Thread by @neohistoria_id

Sejarah penindasan etnis Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

{sebuah utas}

Melihat kasus Rohingya berarti menyaksikan realita Sejarah itu sendiri yang selamanya penuh dengan ketidakpastian.

Para pengungsi Rohingya mencoba lari dari negeri asalnya yang diwarnai kekelaman, diselimuti angkara murka, serta dikendalikan oleh rezim otoriter yang senantiasa menegakkan marka-marka kepastiannya dengan cara-cara represif.

Mereka yang melarikan diri itu, hanya menemui satu jalan buntu: lautan. Lalu mereka pun menyerahkan nasibnya pada ketidakpastian itu sendiri,

berupaya mencari kehidupan yang lebih baik di seberang lautan dengan menjadi manusia perahu yang harus terombang-ambing di tengah samudera dengan hanya membawa perbekalan yang amat minim.

Derita warga Rohingya itu bertambah lengkap dengan keengganan sejumlah negara ASEAN untuk berbagi ruang dengan mereka. Negara-negara itu khawatir, sang tamu bisa membahayakan keberadaan sang tuan rumah.

Keberadaan para pengungsi Rohingya dikhawatirkan akan menjelma sebagai pagar makan tanaman dan dicurigai dapat bertransformasi menjadi bom waktu yang akan meledak di kemudian hari.

Hal tersebut jelas merupakan jalan gelap bagi road map perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai kemanusiaan masih diimplementasikan secara parsial.

Padahal, pihak yang sesungguhnya paling bertanggung jawab atas munculnya problematika ini adalah pemerintah Myanmar yang menganggap etnis Rohingya layaknya kerikil dalam sepatu.

Lebih parahnya, banyak pihak yang mengaitkan permasalahan ini sebagai konflik sektarian. Sesungguhnya, konflik tersebut merupakan puncak gunung es yang berasal dari aliran peristiwa-peristiwa yang menyertainya.

Konflik ini mempunyai daya jelajah yang luas di tataran perdebatan akademisi dan politisi.

Oleh sebab itu, ada baiknya kita menilik kembali Sejarah konflik di Negeri Pagoda Emas tersebut sehingga dapat terlihat titik terang, apa sebenarnya akar masalah yang membuat hubungan antara pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya menjadi begitu getir?

Dan kenapa pula beberapa negara ASEAN mengambil sikap berpangku tangan terhadap penderitaan sesama anak manusia ini?

Dahulu kala, Burma (nama lain Myanmar) adalah negeri yang kaya dan memiliki lokasi yang amat strategis, karena terletak di tengah rute perdagangan antara Tiongkok dan India yang melewati negara itu.

Para pedagang India bepergian di pesisir pantai dan di sepanjang sungai (terutama Sungai Irawaddy).

Pengaruh agama Buddha dengan cepat masuk ke Burma terutama dibawa oleh orang orang India dan Tibet sedangkan agama Islam dibawa oleh para pedagang Arab dan Gujarat yang menetap di pantai Arakan.

Islam juga dibawa masuk ke Burma oleh para pemakar asal provinsi Yunnan, yang pernah mendirikan Kesultanan bernama Pingnan Guo (Negara Selatan yang Aman).

Kisah Kesultanan Pingnan bisa kalian temukan di dalam buku "Negara Islam yang Belum Anda Kenal" yang bisa dipesan dengan cara menghubungi WhatsApp [phone] (Anthony) atau klik wa.me/[phone]

Serangan agresif yang dilancarkan Dinasti Qing Tiongkok secara bertubi-tubi terhadap Pingnan Guo telah menyebabkan kematian sebanyak satu juta orang Muslim di Yunnan.

Mereka yang selamat banyak melarikan diri ke negara Burma, lalu membentuk kelompok etnis Hui di Burma. Nasib mereka lumayan baik karena selain fisiknya yang mirip, mereka juga mampu dan cepat berintegrasi dengan masyarakat Burma kebanyakan.

Jalur lain masuknya Islam ke Burma adalah lewat Kerajaan Mrauk-U (1429–1785), yang terletak di wilayah Arakan. Berawal ketika Raja Narameikhla yang diasingkan ke Bengal pada tahun 1406 memohon bantuan Sultan Jalaluddin Mahmud Shah untuk mengembalikan kekuasaannya di Arakan.

Setelah Narameikhla berhasil mendapatkan tahtanya kembali, ia mengizinkan komunitas Muslim Bengal untuk bermukim di Arakan, ia juga menyatakan kerajaannya sebagai Vassal State (negara bawahan) Kesultanan Bengal dan bahasa Persia...

...dijadikan salah satu bahasa administratif di Kerajaan Mrauk-U. Bisa dikatakan bahwa wilayah Arakan memiliki posisi yang mirip seperti Cirebon di Provinsi Jawa Barat,

meskipun secara historis adalah bagian dari Tanah Pasundan tapi secara budaya terpengaruh budaya Jawa akibat pengaruh isteri Sunan Gunung Jati yang berasal dari Majapahit, Nyi Mas Tepasar.

Di Burma sendiri, perbedaan basis kultural itu tampak dari kondisi faktual dengan adanya dua etnis yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda di wilayah Arakan.

Yang pertama, adalah suku Rakhine yang menganut agama Buddha dan mendiami wilayah Arakan Selatan, mereka terkenal sebagai pendiri kota kuno Dhanyawadi, Kerajaan Waithali dan Kerajaan Mrauk-U.

Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Arakan, salah satu dialek bahasa Burma yang termasuk rumpun Sino-Tibetan.

Yang Kedua, adalah kelompok pendatang dari wilayah Bengal yang masuk pada masa Kerajaan Mrauk-U dan lebih banyak lagi pada masa Penjajahan Inggris, mereka mendominasi wilayah Arakan Utara.

Selain beragama Islam, mereka juga berbicara menggunakan dialek Bahasa Bengali Chittagong yang termasuk rumpun Indo-Eropa. Mereka inilah yang kelak kita kenal sebagai Rohingya.

Menurut pakar linguistik Jerman sekaligus Menteri Dalam Negeri Kerajaan Prussia, Wilhelm von Humboldt: “pandangan hidup dan budaya masyarakat ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri”.

Dalam kasus wilayah Arakan, tentu ada disparitas yang sangat besar dalam cara berpikir dan nilai nilai yang dianut oleh suku Rakhine dan etnis Bengali, mengingat kedua etnis tersebut berbicara dalam bahasa yang berasal dari rumpun yang sama sekali berlainan walau...

...mereka tinggal di wilayah yang berdekatan. Di sini lah peran para penguasa Kerajaan Mrauk-U dalam menegakkan panji-panji pluralisme di wilayah Arakan selama lebih dari 3 abad, sehingga konflik antar etnis sedapat mungkin bisa diminimalisir.

Namun, koeksistensi damai antara suku Rakhine yang beragama Buddha dan Muslim dari Bengali di wilayah Arakan terusik, mereka harus menyaksikan negeri mereka berubah menjadi pusat bara api karena diperebutkan sejumlah kekuatan regional yang ambisius.

Dinasti Konbaung, yang merupakan kerajaan terkuat di tanah Burma dihadapkan dengan ancaman dari Dinasti Qing Tiongkok yang kuat di timur laut dan Kerajaan Siam yang bangkit kembali di tenggara,

maka Raja Bodawpaya selaku penguasa Dinasti Konbaung yang haus akan perluasan wilayah, memilih melakukan ekspansi ke Arakan dan menaklukan Kerajaan Mrauk-U pada tahun 1784, dimana terdapat banyak populasi Muslim Bengal disana.

Wilayah Arakan kembali menjadi piala bergilir pada tahun 1819. Pasalnya, Kerajaan Inggris yang menguasai India merasa terancam perbatasannya, setelah Dinasti Konbaung menyerang Kerajaan Hindu Ahom di wilayah Assam dan berhasil menundukkan penguasanya, Maharaja Chandrakanta Singh.

Akibatnya, pecahlah Perang Inggris-Burma Pertama (1824-1826), yang dimenangkan Inggris dengan bantuan dari Siam (kini dikenal sebagai Thailand). Inggris memaksa Burma menandatangi perjanjian Yandabo yang mewajibkan mereka menyerahkan wilayah Arakan.

Namun Inggris kemudian tergiur untuk menganeksasi Burma karena kepentingan untuk mendirikan pelabuhan transit antara Kalkuta dan Singapura, serta menjarah sumber daya alam Burma yang melimpah seperti hutan jati di Mandalay dan sejumlah tambang batu mulia yang kaya akan deposit...

...Rubi, Berlian, dan Giok. Melalui serangkaian penaklukan dalam beberapa tahun berikutnya, Inggris akhirnya menduduki seluruh Burma, dan menggabungkannya dengan British Raj (Koloni Inggris di India).

Selama Burma menjadi satu dengan wilayah India, Inggris memang berhasil menciptakan situasi damai dengan menghentikan peperangan dan penaklukan diantara kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Burma, seperti juga Belanda yang melakukan serupa di Indonesia.

Namun Inggris memantik sumbu prahara baru dengan memobilisasi ribuan tenaga kerja dari India untuk datang dan bekerja di Arakan utara, banyak diantaranya adalah Muslim Bengal.

Para Gastarbeiter (pekerja tamu) itu bersaing dengan penduduk lokal dalam hal mencari nafkah sehingga menimbulkan konflik sosial.

Penduduk asli Burma yang dipimpin oleh mantan tentara kerajaan serta kepala desa mencoba memilih melawan penjajah Inggris dan pekerja asal India dengan cara bergerilya di hutan-hutan, tetapi banyak dari mereka yang ditangkap dan dihukum dengan kejam oleh tentara Inggris.

Inggris memperburuk keadaan dengan menjadikan Burma sebagai koloni Inggris terpisah berdasarkan Burma Government Act 1935 akan tetapi ketika membuat peta pemisah, Inggris membuat garis perbatasan secara sembrono.

Akibatnya wilayah Muslim Bengal di Arakan Utara pun menjadi masuk ke negara Myanmar di masa depan.

Tindakan Inggris ketika menguasa Burma, mirip seperti yang mereka lakukan di Palestina dengan memfasilitasi kedatangan Imigran Yahudi dari Eropa Timur,

sehingga menimbulkan konflik saling serang yang berawal dari masalah perebutan tempat bermukim dan lapangan pekerjaan dengan penduduk Arab yang telah berabad-abad menetap di Palestina.

Kristalisasi kegeraman rakyat Burma akibat perbuatan Inggris membuat timbulnya fenomena yang disebut oleh pemikir keturunan Yahudi bernama Hans Kohn dalam karya monumentalnya yang berjudul...

"The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background" sebagai ethnic nationalism, yaitu sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat.

Konsep ini pertama kali muncul setelah filsuf Jerman, Johann Gottfried von Herder lebih dahulu memperkenalkan konsep Volk (Rakyat).

Pakar ethnografer Inggris, Anthony D Smith kemudian berpendapat bahwa ethnic nationalism sesungguhnya lebih banyak ditemukan di negara-negara Eropa Timur dan Asia,

karena memiliki perbedaan Nature dengan nasionalisme Eropa Barat yang lebih mengacu atau terikat pada batas-batas teritorial.

Ethnic Nationalism itu semakin meruncing menjadi kekuatan riil pada pada tahun 1930, dengan berdirinya Organisasi Pergerakan Nasional Burma yang bernama Dobama Asiayone Movement atau yang lebih dikenal dengan sebutan Thakhin.

Organisasi ini sangat mengedepankan keutamaan bahasa, budaya dan kecintaan pada tanah air bangsa Burma. Bagi tokoh-tokoh Thakhin, Bangsa Burma adalah Lu-Myo (Ras) yang lebih unggul dan hal tersebut menjadi semacam pembenaran untuk mendisposisikan suku bangsa lain di Burma yang...

...dianggap lebih rendah derajatnya, seperti Karen, Shan, dan khususnya Muslim Bengal. Bisa dikatakan, bahwa Thakhin memiliki corak pemikiran yang mirip dengan Partai Sosialisme Nasional di Jerman.

Kemiripan itu, mungkin dikarenakan baik bangsa Burma ataupun bangsa Jerman sama-sama dikenal sebagai Verspätete Nation (bangsa yang terlambat terbentuk),

di mana bangsa tersebut sempat terfragmentasi menjadi sejumlah kerajaan serta kepangeranan kecil yang bersaing untuk memperebutkan hegemoni selama berabad-abad. Akibatnya, gelora nasionalisme meletup gaungnya pada abad 20.

Organisasi Thakhin jugalah yang kelak akan menjadi cikal bakal dari Burma National Army (BNA) yang dipimpin oleh Jendral Aung San, ayah Aung San Suu Kyi yang terkenal sebagai penerima hadiah Nobel Perdamaian atas usahanya memperjuangkan demokrasi di Myanmar.

Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, BNA yang dipimpin oleh Jendral Aung San dan sejumlah organisasi pergerakan lainnya membentuk AFPFL (Anti-Fascist People's Freedom League).

Organisasi baru ini bertujuan untuk mengusir Jepang sekaligus mendongkel pemerintahan boneka yang dipimpin oleh Ba Maw, AFPFL menuding Ba Maw sebagai pengkhianat sekaligus kolaborator Jepang.

Namun. di saat AFPFL berjuang mengusir Jepang demi mencapai kemerdekaan, elit-elit muslim Bengal di wilayah Arakan membentuk Liga Muslim Arakan Utara dan berusaha menjalin relasi dengan Pakistan Movement (Tehrik-e-Pakistan) yang...

...ketika itu dipimpin Mohammad Ali Jinnah dengan tujuan untuk mendirikan Negara Islam Pakistan pasca hengkangnya Inggris dari India.

Liga Muslim Arakan Utara memiliki mimpi agar wilayah Arakan Utara yang dihuni oleh mayoritas Muslim Bengal dapat bergabung dengan Pakistan Timur (sekarang Bangladesh).

Akan tetapi Muhammad Ali Jinnah tidak memberikan komitmen formal terhadap aspirasi Muslim Bengal di wilayah Arakan tersebut, karena beliau tidak ingin Pakistan yang akan didirikannya langsung terlibat dalam konflik dua front,

di satu sisi dengan India dan di sisi lain dengan negara tetangganya, yang dalam hal ini adalah Burma.

Tindakan elit-elit muslim Bengal di wilayah Arakan dianggap oleh otoritas Burma sebagai penikaman dari belakang terhadap perjuangan kemerdekaan Burma dan menjadi justifikasi bahwa...

...sejak awal Muslim Bengal di wilayah Arakan tidak memiliki perasaan senasib sepenanggungan dengan mayoritas rakyat dan pejuang kemerdekaan Burma.

Sebagai konsekuensinya, ketika Jendral Aung San mengadakan Konferensi Panglong pada bulan Februari 1947 untuk mencapai persetujuan mengenai pendirian Negara Burma Bersatu dengan etnis-etnis minoritas seperti Shan, Kachin, dan Chin.

Muslim Bengal tidak menjadi bagian dari kesepakatan konferensi tersebut.

Tiba tiba, terjadi perubahan angin dalam situasi politik Burma, Jendral Aung San yang belum sempat menyaksikan negerinya merdeka dan bersatu,

harus tewas akibat diberondong peluru oleh pasukan paramiliter yang di organisir oleh U Saw, politikus Burma yang tidak sejalan dengan pemikiran Aung San.

Elit-elit Muslim Bengal di Arakan yang dipimpin oleh Jafar Hussain memanfaatkan momentum tersebut dengan mencetuskan Deklarasi Dobboro Chaung pada tanggal 20 Agustus 1947 sebagai langkah awal berdirinya organisasi separatis yang disebut Mujahid.

Kelompok jihad ini memiliki tujuan baru yaitu mendirikan Negara Islam merdeka di wilayah Arakan Utara.

Di saat yang berdekatan, Burma akhirnya memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, Perdana Menteri U Nu yang juga berasal dari AFPFL menyatakan agama Buddha Theravada sebagai agama resmi negara untuk memperkuat identitas negara yang masih muda itu,

ia juga berusaha mendepak Burma Muslim Congress (BMC) yang dipimpin seorang Muslim keturunan India bernama U Razak, dari keanggotaan AFPFL.

Muslim Bengal di Arakan melakukan manouvre selanjutnya dengan mulai menggunakan istilah Rohingya sebagai identitas politik mereka dan menegaskan diri sebagai keturunan penduduk asli Arakan sejak era Kerajaan Mrauk-U.

Setelah memantapkan diri dengan identitas baru, para Mujahid Rohingya mulai mengobarkan pemberontakan melawan Pemerintah Burma.

Hanya dalam waktu kurang dari setahun, para Mujahid Rohingya menyapu habis seluruh wilayah Arakan Utara. Pasukan Pemerintah Burma hanya mampu mempertahankan pelabuhan Akyab.

Selama peperangan ini, para Mujahid Rohingya juga menambah kapasistas tempurnya dengan mengundang para sukarelawan baru dari wilayah Pakistan Timur.

Pemerintah Burma tidak memiliki opsi lain dalam melakukan Counter-Insurgency kecuali mengirimkan lebih banyak pasukan untuk menambah daya gedor guna merontokkan pertahanan Mujahid Rohingya.

Divisi Infanteri Kedua dan Resimen Kachin Kelima dari pasukan Burma bergerak ke wilayah Arakan Utara guna menggempur basis-basis pemberontak sehingga para Mujahid melarikan diri ke hutan, pertempuran pun berubah dari perang kota menjadi perang gerilya.

Pada tahun 1954, Pemerintah Burma melancarkan Operation Monsoon untuk memecah kekuatan para pemberontak sekaligus mempersempit ruang gerak mereka.

Akibatnya, para Mujahid Rohingya harus mengubah taktik dari ofensif menjadi defensif dan hanya berfokus menyelundupkan senjata dari Pakistan Timur.

Perlawanan Mujahid Rohingya yang berlarut-larut ini, tidak membuat senang elit-elit militer yang dipimpin oleh Jendral keturunan Tionghoa Hakka yakni Ne Win yang...

...menganggap pemerintahan Perdana Menteri U Nu teralu bersikap lunak dan sudah keluar dari ajaran dan garis-garis haluan Thakhin. Pada tahun 1962, Jenderal Ne Win mengambil inisiatif dengan melakukan kudeta dan mengambil alih komando pemerintahan.

Ia langsung melakukan sejumlah operasi militer untuk meredam perlawanan Rohingya. Salah satu operasi militer yang ia lancarkan pada tahun 1978 yang disebut Operation Min Dragon,

mengubah wilayah Arakan menjadi padang penjagalan dimana 200.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh akibat kekerasan dan pembunuhan besar-besaran yang dilakukan secara sistematis.

Pemerintah Bangladesh, yang ketika itu baru melepaskan diri dari Pakistan, menyuarakan protes atas masuknya gelombang pengungsi Rohingya ini, karena akan membebani perekonomian mereka.

Setelah PBB turun tangan pada bulan Juli 1978, pemerintah Burma terpaksa menyetujui untuk menerima para imigran Rohingya yang ingin kembali ke Arakan.

Tidak berdaya akibat tekanan internasional, pemerintah Burma balas menyiksa etnis Rohingya dengan menerbitkan undang-undang kewarganegaraan baru pada tahun 1982, yang isinya menyatakan bahwa Rohingya bukan warga negara Burma melainkan pendatang dari Bangladesh.

Di sini, kita juga dapat melihat alasan sejumlah negara ASEAN menolak kedatangan gelombang pengungsi Rohingya.

Hal tersebut dikarenakan karena mereka menganggap perilaku etnis Rohingya di masa lalu yang cenderung bersikap tidak loyal pada pemerintah Burma dan kebiasaan mereka untuk mencapai tujuan akhir perjuangan dengan menggunakan cara-cara yang sporadik dan tidak humanis.

Thailand, sebagai negara yang bertetangga langsung dengan Myanmar, tentu belajar dari rekam jejak etnis Rohingya sehingga mereka lebih memilih melakukan tindakan preventif dengan menutup pintu negerinya dari kedatangan manusia perahu Rohingya,

karena mereka khawatir kelompok separatis Melayu di wilayah Patani, Thailand Selatan akan menggandakan kuantitas pasukannya dengan merekrut para pengungsi Rohingya.

Sedangkan Malaysia, walaupun negara yang tergolong unik karena bentuknya adalah Federasi Kesultanan Islam dan komposisi penduduknya cukup heterogen, tapi stabilitas negara yang serumpun dengan Indonesia ini disangga oleh kemokohan Rumpun Melayu...

...di hadapan minoritas Tionghoa dan minoritas India. Pemerintah Malaysia merasa cemas, apabila gelombang pengungsi Rohingya terus berdatangan ke negara mereka, hal tersebut akan berpotensi mengubah keseimbangan komposisi etnis dan peta kekuatan secara keseluruhan.

Adapun Indonesia, yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 menyoal status pengungsi, sejatinya tak dibebankan kewajiban menerima etnis Rohingya, semua dikembalikan pada kearifan pemerintah dan rakyat di daerah masing-masing.

Karena itu pemerintah Myanmar seharusnya ingat, bahwa saat ini secara formal kita telah memasuki suatu tatanan “kosmopolitan”—meminjam term filsuf Jerman, Immanuel Kant—seiring dengan proses globalisasi yang makin intensif dari berbagai penjuru.

Sikap pemerintah Myanmar selama ini yang kerap mengedepankan metode ekspulsi terhadap etnis yang dikambinghitamkan sebagai penyebab luka masa lalu sebaiknya ditinggalkan jauh-jauh,

karena hanya akan menyumbang saham besar kekisruhan yang semakin memperkeruh suasana batin negara-negara ASEAN yang pada akhirnya mau tak mau harus menerima kehadiran para pengungsi tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia juga sepatutnya banyak bersyukur. Walaupun negara kita kaya akan keragaman etnis, budaya dan bahasa, tapi konflik antar etnis tidak rutin terjadi.

Hal itu disebabkan karena secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan yang menyekat-nyekat pengelompokkan etnis dan suku bangsa di Indonesia sehingga mampu melokalisi terciptanya konflik yang berpotensi mencabik-cabik eksistensi negara.

Berbeda dengan Myanmar yang secara geografis adalah negara kontinental, dimana territorial yang terkepung dan berbatasan langsung dengan negara-negara yang memiliki Vested Interest tertentu,

serta dihuni oleh banyak suku bangsa dengan banyak rumpun bahasa (mayoritas warga Indonesia berbicara dalam rumpun Bahasa austronesia atau Melanesia sebagai perbandingan) turut mengakselarasi peningkatan eskalasi konflik horizontal antara etnis-etnis yang...

...saling bermusuhan ataupun konflik vertikal antara pemerintah melawan kelompok-kelompok masyarakat yang merasa mendapat diskriminasi ataupun perlakuan yang kurang adil.

Secara ideologis, pemerintah Myanmar seyogyanya dapat belajar dengan mencontoh kebijaksanaan bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila.

Akar falsafah Pancasila yang digali dari kearifan lokal merupakan solusi bagi terciptanya iklim filantropis dan heterogenitas di negeri kepulauan yang diwarnai oleh keanekaragaman suku, budaya dan agama ini.

Ada baiknya gagasan Pancasila juga dapat di ekspor kepada saudara-saudara sesama ASEAN sehingga dapat mengamandemen kebijakan-kebijakan represif,

lalu digantikan dengan Good Policy yang mengarah pada penciptaan atmosfer kekeluargaan serta kerelaan untuk hidup berdampingan bagi kedua entitas tersebut.

Penulis: @HansWibowo15
Editor: @LimantaraDaniel

Referensi:

Anthony Ware & Costas Laoutides. Myanmar's 'Rohingya' Conflict. Oxford University Press, 2018

Anthony Smith. The Ethnic Origins of Nations. Blackwell Publishing, 1986

Aya Chan (2005). The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar). SOAS Bulletin of Burma Research, 3(2), 396–420.

Andrew Selth. 'Race and Resistance in Burma, 1942-1945'.Modern Asian Studies. Vol. 20, No. 3 (1986), pp. 483-507

Hans Kohn.The Idea Of Nationalism: A Study In Its Origins And Background. Transaction Publishers, 1967

John Nisbet. Burma under and Before British Rule. Constable, 1901

Klaus Fleischmann. Arakan, Konfliktregion zwischen Birma und Bangladesh: Vorgeschichte und Folgen des Flüchtlingsstroms von 1978. Vol. 121. Institut für Asienkunde Hamburg: Mitteilungen des Instituts für Asienkunde, 1981

Martin Smith. Burma: Insurgency and the politics of ethnicity. Zed Books, 1991

Mohammed Mohibullah Siddiquee. The Rohingyas of Arakan: History and Heritage. Ali Publishing House, 2014

Sabysachi Basun Ray Chaudry & Ranabir Samadar. The Rohingya in South Asia: People Without a State. Taylor & Francis, 2018

Tun Shwe Khine . A Guide to Mrauk-U, an Ancient City of Rakhine, Myanmar (1st ed.). Pagan Book House, 1993