Liputan investigasi @hariankompas mengungkap fenomena brain drain besar-besaran di Indonesia dua dekade terakhir. Kompas menelusuri bagaimana talenta unggul Indonesia bisa tersedot ke Singapura dan pemerintah gagal memanfaatkan potensi anak bangsa sendiri
kompas.id/artikel/talent… Liputan investigasi @hariankompas mengungkap praktik pencarian bakat oleh Singapura thd talenta unggul Indonesia seperti jebolan olimpiade sains. Talenta unggul Indonesia ditawari paket lengkap beasiswa hingga skema wajib kerja dg gaji tinggi di Singapura
kompas.id/artikel/talent…

Liputan investigasi @hariankompas mengungkap permainan jejaring calo dalam memanipulasi kompetensi dokter di Indonesia. Simak bagaimana calo membantu dokter yg ingin menambah poin satuan kredit profesi atau SKP. SKP dipakai dokter utk dapat izin praktik

https://t.co/VVbQlkzgGVkompas.id/baca/investiga…
SKP adalah akumulasi penilaian profesi dokter di Indonesia. Poin SKP divalidasi IDI. SKP menjadi syarat dpt sertifikat kompetensi. Sertifikatnya dipakai memperpanjang surat tanda registrasi (STR) ke Konsil Kedokteran Indonesia utk mengajukan izin praktik.
kompas.id/baca/investiga…

Saat di medsos kalian berseliweran postingan makanan enak dan mewah, ingatlah satu hal ini. Ternyata lebih dari separuh penduduk Indonesia, sekitar 183,7 juta orang atau 68 persen populasi, tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Silakan dibaca
kompas.id/baca/investiga… Tim jurnalisme data @hariankompas menghitung biaya yg perlu dikeluarkan orang Indonesia membeli makan bergizi seimbang atau sehat. Dibutuhkan biaya Rp 22.126 per hari atau Rp 663.791 per bulan utk makanan bergizi. Jumlah ini ternyata sulit dijangkau.
kompas.id/baca/investiga…

Masih soal biaya pendidikan tinggi. Hasil analisis tim jurnalisme data @hariankompas menunjukkan lulusan prodi ilmu keguruan yg sudah bekerja memiliki waktu pengembalian biaya pendidikan paling cepat. Sementara paling lama ditemukan pada prodi kedokteran.
kompas.id/baca/investiga… Kesimpulan tersebut didapat setelah menganalisis biaya kuliah mahasiswa di 12 program studi dari 30 perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta, dan membandingkannya dengan rerata penghasilan para lulusannya setelah bekerja.

kompas.id/baca/investiga…

Gak bermaksud nambahin over thinking krn analisis tim jurnalisme data @hariankompas soal biaya pendidikan tinggi. Tapi salah satu temuan lain yg mencengangkan adalah ini, selisih gaji antara lulusan universitas dengan lulusan SMA semakin mengecil.
kompas.id/baca/investiga… Tren selama 30 tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan makin mengecilnya pertumbuhan upah yang diterima lulusan universitas dibandingkan lulusan SMA. Kalau tahun1993 selisih gaji lulusan universitas dg SMA itu 157%. Tahun 2022 selisihnya hanya 88%

Tim jurnalisme data @hariankompas menganalisis data-data upah lulusan SMA dan universitas selama 1995-2022 dg data biaya studi dari 30 PTN dan PTS selama 10 thn terakhir. Hasilnya, orangtua Indonesia di masa depan makin sulit membiayai kuliah anaknya.

kompas.id/baca/investiga… Orangtua Indonesia di masa depan makin sulit biayai kuliah anaknya. Kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi tidak mampu diimbangi peningkatan gaji masyarakat. Tidak semua keluarga dapat menuntaskan kuliah anaknya hingga lulus, meski sudah menyiapkan dana pendidikan sejak dini.

Namanya Yusuf Ramli. Juragan ikan di Muara Baru. Omzetnya Rp 1,3 T! Karyawannya 1.300 orang. Yusuf pernah jualan daster keliling di Tanah Abang dan tinggal di masjid. Di titik terendahnya dia pernah jd tukang kocok kartu remi penjudi biliar demi bisa makan
kompas.id/baca/tokoh/202… Kisah hidup Yusuf Ramli penuh kepedihan. Dia anak ke-7 dari 15 bersaudara. Di keluarganya, Yusuf satu-satunya yg pernah kuliah. Itu pun kuliah gratis di Akademi Usaha Perikanan, kampus di bawah KKP. Sejak lulus SMP, keinginannya hanya merantau ke Malaysia seperti saudara2nya

Ada 199 kabupaten/kota bakal terdampak banjir rob. Kerugian ditaksir hingga Rp 1.576 triliun. Daerah mana yang akan terendam? Apa upaya yang bisa dilakukan? Baca liputan #JurnalismeData di @hariankompas & Kompas.id 20/8/2021. #AdadiKompas

kompas.id/label/tenggela… Thn 2020 diperkirakan 199 kabupaten/kota di Indonesia yg lebih dari 2 persen wilayahnya bakal terkena banjir rob tahunan. Itu berarti ada 118.000 hektar wilayah akan terendam air laut. Ada 8,6 juta warga terdampak. Kerugian diperkirakan Rp 1.576 triliun. Dari mana perkiraan itu?

Agak heran kalau dibilang alutsista Indonesia memprihatinkan. Dari dulu kalau soal pengadaan senjata itu ada istilah gun or butter. SBY pake model minimum essential force. Realistis. Pake UU Indhan agar industri dalam negeri jalan. Lah ini jeleger langsung minta Rp 1 kuadriliun Nah yg lagi pada nulis soal pengadaan alutsista senilai Rp 1 kuadriliun lebih itu, coba deh lihat lagi dokumen dan regulasi soal minimum essential force. Itu ada tahapan-tahapannya. MEF itu dijalankan sejak 2009 dan dibagi tiga fase. Fase ketiga 2019-2024. Udah pada tercapai blm?

Bayangin LHKPN diwajibkan. Yg ga lapor dipidana. Yg punya kekayaan tapi tak sesuai dg profil penghasilannya, kekayaannya bisa disita negara kecuali dia bisa buktikan di pengadilan kekayaannya didapat dg cara yg sah. Jadi ndak ada lagi pejabat gaji 5 juta/bulan kekayaanya miliaran Negara sekaligus memperbaiki struktur remunerasi pejabat dan penegak hukum. Berapa angkanya biar mereka ga korupsi. Contohnya ada, tiru aja itu struktur remunerasi di KPK. Nanti kalau dah diperbaiki, tapi masih juga korupsi, langsung disuruh kerja paksa di neraka saja

Gini soal ASN. Ini ada risetnya. Yg bikin pak Amien Sunaryadi. Data menunjukkan sejak tahun 50-an sampai skrg, para ASN mengeluh: penghasilan kurang, kurang dihargai, personal development kurang, sistem merit tidak jalan, urut kacang, dll. Keluhan seperti itu selalu ada Sistem manajemen SDM ASN tidak mengikuti text book.
Terlihat kesulitan-kesulitan untuk improvement karena saking besarnya jumlah SDM ASN. Kesimpulannya, kecil sekali peluang improvement kalau pakai SDM ASN

Kenapa sih ngotot revisi UU KPK?
KPK superbody, lembaganya ga bisa diawasi
SALAH!
KPK ga superbody tapi punya kelebihan, salah satunya dlm menyidik siapa pun termasuk petinggi negara kayak DPR atau menteri, KPK ga perlu izin presiden.
KPK juga diawasi. Yg ngawasi Komisi III DPR KPK hrs diawasi krn polisi dan jaksa jg diawasi. Polisi diawasi komisi kepolisian nasional, jaksa diawasi komisi kejaksaan.
Gak gitu mainnya.
Dewan Pengawas dlm revisi UU KPK yg kasih izin KPK nyadap. Kompolnas dan Komjak ga ikut kasih izin tuh kalau polisi atau jaksa nyadap

Mungkin Johan Budi, satu-satunya staf khusus di Istana yang ndak mau jabatan komisaris BUMN. Berkali-kali Menteri BUMN nawarin posisi komisaris ke Johan Budi, termasuk saat gaji sebagai staf khusus belum cair di awal dia menjabat sbg jubir presiden, Johan Budi selalu menolaknya Alasan Johan Budi menolak jabatan komisaris BUMN terkesan sepele. Dia gak mau serangan ke Presiden mudah diarahkan ke orang terdekatnya, termasuk ke jubir. Apalagi Johan mantan komisioner KPK. Dlm satu percakapan di kedai kopi, Johan berujar, "Gaji sbg jubir udah cukup buat gw."

Buat yang masih ga paham soal sikap Kiai Ma'ruf dalam konteks sidangnya Ahok. Gw kasih gambaran sederhana lagi ya. Ada kiai NU yg juga jd saksi di sidangnya Ahok..malah jd saksi meringankan. Dua kiai malah. Kiai Masdar F Mas'udi dan Kiai Ishomuddin. Keduanya rois syuriah PBNU Rois syuriah menempati struktur tertinggi di NU. Rois syuriah diisi kiai-kiai besar semua. Keputusan syuriah ini yang dilaksanakan oleh tanfidziyah sbg pelaksana organisasi. Tanfidz ini dipimpin Kiai Said. Syuriah yang mimpin Rois Aam. Sekarang Rois Aam-nya Kiai Ma'ruf.