Read on Twitter
Yang begini sebetulnya terjadi di banyak sekali kompleks ruko2 dengan berbagai derajat “minim” sampai level “terlalu”.
Pertama dianggap harmless, tp begitu terjadi segambreng, dampaknya besar sampai ke urusan banjir, genangan, macet, sampah.
Pertama dianggap harmless, tp begitu terjadi segambreng, dampaknya besar sampai ke urusan banjir, genangan, macet, sampah.
https://twitter.com/artchitex/status/1661576272584269829
Gua gak percaya kalau kota #GlobalSouth macam Jakarta yg beragram banget bisa saklek plek sama aturan tata ruang yg cenderung penyeragaman & simplifikasi.
Sayangnya yg terjadi itu lebih ke negosiasi di belakang dan koruptif. Fungsi penata ruang utk lakukan mediasi gak terjadi.
Sayangnya yg terjadi itu lebih ke negosiasi di belakang dan koruptif. Fungsi penata ruang utk lakukan mediasi gak terjadi.
Ombudsman kita juga gak pny kemampuan atau tenaga atau waktu di soal tata ruang.
Amanat UU Taru Utk utk PPNS juga gak berjalan - itu pun PPNS bukan utk moderasi dan mencari titik temu.
Lbh cocok jika di tiap kecamatan/kota ada divisi “machizukuri” macam di Tokyo.
Amanat UU Taru Utk utk PPNS juga gak berjalan - itu pun PPNS bukan utk moderasi dan mencari titik temu.
Lbh cocok jika di tiap kecamatan/kota ada divisi “machizukuri” macam di Tokyo.
Dan rekomendasi ombudsman ya kerap gak dijalankan juga.
Ini belajar dari mengamati kasus Kampung Dadap. Rekomendasi dr ombudsman bagus. LBH Jakarta juga oke banget mampu memasukkan isu strategis tmsk soal pentingnya perencanaan bareng2. Tapi lalu ya udah, cuma jd rekomendasi aja
Ini belajar dari mengamati kasus Kampung Dadap. Rekomendasi dr ombudsman bagus. LBH Jakarta juga oke banget mampu memasukkan isu strategis tmsk soal pentingnya perencanaan bareng2. Tapi lalu ya udah, cuma jd rekomendasi aja
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
