Thread by @elisa_jkt

Berharap ada peneliti yang tuliskan masalah agraria yg latarbelakangi proyek ini. Kenapa? Karena komplit, ada level perkara, sengketa & konflik.

Menariknya walau di DKI, proyek ini lintas Gubernur (butuh Kepgub Penlok), namun pelaksana proyek (dan yg beli tanah) Menteri yg sama

https://twitter.com/hariankompas/status/1617769144270692353

Bahkan yg levelnya “perkara pertanahan”, alias yg paling rendah di isu administrasi, bisa bikin Kepgub Penlok th 2019 jadi kadaluwarsa, saking lamanya … 😅

metro.tempo.co/amp/1649496/ke…

Padahal Kepgub Penlok Sodetan Ciliwung 2019 itu bisa keluarkan SETELAH Pemprov DKI setuju tidak banding atas kekalahan di PTUN terkait gugatan warga utk Kepgub Penlok th 2015.
Nah itu contoh sengketa pertanahan.

Dan mungkin ahli agraria bisa memberi pencerahan? Kalau yg era 2014-5 yg menimbulkan gangguan thdp warga RW 4 Bidara Cina yg akhirnya muncul gugatan warga, baiknya dimasukkan ke contoh sengketa atau konflik pertanahan ya?

See lengkap kan … semua ada …

Menariknya, di era 2015, RW 04 Bidara Cina ini berhasil mempertahankan diri lawan penggusuran. Berbeda nasib dgn tetangganya Kampung Pulo dan Bukit Duri - pdhal byk warga pny status tanah yg mirip2 dgn KP & BD.
Ini seklumit ceritanya.

finance.detik.com/infrastruktur/…

Kepgub 2019 pun memindahkan lokasi penlok dari RW 04 Bidara Cina ke wilayah lain. Kenapa, ya krn gugatan warga menang terus dan krn DKI (dan akhirnya Kementerian juga) memutuskan gak banding di level Kasasi.

jakarta.tribunnews.com/amp/2021/09/02…

Buntutnya, proyek Sodetan Ciliwung pindah ke tanahnya Trisakti. Dan dugaan saya, DKI “memakai” aturan kewajiban penyerahan PSU pada Trisakti. Tanah diserahkan Trisakti, tp aslinya dikuasai dan dimanfaatkan warga. Digusur paksa 2 minggu lalu.
Ini konflik.

merdeka.com/jakarta/59-ban…

Pada akhirnya, RW 04 Bidara Cina selamat dari penggusuran paksa, namun saya belum ada informasi apakah sengketa pertanahannya (antara lembaga, perorangan dan warga) beres atau tidak.

Penggusuran paksa dan konflik tetap terjadi pada tanah yg diserahkan Yayasan Trisakti ke DKI.

Perlindungan hukum terhadap penyewa di Indonesia itu sangat rendah, bahkan hampir tak ada. Jadi “mudah sekali” menggusur paksa dan mengusir penyewa. Apalagi jika kamu tak ber KTP DKI. “Diusir” keluar DKI sekalian. 😅

Dan cerminan bahwa Reforma Agraria Perkotaan yg berjalan dr 2019 di DKI tak terlalu meninggalkan bekas yg struktural, bahkan sesederhana iman macam soal prosedur - akhirnya ya berrisiko dengan mudah balik lagi ke zaman zholim #ehh 😅