Apakah di Republik ini masih ada tempat bagi penjahat lingkungan, penjahat ekonomi dan sekaligus penyuap yang sudah berlangsung belasan tahun? Yang menyedihkan, hanya 3 orang dari pihak perusahaan yang dihukum penjara: sangat ringan, cuma 1 tahun 8 bulan?

inilahkendari.com/warga-seruyan-… Padahal, menurut dakwaan, kesalahannya sangat fatal: penyerobotan tanah, menguasai lahan rakyat tanpa hak, cemari lingkungan hidup yg merusak hidup dan kehidupan masyarakat.

Luas lahan tanpa HGU, lahan ilegal, 72.120 ha: Apakah ini termasuk lahan ilegal yg mau diputihkan Luhut?

Undangan Webinar

DUGAAN KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG RP 349 TRILIUN: MENKEU SRI MULYANI BERBOHONG?

Pembicara:
1.Dr. Anthony Budiawan, PEPS
2.Busroh Anthoni Marlon, Pegawai Pajak
3. Edy Mulyadi, Wartawan Senior
4. Dr. Marwan Batubara, FKN

Moderator:
M. Mursalin, CSIL Waktu:
Kamis, 30 Maret 2023
Jam 15.30 - 17.30 WIB

Zoom Link:
us06web.zoom.us/j/89995438806?…

Meeting ID: 899 9543 8806
Passcode: 12345

Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN terindikasi melanggar UU Keuangan Negara dan BUMN, menciptakan moral hazard, minta tambah modal seenaknya. Karena dana untuk PMN diambil langsung dari utang, bukan dari Pendapatan atau Kekayaan Negara dari APBN.

cnnindonesia.com/ekonomi/202302… Total Penyertaan Modal Negara untuk BUMN periode 2015-2021 sebesar Rp197,6 triliun, dibiayai dari utang: bukan dari kekayaan negara yang bersumber dari APBN, atau kapitalisasi cadangan, atau sumber kekayaan negara lainnya:
2015-2019: Rp150 triliun
2020-2021: Rp47,6 triliun.

PERPPU Cipta Kerja terindikasi melanggar konstitusi. Karena, PERPPU hanya bisa ditetapkan kalau ada Kegentingan Memaksa. Perang Rusia-Ukraina jelas bukan Kegentingan Memaksa. Alasan ini mengada-ada, terkesan mau melangkahi wewenang DPR, menjadi otoriter.

cnnindonesia.com/nasional/20221… PERPPU ditetapkan dalam kondisi tidak ada Kegentingan Memaksa jelas melanggar Konstitusi, sehingga otomatis harus batal. Jangan sampai PERPPU dijadikan perangkat hukum untuk menetapkan UU secara sepihak, menuju otoriter, dengan memangkas wewenang DPR. Maka itu DPR wajib menolak.

GoTo PHK 12% atau sekitar 1.300 karyawan tetap: belum termasuk karyawan tidak tetap? Diperkirakan GoTo tidak kuat lagi menanggung rugi yang mencapai Rp6,47 dan Rp7,14 triliun pada Q1 dan Q2/2022: total akumulasi rugi mencapai Rp92,8 triliun per 6/2022.

amp.kontan.co.id/news/goto-phk-… Akumulasi rugi per akhir September 2020 bisa naik menjadi Rp100 triliun. Kalau tidak ada investor suntik dana lagi, GoTo akan kolaps alias bangkrut: sampai kapan investor mampu membiayai kerugian GoTo yang gigantis tersebut? Sepertinya GoTo bisa kolaps bersamaan resesi global?

Ini jelas menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Surplus APBN begitu besar tapi PPN dan harga BBM dinaikkan dengan alasan APBN AKAN JEBOL, yang terbukti hanya isapan jempol alias pembohongan publik, dan kejahatan kepada rakyat?

cnbcindonesia.com/news/202210281… Tingkat penyerapan APBN begitu rendah, inflasi pangan sangat tinggi, pemerintah seharusnya membelanjakan APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok bawah. Tapi ini malah sebaliknya, menaikkan PPN dan harga BBM. Kok bisa pemerintah begitu jahat terhadap rakyatnya?

PDIP memang “seksi”, bisa mengusulkan capres sendiri tanpa tergantung partai lain. Tetapi, ketika tidak lagi sejalan dengan penguasa, maka keseksiannya bisa menjadi bumerang: target di“kudeta”. Tidak tanggung-tanggung, target penghancuran langsung diarahkan ke Puan dan Megawati. Sepertinya sikap politik PDIP dan Megawati bertentangan dengan keinginan para oligarki penguasa yang mau meneruskan status quo, mau mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Di lain pihak, Megawati tidak berkenan, alasannya belum menentukan capres: atau mau mendorong Puan?

@bpkri, @KemenkeuRI, bukankah APBN menganut metode kas, artinya, Penerimaan Negara baru diakui sebagai penerimaan kalau uang sudah diterima di Kas Negara, dan Belanja Negara baru diakui sebagai pengeluaran kalau uang sudah keluar dari kas negara?

nasional.kontan.co.id/news/bpk-temuk… Selain APBN, keuangan pemerintah juga mempunyai Laporan Operasional yang menganut metode akrual, dan Neraca. Artinya, kewajiban yang sudah menjadi kewajiban tetapi belum dibayar, harus dibukukan di dalam Laporan Operasional, dan menjadi tunggakan di Neraca Keuangan Pemerintah.

Persatuan Jaksa melaporkan Alvin Liem ke Polisi atas dugaan pencemaran nama baik: menuding jaksa dan kejaksaan sebagai sarang mafia. Kata “mafia” sering menjadi istilah umum: sekelompok orang menguasai sektor atau institusi tertentu untuk kepentingannya.

beritabangsa.com/hukum/persatua… Kata “mafia” sering digunakan untuk menunjukkan distorsi: ada mafia impor, mafia sawit, mafia minyak goreng, mafia batubara, mafia ayam, dan lainnya. Sebelumnya Anwar Nasution, mantan Deputi Gubernur Senior BI sempat menyebut BI sebagai sarang penyamun.

finance.detik.com/moneter/d-1432…

Kementerian Keuangan dan PPATK sudah menandatangani nota kesepahaman pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pertanyaannya, bagaimana tindak lanjut teknis atas tanda tangan nota kesepahaman tersebut?

m.antaranews.com/amp/berita/314… PPATK sudah publikasi ada aliran dana judi online Rp155 triliun ke oknum polisi dan masyarakat. Apakah ini termasuk tindak pidana pencucian uang, seperti dimaksud pada nota kesepahaman? Bagaimana tindak lanjut Kemenkeu? Apakah sebatas tanda tangan saja?

cnnindonesia.com/nasional/20220…

Hasil survei CSIS ‘mengejutkan’, menarik untuk dicermati terutama dikaitkan dengan pernyataan SBY dan Andi Arief, Kepala Bappilu Partai Demokrat. Dalam video ‘turun gunung’, SBY mengatakan hanya akan ada dua calon presiden pada pilpres 2024: jahat bukan?

nasional.kompas.com/read/2022/09/2… Menurut survei CSIS, Anies unggul head-to-head lawan Ganjar maupun Prabowo. Sepertinya CSIS ingin menyampaikan Anies tidak terbendung menjadi presiden pada 2024. Meskipun surveinya unggul di kalangan pemilih muda, tapi realitanya mungkin saja unggul di seluruh kalangan pemilih.

Daya listrik 450VA, maksimal 450 watt, tidak cukup untuk kompor listrik. Agar cukup, pemerintah akan mengganti MCB menjadi 3500 watt? Ini artinya sama saja menaikkan daya listrik menjadi 3500 watt. Dan sama saja menghapus 450VA: tidak ada 450VA=3500 watt?

cnnindonesia.com/ekonomi/202209… PLN seharusnya lebih transparan dan mendidik: mengganti MCB menjadi 3500 watt (16 ampere, C16) pada prinsipnya menaikkan daya, mengakibatkan biaya pemakaian listrik melonjak. Kalau mereka tidak mampu membayar, akibatnya runyam: rumah gelap, dan tidak bisa masak. Kemiskinan naik.

Ketika “wawancara” dengan KompasTV, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut SUBSIDI BBM naik dari Rp152 triliun menjadi Rp502,4 triliun (menit 2:24), akibat kenaikan harga minyak mentah ICP dari asumsi US$63 menjadi US$100 per barel.

@ Pembengkakan SUBSIDI BBM ini kemudian dijadikan alasan utama menaikkan harga BBM. Tetapi, ternyata SUBSIDI BBM tidak sebesar itu. Apakah ada maksud penyesatan informasi? Pembohongan publik? Sebagai Konsekuensi, kebijakan berdasarkan informasi yang salah, maka tidak sah.

Ini salah satu contoh dari banyak kebijakan dan praktek bisnis yang merugikan masyarakat luas dan menguntungkan pengusaha oligarki. PLN kelebihan supply akibat perjanjian jual-beli listrik dengan pembangkit listrik swasta (IPP) dengan skema take or pay.

amp.kompas.com/money/read/202… DPR yg seharusnya membela kepentingan rakyat, koreksi perjanjian jual-beli listrik yang merugikan PLN/negara, malah dengan mudahnya mengalihkan kerugian tersebut kepada rakyat, dengan mengalihkan daya dari 450VA ke 900VA, dan 900VA ke 1.200VA? Artinya, rakyat diminta subsidi IPP?

Dana judi online mengalir ke polisi dan masyarakat capai Rp155 triliun? Lebih dari USD10 miliar? Fantastis. Ini skandal raksasa, bisa lebih besar dari skandal sama di AS. Kalau skandal ini melibatkan Satgassus, DPR wajib usut tuntas: audit semua rekening!

cnnindonesia.com/nasional/20220… Kalau DPR tidak usut tuntas Skandal Raksasa Judi Online, masyarakat akan bertanya-tanya: ada apa? Dikhawatirkan berkembang pendapat liar, jangan-jangan banyak anggota DPR jg terlibat? Ini bisa merusak reputasi negara, bagaimana bisa lembaga legistalif terlibat aktivitas kriminal?

Setiap ICP naik $1 per barel, asumsi kurs Rp15.000 per dolar, harga (dasar) BBM naik Rp94,3 per liter = $1 x Rp15.000 / 159 liter.

Kalau ICP naik $37 per barel, dari $63 menjadi $100, harga (dasar) BBM naik Rp3.490 per liter = 37 x Rp94,3 per liter, sebelum pajak (PBBKB, PPN). Kalau biaya kilang, biaya distribusi dan margin keuntungan sama besar, dan harga jual eceran BBM tidak naik, maka subsidi naik Rp3.490 per liter, sesuai kenaikan ICP. Kalau konsumsi pertalite 23 juta KL, maka subsidi pertalite hanya naik Rp80,27 triliun, sebelum pajak (5%, 11%).

Apakah ada permohonan resmi pihak tertentu kepada MK terkait uji materi, presiden 2 periode boleh maju sebagai cawapres? Kalau tidak ada, apakah MK bisa mengeluarkan pendapat tanpa uji materi, dan apakah pendapat juru bicara merupakan pendapat resmi MK?

cnnindonesia.com/nasional/20220… MK wajib berhentikan juru bicara yg memberi pernyataan pendapat terkait materi konstitusi tanpa instruksi MK yang didahului sidang uji materi. Kalau tidak, MK diduga telah memberi pendapat konstitusi melampaui wewenang yang diberikan konstitusi kepadanya: MK melanggar konstitusi.

Negara maju, liberal dan kapitalis, masih memikirkan rakyatnya, dengan memangkas pajak BBM untuk meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga minyak mentah: subsidi BBM ini diberikan kepada semua orang, termasuk orang kaya.

cnbc.com/2022/04/01/sta…

euronews.com/green/amp/2022… Indonesia menaikkan harga pertalite, solar dan pertamax, penerimaan pajak (PBBKB dan PPN) ikut naik. Pajak pertalite naik dari Rp1.055 menjadi Rp1.380/liter. Di tengah kesulitan masyarakat, pemerintah seharusnya membantu publik dengan menghapus pajak BBM.

trans.info/en/this-is-how…

1. Anda baca twit saya? Anda tanyakan data dan perhitungannya, benar? Pertama lihat lagi twit saya: kalau harga naik rata-rata $170 per ton selama 6 bulan, maka ‘durian runtuh’ Rp431,25 triliun. Dari mana angka $170 (sebagai tanggapan di berita cnbc, harga naik sekitar $17)?

https://twitter.com/pengarang_sajak/status/1567367263409573888

2. Asumsi kenaikan harga rata-rata $170 dolar per ton, naik 10 kali dari berita cnbc, selama 6 bulan, diambil dari data historis, harga rata-rata 6 bulan 2021 $102,41 per ton, 6 bulan 2022 $315,97. Naik $213,56. Kenaikan $170 dipilih untuk mempermudah hitungan (vs $17).

Neraca Keuangan Minyak Bumi / BBM, Laporan Operasional, sudah di-audit BPK.

ICP naik, subsidi (dan kompensasi) BBM juga naik, dari Rp15,2 triliun (2020) menjadi Rp78,7 triliun (2021): naik Rp63,5 triliun.

Kenaikan subsidi BBM ini ‘dieksploitasi’: APBN bisa jebol! Di lain sisi, kenaikan ICP juga membuat pendapatan negara dari minyak bumi naik, mencapai Rp51,08 triliun pada 2021, dibandingkan 2020.

Tetapi, kenaikan pendapatan ini tidak diungkap kepada publik. Yang diungkap hanya kenaikan subsidi BBM saja: ditambahi APBN bisa jebol.

Pernyataan Gubernur BI perlu dikomentari: 1) faktanya, inflasi pangan sudah tembus 10%, berapa seharusnya sudah tidak penting, yang penting, kebijakan moneter apa yang akan diambil BI untuk menekan inflasi: menaikkan suku bunga atau tetap mempertahankan?

money.kompas.com/read/2022/08/1… 2) untuk mengatasi inflasi ini, BI (pemerintah) menyarankan pemerintah daerah melakukan operasi pasar: artinya BI mengandalkan kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi? Apakah ini indikasi kebijakan moneter sudah tidak efektif, alias tumpul, dalam mengendalikan inflasi pangan?