan yg dikembangkan tim riset Food Prices for Nutrition dari Tufts University Amerika Serikat. Simak hitungan lengkapnya di sini
Gizi seimbang artinya menu dengan porsi seimbang antara makanan pokok (sumber karbohidrat), lauk pauk (sumber protein dan lemak), sayuran dan buah, serta air minum. Lalu apakah Indonesia ga punya standar sendiri. Ada. Namanya angka kecukupan gizi (AKG). Hasilnya bagaimana?
Kalau menggunakan AKG 2014 yang dijadikan opsi pada aplikasi kalkulator biaya pangan Tufts University, proporsi jumlah warga Indonesia yang tidak mampu membeli pangan bergizi pun menyusut, karena standar gizi yang lebih rendah. Tapi jumlahnya tetap lebih dari separuh penduduk :((
Jika mengacu standar gizi AKG 2014, persentase penduduk yg tidak mampu membeli pangan sehat sebesar 57 persen populasi Indonesia atau 155 juta penduduk. Setelah merdeka lebih dari 77 tahun, lebih separuh penduduk Indonesia belum mampu makan makanan bergizi. Sedih gak kalian?
Hasil perhitungan tim jurnalisme data @hariankompas ini tidak jauh berbeda dari analisis FAO tahun 2021 yang menunjukkan bahwa ada 69,1 persen penduduk Indonesia yang tidak mampu membeli pangan bergizi. Gw aja syok bacanya. Lebih lengkapnya baca di sini ya kompas.id/baca/investiga…
Iya ini persoalan ketidakmampuan membeli makanan bergizi. Laporan FAO juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki harga pangan bergizi tertinggi dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara apabila memperhitungkan daya beli masyarakatnya. Simak aja datanya
Kenapa sampai pada kesimpulan ini karena ketidakmampuan membeli makanan bergizi? Karena kita juga menggunakan data harga pangan dan data pengeluaran penduduk dari BPS. Provinsi mana saja yang warganya paling banyak tak mampu membeli makanan bergizi. Lihat di sini
Kita konfirmasi temuan ini ke Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. Dia mengakui, ada problem aksesibilitas pangan bergizi yang besar di Indonesia. "Justru itu challenge bagi kami di Badan Pangan Nasional," katanya.
Lupakan bonus demografi dulu. Ini ada yg lebih penting!
Yang miris dari temuan olah data @hariankompas adalah wilayah Indonesia Timur banyak yg warganya tak mampu membeli pangan bergizi. Padahal dulu mereka bisa mengandalkan pangan lokal mereka yg kaya gizi. Seperti dalam kisah ini kompas.id/baca/investiga…
Bagaimana Indonesia bisa kalah dari Kamboja, Vietnam dan Malaysia kalau soal pangan bergizi? Simak tulisan tim jurnalisme data @hariankompas berikut ini
Bagaimana dengan pola konsumsi orang-orang kaya Indonesia?
Semakin kaya, pengeluaran makanan semakin besar. Kebutuhan mendapatkan makanan sehat dan berkualitas baik juga semakin tinggi. Semakin kaya, semakin rendah konsumsi karbohidrat. Simak tulisannya
Jadi sekali lagi. Ini masalah kemampuan membeli pangan sehat. Faktanya ada lebih dari separuh penduduk Indonesia yang tak mampu membeli makanan bergizi seimbang.
Baca tulisan lengkap liputan jurnalisme data @hariankompas di kompas.id ya!
Lanjutan liputan jurnalisme data kemarin. Hari ini kita paparkan temuan soal hubungan antara ketidakmampuan warga membeli pangan bergizi dg risiko anak mereka kena stunting alias tengkes. Jadi di daerah di mana banyak warga ga mampu beli pangan bergizi, angka stuntingnya tinggi
Ada korelasi kuat (0,6) antara proporsi warga yg tdk mampu membeli bahan makanan sehat dg prevalensi tengkes di tempat warga tinggal. Makin sedikit warga yg mampu memenuhi gizi seimbang hariannya, makin tinggi risiko anak tengkes di situ. Sila baca di sini kompas.id/baca/investiga…
Provinsi Nusa Tenggara Timur, misalnya, ongkos biaya pangan seimbang versi Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar Rp 19.173 per hari atau Rp 575.192 per bulan. Dari ongkos tersebut, ada 78 persen atau 4,37 juta penduduknya yang tergolong tidak mampu membeli bahan pangan gizi seimbang
Dengan persentase 78 persen populasi penduduk yang tidak mampu membeli pangan bergizi, NTT juga memiliki prevalensi tengkes menurut survei Studi Status Gizi Indonesia 2021 tertinggi di Indonesia dengan angka 37,8 persen. Ini datanya
Masih soal biaya pendidikan tinggi. Hasil analisis tim jurnalisme data @hariankompas menunjukkan lulusan prodi ilmu keguruan yg sudah bekerja memiliki waktu pengembalian biaya pendidikan paling cepat. Sementara paling lama ditemukan pada prodi kedokteran. kompas.id/baca/investiga…
Kesimpulan tersebut didapat setelah menganalisis biaya kuliah mahasiswa di 12 program studi dari 30 perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta, dan membandingkannya dengan rerata penghasilan para lulusannya setelah bekerja.
Untuk perguruan tinggi negeri (PTN), angka yang digunakan adalah rata-rata uang kuliah tunggal mahasiswa yang masuk jalur tes reguler. Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta (PTS) menggunakan biaya kuliah jalur umum, bukan jalur prestasi.
Gak bermaksud nambahin over thinking krn analisis tim jurnalisme data @hariankompas soal biaya pendidikan tinggi. Tapi salah satu temuan lain yg mencengangkan adalah ini, selisih gaji antara lulusan universitas dengan lulusan SMA semakin mengecil. kompas.id/baca/investiga…
Tren selama 30 tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan makin mengecilnya pertumbuhan upah yang diterima lulusan universitas dibandingkan lulusan SMA. Kalau tahun1993 selisih gaji lulusan universitas dg SMA itu 157%. Tahun 2022 selisihnya hanya 88%
Analisis @hariankompas terhadap data upah berdasarkan tingkat pendidikan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari 1993 hingga 2022 menunjukkan bahwa selisih akumulasi upah yang didapatkan oleh lulusan perguruan tinggi kian lama kian menurun dibandingkan lulusan SMA.
Tim jurnalisme data @hariankompas menganalisis data-data upah lulusan SMA dan universitas selama 1995-2022 dg data biaya studi dari 30 PTN dan PTS selama 10 thn terakhir. Hasilnya, orangtua Indonesia di masa depan makin sulit membiayai kuliah anaknya.
Orangtua Indonesia di masa depan makin sulit biayai kuliah anaknya. Kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi tidak mampu diimbangi peningkatan gaji masyarakat. Tidak semua keluarga dapat menuntaskan kuliah anaknya hingga lulus, meski sudah menyiapkan dana pendidikan sejak dini.
Data upah lulusan SMA digunakan sebagai representasi kemampuan rumah tangga yg ingin anaknya memiliki peluang kesejahteraan lebih baik ketimbang orangtuanya. Sementara data biaya pendidikan dikoleksi dg mengambil sampel rata-rata dari program studi dg biaya tertinggi dan terendah
Namanya Yusuf Ramli. Juragan ikan di Muara Baru. Omzetnya Rp 1,3 T! Karyawannya 1.300 orang. Yusuf pernah jualan daster keliling di Tanah Abang dan tinggal di masjid. Di titik terendahnya dia pernah jd tukang kocok kartu remi penjudi biliar demi bisa makan kompas.id/baca/tokoh/202…
Kisah hidup Yusuf Ramli penuh kepedihan. Dia anak ke-7 dari 15 bersaudara. Di keluarganya, Yusuf satu-satunya yg pernah kuliah. Itu pun kuliah gratis di Akademi Usaha Perikanan, kampus di bawah KKP. Sejak lulus SMP, keinginannya hanya merantau ke Malaysia seperti saudara2nya
Jalan hidupnya mulai berubah saat kepala SUPM Dumai datang ke kampungnya mencari siswa utk sekolah yg baru berusia 2 tahun ketika itu. Yusuf urung jadi TKI ke Malaysia. Dia milih SUPM krn itu sekolah gratis. Gak kayak siswa lain yg tinggal di asrama, Yusuf tinggal di rumah kepsek
Ada 199 kabupaten/kota bakal terdampak banjir rob. Kerugian ditaksir hingga Rp 1.576 triliun. Daerah mana yang akan terendam? Apa upaya yang bisa dilakukan? Baca liputan #JurnalismeData di @hariankompas & Kompas.id 20/8/2021. #AdadiKompas
Thn 2020 diperkirakan 199 kabupaten/kota di Indonesia yg lebih dari 2 persen wilayahnya bakal terkena banjir rob tahunan. Itu berarti ada 118.000 hektar wilayah akan terendam air laut. Ada 8,6 juta warga terdampak. Kerugian diperkirakan Rp 1.576 triliun. Dari mana perkiraan itu?
Tim jurnalisme data @hariankompas menganalisis dampak kenaikan air laut di 21 ibu kota provinsi. Analisis menggunakan data simulasi kenaikan air laut dari lembaga riset nonprofit Climate Central dengan mengombinasikan analisis spasial, data populasi, ekonomi dan kebijakan pemda.
Agak heran kalau dibilang alutsista Indonesia memprihatinkan. Dari dulu kalau soal pengadaan senjata itu ada istilah gun or butter. SBY pake model minimum essential force. Realistis. Pake UU Indhan agar industri dalam negeri jalan. Lah ini jeleger langsung minta Rp 1 kuadriliun
Nah yg lagi pada nulis soal pengadaan alutsista senilai Rp 1 kuadriliun lebih itu, coba deh lihat lagi dokumen dan regulasi soal minimum essential force. Itu ada tahapan-tahapannya. MEF itu dijalankan sejak 2009 dan dibagi tiga fase. Fase ketiga 2019-2024. Udah pada tercapai blm?
Pada demen banget jumping conclusion. Kapal selam tenggelam, pesawat militer kecelakaan, alutsista jelek, kita mesti beli banyak, butuh duit sekian ribu triliun. Kasihan itu yang cape-cape bikin perencanaan bertahun-tahun agar Indonesia punya minimum essential force