Warga di Flores yg sawah dan rumahnya digusur utk jalan proyek strategis nasional tanpa ganti rugi didatangi polisi dr “Mabes Polri” dan “Utusan Pusat”; diminta buat pernyataan dukung #ASEANSummit dan tidak melakukan aksi demo.
Sebelumnya 4 orang warga mendapat surat panggilan polisi dengan tuduhan melakukan dugaan “tindak pidana penghasutan” karena berencana melakukan demonstrasi menuntut hak ganti rugi.
Warga di 3 kampung ini sdh satu tahun memperjuangkan ganti rugi utk sawah dan rumah mereka. Mereka sdh memiliki sertifikat. Utk perjuangkan hak mereka membentuk forum yg diberi nama Rakyat Jelata Korban Gusuran (Ratakosa). Simak pernyataan mereka ini:
Berikut liputan berbagai media ttg kasus ini selama setahun terakhir
Komodo tidak mudah ditipu. Mereka tahu ada siasat apa di balik proyek pariwisata super premium.
Karena itu: …
-sebuah thread singkat-
1. Cabut konsesi bisnis perusahaan2 di dlm habitat Komodo! Bangun resort/hotel, bar, spa, dan bisnis wisata lainnya di luar taman nasional saja.
2. Batalkan alihfungsi #HutanBowosie. Cabut Perpres 32/2018. Pulihkan ekosistem kota Labuan Bajo Flores. Pariwisata Flores dapat dibangun tanpa merusak hutan.
Mari simak suara hati dan permintaan warga di #LabuanBajo Flores ini yg sawah dan rumahnya digusur tanpa ganti rugi utk proyek jalan ke KEK Golo Mori pariwisata premium. Kendati diintimidasi dgn berbagai cara, mereka terus perjuangkan nasibnya.
Sebelumnya mereka berencana demonstrasi dgn memasang spanduk di lokasi bekas kebun dan rumah mereka selama #AseanSummit. Rencana batal, krn mereka mndapat surat panggilan polisi, dituduh lakukan “tindak pidana penghasutan”
Selain itu, aparat dr “Mabes Polri” & orang yg sebut diri “Utusan Pusat” mendatangi kampung mereka, meminta membuat pernyataan “dukung #AseanSummit & batal demo”. Mereka diberi janji bhw soal mereka akan diselesaikan. Puluhan aparat tak berseragam berseliweran di kampung mereka.
Perjuangan warga korban gusuran proyek jalan strategis nasional di Labuan Bajo Flores terbentur intimidasi dan kriminalisasi. 4 orang dipanggil polisi, warga diminta tandatangan dukungan utk #AseanSummit dan batal demo.
Aparat yg mengaku dari “Mabes Polri” mendatangi kampung mereka, berjanji membantu menyelesaikan persoalan nanti setelah Asean Summit. Warga diminta membuat pernyataan di atas meterai.
Ini salah satu rekaman media ttg persoalan yg mereka hadapi.
Himpunan berita "penggusuran sawah dan rumah warga tanpa ganti rugi" untuk projek pariwisata super premium di Labuan Bajo Flores sepanjang thn 2022-23. Lebih dari setahun warga berjuang, berkali2 Presiden Joko ke Flores, tak kunjung ada solusi. floresa.co/2023/03/14/pre…
Ini akan mjd catatan sejarah: #HutanBowosie di puncak kota #LabuanBajo dialihfungsi lewat Peraturan Presiden no 32/2018 utk mjd kompleks bisnis wisata premium yg dikelola perusahaan2. Utk mencegah banjir saat #AseanSummit2023, pemerintah datangkan pawang hujan. twitter.com/i/web/status/1…
Sudah 5 tahun kita berusaha mencegah pengrusakan hutan itu, a.l. dg desak presiden mencabut Perpres 32/2018. Kita yakin pariwisata Flores dapat dibangun tanpa merusak hutan. Kita jg kampanyekan bhw siapapun perusahaan yg berinvestasi di Hutan Bowosie adl #PenjahatLingkungan.