Top News 1: Pendapatan Grab lebih unggul dua kali lipat dari Gojek selama kuartal I 2023. Tetapi jumlah negara operasional Grab memang lebih banyak daripada Gojek. Baca selengkapnya: katadata.co.id/desysetyowati/…#Grab#Gojek#Ojol
Top News 2: Pengguna Gojek, Grab, dan Maxim bisa menggunakan layanan pengiriman barang. Namun, bagaimana jika pengemudi ojol membawa kabur barang tersebut?
Top News 3: Pengemar K-pop bersama Kpop4planet gelar aksi kreatif di Hyundai Motor Studio, Jakarta untuk mengkritik rencana perusahaan asal Korea Selatan tersebut membeli aluminum dari proyek Adaro di Kalimantan Utara. Baca selengkapnya: katadata.co.id/rezzaaji/berit…#Hyundai#Kpop
Top News 4: Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru terkait perkara korupsi proyek pembangunan BTS 4G.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengungkap tersangka baru tersebut berasal dari pihak swasta. Selengkapnya: katadata.co.id/ira/berita/646…#KorupsiBTS4G
Top News 5: PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) merencanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.
Perusahaan akan menerbitkan sebanyak 4,01 miliar saham baru atau 3,9% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Selengkapnya: katadata.co.id/syahrizalsidik…#Saham
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Setelah menjadi perbincangan yang ramai di sosial media, Kementerian PUPR memberikan penjelasan mengenai pembangunan jalan di Indonesia selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Berapa pembangunan jalan nasional baru selama era kepresidenan SBY dan Jokowi?
Pembicaraan jumlah panjang jalan terutama dipicu pernyataan Anies Baswedan yang mengutip artikel Katadata.
Disebutkan perubahan jalan pada periode SBY sepanjang 144.825 Km.
Data tersebut berasal dari BPS tentang panjang jalan menurut tingkat kewenangan.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyatakan, data BPS yang dikutip di artikel tersebut tidak salah.
Namun bisa menimbulkan persepsi kurang tepat apabila perubahan panjang jalan ditafsirkan sebagai pembangunan jalan baru.
"Pak AHY tadi mengatakan utang (Indonesia) besar. Ya betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih dari Rp 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata Jusuf Kalla.
Pembayaran utang pemerintah terbagi menjadi dua, yakni pembayaran atas bunga dan cicilan pokok utang.
Menurut data sementara pada APBN Kita 2022, pemerintah membayarkan bunga dan cicilan pokok utang sebesar Rp 467,54 triliun pada tahun lalu. #UtangIndonesia#APBNKita2022
Angka tersebut terus meningkat dibandingkan pada 2020 dan 2021 yang mencapai masing-masing Rp 407,37 triliun dan Rp 427,11 triliun. Simak rinciannya: bit.ly/45pD4jF
Top News 1: Sri Mulyani merespons kritik Jusuf Kalla soal Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo bayar utang Rp 1.000 triliun setiap tahun. #SriMulyani#JusufKalla#Jokowi
Top News 2: GoTo Gojek Tokopedia, Grab, dan induk Shopee yakni Sea Ltd kompak mengurangi diskon hingga 60% secara tahunan atau year on year (yoy) selama kuartal I. #GoTo#Gojek#Grab#Shopee
Sejarawan asal Inggris Peter Carey mempertanyakan mengapa Indonesia tidak pernah memenangkan Nobel.
Diketahui bahwa Penghargaan Nobel diberikan pada individu atau organisasi yang telah 'memberikan manfaat terbesar bagi umat manusia'. #HadiahNobel#NobelPrize
Menurut Peter Carey, ada dua orang Indonesia yang berpotensi mendapatkan Nobel yaitu Sastrawan Pramoedya Ananta Toer karena karyanya tetralogi Buru dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mendorong perdamaian di Aceh. #PramoedyaAnantaToer#JusufKalla
1. Heboh Puteri Indonesia Intelegensia 2019, Lycie Joanna menjual 100 tiket konser Coldplay. Ia menyebut mendapatkan tiket dari orang dalam. #Coldplay#LycieJoanna#PuteriIndonesia
Laporan Bank Dunia bertajuk “Indonesia Poverty Assessment” menyebutkan, perlunya Indonesia memperbarui batas garis kemiskinan.
Alasannya, dengan menaikkan garis kemiskinan maka bantuan negara dapat menjangkau lebih banyak penduduk miskin.
Bank Dunia merekomendasi menaikkan garis kemiskinan berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) dari $1,9 PPP 2011 menjadi $3,2 PPP 2011.
Ini juga menyesuaikan status Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah.