A wife&mom. #RelawanNKRI #GanjarNusantara #GANTARI🇮🇩 2012 JKW for DKI👉2014 JKW for RI 1👉2019 JKW 2 Period👉2024 GP RI 1. “Cari gara2 sm gw, gw bantai lu !”
Jun 27, 2022 • 4 tweets • 2 min read
Kebersamaan para tokoh dengan anak-anak..
1. BUNG KARNO 🇮🇩
Baris berbaris sambil bernyanyi lagu kebangsaan kebanggaan bangsa Indonesia ♥️
2. JOKOWI 🇮🇩
Ngobrol santai dengan anak-anak asli Papua tanpa ada batasan.
Mar 17, 2022 • 9 tweets • 5 min read
Beberapa hr ini timeline penuh berita2 teroris, akun2 NKRI mengupas segala kebiadabannya terutama dimasa lalu..
Jelas hrs ada yg mengkonter krn kubu sblh sll menyalahkan pemerintah..
A THREAD 1.
Kebiadaban kaum radikal slm ini sdh membuat kacau negeri kita dg berbagai aksi nya. 2. Kewaspadaan kita thd penyusup2 yg mengatasnamakan agama, doktrin dan mulut manis ttg surga semua sangat indah didengar..
Janji2 manis terus mengiang dipikiran nya hingga logika pun hilang..
Semua dilakukan sesuai instruksi krn kecintaan pd agama smp keluarga pun dikorbankan.
Feb 8, 2022 • 10 tweets • 3 min read
FAKTA-FAKTA yang tidak pernah disampaikan AKTIVIS WADAS MELAWAN
A THREAD
1. Pengukuran hari ini hanya untuk bidang tanah yang warga pemilik lahannya sudah menyetujui.
Lho sudah ada yang setuju? Oh ada banyak.. 2. Data terakhir
Dari 617 bidang yang akan dibebaskan di Desa Wadas.
Warga Setuju = 346 bidang
Masih abu-abu = 173 bidang
Menolak = 98 bidang
Oct 18, 2020 • 4 tweets • 4 min read
Keren ga sih, didlm UU CIPTAKER ini mbahas ttg digital dmana akses internet kita yg lemot akan dimigrasikan dr siaran TV analog ke digital.
Dan kalian2 ini pasti bete khan klo internet lemot.
Tau ga.. itu karena frekuensi 700 MHz msh digunakan utk siaran TV analog. Untuk itu diperlukan migrasi siaran TV analog ke TV digital, mk dibutuh terobosan yaitu dg UU CIPTAKER ini.
Amat jelas bahwa UU CIPTA KERJA ini membawa suasana sejuk bg para pelaku usaha khususnya UMKM. Dengan kemudahan2 yg diberikan oleh UU ini berbagai kemudahan bisa didapatkan.
finance.detik.com/berita-ekonomi…
🔸Memberikan pelayanan fasitas hukum dan perlindungan hukum.
Ini penting loh krn UMKM tdk mampu merekrut pengacara professional, maka dr itu Pemerintah akan memberikan pendampingan.
Kemudahan2 bagi Koperasi dan UMKM dalam UU CIPTA KERJA ini apa saja ya gaess..
Yuk kita simak 👌
#OmnibusLawPerkuatUMKM1. Kemudahan dalam memulai UMKM
👉 digratiskan dari biaya perizinan berusaha
👉 Perizinan lewat OSS (Online Single Submission)
👉 Peran pemerintah pusat & daerah dlm penyediaan pembiayaan usaha mikro & kecil aksesnya akan semakin luas, variatif & mudah
Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dg menertibkan Omnibus Law dimana 1 UU yg mensinkronisasikan puluhan UU scr serempak sehingga antar UU bisa selaras, memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja, inovasi dan bebas korupsi.
@jokowi #OmnibusLawBasmiKorupsi
UU CIPTAKER tujuannya sgt mulia krn memutar roda ekonomi, ekspor byk, pajak masuk byk, kembali ke masyarakat sehingga sandang, pangan, papan masy. bisa sejahtera.
Serta menghilangkan ego sektoral yg slm 75 pemerintahan menghambat efisiensi administrasi.
Beberapa pendapat dari para pengamat dan pakar ttg #OmnibusLawBasmiKorupsi menurut mereka.
Simak dan pahami ya gaes 👌
Bapak I Dewa Gede Palaguna, mantan Hakim Konstitusi dan Guru Besar Hukum, Universitas Udayana-Bali.
Prof. Romli Atmasasmita mengatakan bhw UU CIPTAKER ini memutus mata rantai korupsi & mafia.
UU ini dibentuk krn pengalaman orde baru yg nyatanya msh terjadi smp saat ini yaitu korupsi, maladministrasi, abuse of power, suap & mafia dr berbagai sektor.
Simak video Bapak Prof. @mohmahfudmd sebagai Menteri @PolhukamRI ttg kenapa Omnibus Law dibuat.
Pahami ya gaess, pd intinya Omnibus Law itu menghindari korupsi yg sdh mendarah daging sejak lama.
#OmnibusLawBasmiKorupsi
Banyak yg mengatakan bhw Omnibus Law ini melemahkan & menyengsarakan rakyat padahal justru melemahkan & menyengsarakan mafia, maladministrasi, suap serta pemburu rente.
Sebenarnya pendemo ini untuk siapa sih ?
Untuk para mafia apa utk rakyat ?? 🥺
UU CIPTA KERJA diyakini dpt menyelesaikan berbagai persoalan agar dpt keluar dr krisis mulai dr aturan perizinan yg berbelit-belit, kemudahan investasi, lapangan pekerjaan dan perpajakan.
Dalam UU ini semua dipermudah dan disederhanakan ya gaes 👍
#OmnibusLawTaatProsedural
Aturan yg dipergunakan dlm proses penyusunan draft RUU CIPTA KERJA adlh :
👉UU Ibukota Negara
👉UU Cipta Lapangan Kerja
👉dan UU Perpajakan.
Pada proses penyusunan RUU CIPTAKER telah melibatkan partisipasi publik loh gaess 👍
Yaitu meliputi pekerja/buruh, pengusaha, kementrian/lembaga, akademisi dan lembaga lainnya spt International Labour Organization.
👆👆
Tuh, kurang lengkap apanya coba.. #OmnibusLawTaatProsedural
Untuk perumusan klaster ketenagakerjaan pd UU CIPTAKER merupakan hasil kajian dari para ahli, FGD, Rembug Tripartit (pemerintah, buruh dan pengusah).
Berbagai pihak yg berhubungan dilibatkan, mantap khan.. 👍👍
Simak ya gaes video Bapak Wakil Ketua @DPR_RI Azis Syamsuddin yg menjelaskan transparansi dlm pembahasan RUU CIPTAKER.
9 fraksi memasukan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) lalu mnyatakan & berpendapat dirapat2 kerja, rapat2 panja, timus & tim sinkronisasi. #OmnibusLawTransparan
UU CIPTAKER sdh dibawa dlm Paripurna (tingkat 2) pd tgl 5 Oktober dmn pd tingkat 2 ini sdh melalui tingkat 1 yg dipimpin oleh Bpk. Supratman dr fraksi Gerindra sbg Ketua Badan Legislasi yg bertanggung jwb thd mekanisme dan struktur transparansi pembahasan.
Dalam proses pembuatan UU CIPTAKER melalui bbrp tahapan yakni raker & dr 9 fraksi memasukan DIM, menyatakan pendapat baik dlm raker maupun rapat panja (panitya kerja), rapat timus & rapat tim sinkronisasi dlm pembahasan raker smp rapat tingkat 1 sepakat.
#OmnibusLawTransparan
Dalam pembahasan raker, 9 fraksi tsb menyepakati, mengikuti serta menyerahkan DIM. Dan ke-9 fraksi sepakat melakukan pembahasan utk proses raker menuju rapat panja.
Lalu pimpinan baleg dan pimpinan panja melakukan RDP umum.
1. UU OmnibusLaw beri kemudahan pelaku usaha peroleh sertifikasi halal dengan tidak meninggalkan aspek dasar kehalalan produk. MUI adalah lembaga yang berwenang menetapkan kehalalan produk.
@KemenkopUKM #OmnibusLawBerkah2. UU OmnibusLaw ini beri kepastian hukum, pertanggungjawaban, dan keterukuran bagi para pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat halal, baik di BPJPH, MUI, maupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Upah minimum disesuaikan dg memperhatikan kelayakan hidup pekerja/buruh dg mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi daerah. Dan ini ditetapkan oleh Gubernur. Pengusaha dilarang mengurangi/menurunkan upah. Bagi usaha mikro berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
#ManfaatCiptaKerja
Sudah dipastikan bhw pesangon sdh menjd hak dr para pekerja/buruh. JKS tdk mengurangi dr manfaat jaminan sosial lainnya dan JKP “tidak” menambah beban pekerja/buruh.
Jumlah max pesangon 25x meliputi dr 19x dr perusahaan & 6x diberikan melalui program JKP.
1. Membuka lapangan kerja seluas2nya utk pencari kerja baru & pengangguran terutama dlm masa pandemi.
2. Memudahkan masy utk membuka usaha baru.
3. Dgn menyederhanakan mengurus usaha baru mk menghindari dr KORUPSI.
#CiptaKerjaUntukUMKM
Kebutuhan akan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja (anak muda) sangat mendesak apalg dimasa pandemi ini jumlah pencari kerja & pengangguran bertambah byk.