5 hari setelah UU TNI disahkan DPR, Kodim Merauke minta data ke pemerintah sipil, siapa dan di mana saja mahasiswa Papua berkuliah.

Dasar hukumnya?
"Program Kerja Kodim dan Pertimbangan Komando" Respon Ketua Ikatan Mahasiswa Merauke di Jayapura, Elias Ndiwaen Mahuse:

"Meninjau Legalitas dan Implikasi Permintaan Data Mahasiswa oleh Kodim 1707/Merauke"

Baru-baru ini beredar sebuah surat dari Komando Distrik Militer (Kodim) 1707/Merauke yang meminta data mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di berbagai kota studi serta yang tergabung dalam organisasi mahasiswa kedaerahan yang berasal dari Kabupaten merauke atau didalam surat tersebut disebut Organisasi Daerah (Orda) Papua binaan Pemerintah Kabupaten Merauke. Permintaan ini didasarkan pada program kerja bidang intelijen/pengamanan Kodim 1707/Merauke tahun anggaran 2025. Namun, dari sudut pandang hukum, permintaan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut.

1. Kewenangan dan Dasar Hukum yang Dipertanyakan

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap tindakan lembaga negara, termasuk TNI, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Sejauh ini, tidak ada regulasi yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada institusi militer untuk meminta data pribadi mahasiswa. Jika permintaan ini tidak memiliki landasan hukum yang sah, maka ada risiko bahwa tindakan tersebut melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Kodim 1707/Merauke.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas pokok TNI dalam bidang pertahanan negara tidak mencakup pengumpulan data sipil secara langsung, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara khusus dalam undang-undang. Oleh karena itu, perlu ada klarifikasi mengenai apakah permintaan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Potensi Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur bahwa data pribadi tidak dapat diserahkan tanpa persetujuan dari pemiliknya, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara ketat oleh hukum. Data mahasiswa, termasuk nama, institusi pendidikan, dan afiliasi organisasi, merupakan data pribadi yang dilindungi oleh undang-undang.

Jika Pemerintah Kabupaten Merauke menyerahkan data tersebut tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa persetujuan mahasiswa yang bersangkutan, maka hal ini berpotensi melanggar hak privasi mereka dan dapat berimplikasi hukum.

3. Risiko Diskriminasi dan Profiling

Fakta bahwa permintaan ini hanya menyasar mahasiswa Papua menimbulkan kekhawatiran terkait profiling terhadap kelompok tertentu. Dalam sistem hukum yang menjunjung hak asasi manusia, tindakan seperti ini perlu mendapatkan perhatian serius, karena dapat berpotensi menciptakan stigma atau perlakuan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua.

Apakah permintaan ini bertujuan untuk perlindungan atau justru dapat menimbulkan efek pengawasan yang berlebihan? Tanpa transparansi yang memadai, tindakan ini bisa menimbulkan rasa tidak aman bagi mahasiswa yang menjadi sasaran permintaan data tersebut.

4. Transparansi dan Administrasi yang Akuntabel

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap permintaan data harus disertai dengan alasan yang jelas, mekanisme penggunaan data, serta jaminan bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan. Sayangnya, surat ini tidak menjelaskan secara rinci untuk apa data mahasiswa tersebut akan digunakan, bagaimana data itu akan disimpan, dan siapa saja yang akan memiliki akses terhadapnya.

Tanpa transparansi, sulit untuk memastikan bahwa permintaan ini bertujuan baik dan tidak akan disalahgunakan di masa depan. Oleh karena itu, sebelum memenuhi permintaan ini, Pemerintah Kabupaten Merauke perlu meminta kejelasan lebih lanjut dari pihak Kodim 1707/Merauke terkait tujuan dan urgensi dari permintaan ini.

Kesimpulan: Haruskah Data Ini Diserahkan?

Berdasarkan kajian hukum di atas, ada beberapa alasan kuat mengapa permintaan ini tidak seharusnya dipenuhi tanpa kajian lebih lanjut:

(lanjut di reply)

DAFTAR LSM INDONESIA YANG MENOLAK UU TNI DAN MENERIMA BANTUAN ASING.

- UTAS -

MASALAH:
Banyak investor tak tertarik masuk Indonesia (kecuali keruk nikel) dan lebih milih negara lain.

AKAR MASALAH:
Korupsi, ekonomi biaya tinggi, proyek tanpa feasibility studies (IKN, Food Estate, dll)

SOLUSI:
Bikin badan investasi sendiri (agar akar masalah tetap ada). Orang yang rekam jejaknya memboroskan anggaran negara untuk proyek-proyek pencitraan politik, akan menasihati lembaga investasi yang modalnya dari anggaran dan aset negara.

Gibran: Ini baru hilirisasi nikel. Belum tembaga, mangan, bauksit, bio-etanol, bio-avtur. Kita bisa jadi raja energi dunia.

Kalau pakai logika Gibran, tahun 2045 Indonesia (tinggal) Ampas. Seperti jargon "ramah lingkungan", hilirisasi dianggap mantra suci. Hilirisasi yang disebut Gibran itu basisnya ekstraktif semua. Apalagi mau jadi raja dunia.

Hilirisasi yang lebih inklusif secara ekonomi dan teknologi justru di sektor pertanian, hasil laut, dan pertenakan.

Aktivis dan relawan @GreenpeaceID yang bersepeda Jakarta-Bali kampanye iklim dan bencana, dihadang ormas di Probolinggo. Mereka dipaksa tak melanjutkan perjalanan ke Bali dengan dalih ada KTT G20.

Di Bali juga berlaku pembatasan kegiatan warga seolah G20 adalah virus pandemi. artik.id/news-6399-gree…

Jokowi berkuasa dengan strategi "quick wins" lewat proyek infrastruktur dan aneka "cash transfer", karena paling mudah terlihat.

Tak ada terobosan di sektor lain seperti hukum, kesehatan, agraria, lingkungan.

APBN pun kedodoran. BBM dinaikkan. Solusinya: "cash transfer" lagi. Dalam beberapa hal, mirip Sukarno di mana proyek-proyek mercusuar, kampanye militer di Papua dan "ganyang Malaysia", bersanding dengan ekonomi rakyat yang sekarat.

Tapi rezim Jokowi juga mirip Soeharto. Tempat korupsi, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM tumbuh subur.

Dokumenter investigatif tentang Kanada yang terus menyelundupkan sampah plastiknya ke negara berkembang. Ditolak oleh Filipina, tapi berhasil masuk India dan Indonesia.

Sebuah kehormatan tim Watchdoc jadi bagian dari produksi kolaborasi ini.

Dari sampah bungkus makanan, bola golf, hingga sikat gigi, masuk sampai ke desa-desa di Jawa. Menjadikan Indonesia tempat sampah global.

Menarik. Konten gratisnya (.com) memuat pernyataan pejabat, konten berbayarnya (.id) membuat reportase lapangan, datang ke lokasi, mewawancarai petani, dan mengambil foto.

Mari mulai membiasakan diri dengan konten (non-fiksi) yang berbayar. amp.kompas.com/money/read/202… Karena gratis, biaya produksi informasi akan cenderung ditekan seminimal mungkin agar margin keuntungan iklan tetap besar. Kasus detikcom atau berita Tribunnews adalah contoh.

Media yang tergantung pengiklan daripada pelanggan, juga cenderung menomoduakan kepentingan pembacanya.

Seorang maestro atau virtuoso menginvestasikan waktu dan dedikasi total pada satu bentuk keahlian seni (sebagai profesi).

Tapi kesenian rakyat punya corak sendiri. Mereka tetap bertani, beternak, sambil menyulap desanya menjadi "sanggar tari".

Segera di Watchdoc Kolaborasi. Salah satu indikator kesejahteraan adalah jika ekonomi sebuah masyarakat menghasilkan surplus waktu, yang dipakai untuk berbagai ekspresi dan aktualisasi.

Membaca kelimanya lebih terkesan perkara administrasi birokrasi daripada menguji apakah konten TVRI saat ini benar-benar menjalankan mandat sebagai TV publik.

Sepanjang sejarah keributan di TVRI, tak pernah masuk pada substansi ini.

kumparan.com/kumparannews/5… TVRI sebagai media sebenarnya sudah lama kehilangan pengaruh. Pukulan pertama dari TV swasta 1990-an. Pukulan kedua jatuhnya rezim Soeharto. Karena corong, ia ikut jatuh. Pukulan ketiga dari teknologi, mulai VCD sampai Youtube kini.

Jika TVRI harus ribut, mestinya ini topiknya.

Hari-hari ini adalah saat yang tepat untuk mengingat kembali, bahwa kita sebagai bangsa pernah punya standar moral yang tinggi dalam menghindari konflik kepentingan dan korupsi di kalangan pejabat publik.

-- A THREAD -- Rahmi Hatta pernah bercerita, tahun 1970-an, Gubernur Ali Sadikin ingin membantu biaya listrik rumah Bung Hatta di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Tapi Ali Sadikin khawatir Bung Hatta menolak. Lalu ia membuat narasi Bung Hatta sebagai "Warga Teladan" sehingga bebas biaya listrik.

5 Cara Berpikir tentang Papua yang Membuat Kita Tak Merasa Menjadi Penjajah.

1. Jika Papua merdeka, apa kehidupan mereka akan lebih baik?
2. Papua merdeka adalah agenda asing.
3. Semua akan minta merdeka.
4. Apakah SDM-nya siap?
5. Pejabat Papua juga korup.

-- A THREAD -- 1. “Apakah jika merdeka, kehidupan mereka lebih baik?”

Apakah bersama NKRI kehidupan di Papua lebih baik? Apakah setelah merdeka dari Belanda ---yang membangun infrastruktur, sistem pendidikan, kesehatan, birokrasi, bahkan sistem hukum--- kehidupan rakyat Indonesia lebih baik?

HTI sebagai ormas dinyatakan terlarang, tapi gagasannya tentu tak hilang. Menjadi keyakinan orang per orang. Ada yang jadi penceramah, pegawai negeri, atau guru.

Lalu yang beda pandangan mengira, kalau organisasi sudah dilarang, gagasan lantas ikut mati atau wajib ditinggalkan? Gagasan tak bisa mati. Ia hanya akan ditinggalkan jika ada gagasan baru yang dianggap lebih kuat. Maka sepanjang tak ada kekerasan atau ujaran kebencian, orang dan gagasannya tak bisa dianggap kriminal atau "musuh negara".

Ini dasar demokrasi. Kalau dasar saja gagal, ya repot.

Apa contoh unjuk rasa damai yang bisa dijadikan acuan untuk menyampaikan aspirasi di NKRI?

5 tahun warga Bali menolak reklamasi yang tak digubris?

12 tahun Aksi Kamisan yg tak satu pun diselesaikan?

Atau 50 tahun warga Papua yg kerap berakhir dengan persekusi dan penangkapan? Kerusuhan jelas satu hal. Tapi Indonesia juga gagal memberikan pendidikan politik bahwa jalan aspirasi damai lebih efektif.

Ada petani Kendeng menyemen kaki dan menang di MA, tapi pabriknya jalan terus. Ada presiden yang merespon perampasan tanah dengan "wong cuma demo aja lho".

Rekam jejak kebijakannya memang tak terstruktur. Proyek sawah sejuta hektar di Papua disebut begitu saja, tanpa kajian matang. Akhirnya gagal.

Peremajaan sawit dicanangkan di mana-mana, tapi beberapa bulan kemudian minta petani beralih tanam jengkol atau durian.

Jokowinomics.

https://twitter.com/jokowi/status/1126305652861616128

Pernyataan Presiden mau cetak sawah sejuta hektar dalam 3 tahun, mengejutkan petugas pertanian/pengairan.

Sebombastis permintaan Dayang Sumbi ke Sangkuriang. Belum lagi warga adat yang khawatir tanahnya akan dirampas. Dan proyek itu memang gagal total.

#SexyKillers adalah film terakhir rangkaian Ekspedisi Indonesia Biru (1 Jan - 31 Des 2015).

Terima kasih untuk dukungan kawan-kawan sepanjang perjalanan. Yang memberi tumpangan tempat tidur dan makan :)

Juga semua yang telah mengikuti film demi film selama 4 tahun terakhir. Tahun 2009, saya membantu dokumentasi jurnalis Farid Gaban dan Ahmad Yunus melakukan Ekspedisi Zamrud Khatulistiwa, berkeliling Indonesia.

Sejak itu saya ingin punya rute ekspedisi yang berbeda, tapi dengan metode dan tema yang sama: sosial dan ekologi.

Terlihat jelas bedanya yang berpikir jangka panjang untuk eksistensi manusia dan lingkungan, dan yang berpikir hanya untuk hidup hari ini.

Itupun jika Darmin atau Luhut tidak tercemar konflik kepentingan dengan perusahaan sawit.

https://twitter.com/DeesKurnia/status/1108535401969405953

Propaganda Darmin dan Luhut: Eropa melakukan proteksi terselubung dengan membatasi sawit RI karena lebih murah dibanding minyak nabati Eropa.

Mengapa bisa murah?

Tanahnya dari menggusur rakyat, land clearingnya bakar lahan, buru dibayar rendah, dan standar lingkungannya jeblok.

Dengan keributan soal kepemilikan tanah dan keadilan agraria ini, apakah sudah mulai mengerti mengapa para jenderal, terutama Angkatan Darat, memusuhi PKI?

Dan setelah musuhnya ditumpas, para jenderal dan pengusaha leluasa menguasai tanah dan hutan hingga ke generasi Prabowo dkk Tak cukup ditumpas, ajaran komunismenya --yang salah satunya berbicara tanah sebagai faktor produksi-- diharamkan dengan TAP MPRS.

Maka ada jenderal atau pengusaha menguasai tanah jutaan hektar dianggap wajar karena "kerja keras".

50 tahun kebodohan dipelihara dan dirayakan.

Mari menyimak kasus pembunuhan pekerja konstruksi di Papua dari perspektif orang Papua. Boleh tak setuju, tapi inilah yang disebut realitas psikologis.

Artikel ini dari FB Made Supriatma (seorang penulis). Penulisnya adalah seorang insinyur dan magister teknik. Orang Papua. Pendekatan Gus Dur kepada Papua mengoreksi Soeharto. Tokoh-tokoh seperti Theys yang bicara kemerdekaan lewat non-kekerasan, diberi ruang.

Tapi di era Megawati, Theys dibunuh. Orang Papua dipaksa berpikir, jika risikonya sama-sama mati, ya lebih baik angkat senjata sekalian.