KETERANGAN PERS
NOMOR: 003/HM.00/II/2022

Respons Komnas HAM RI Terhadap Dugaan Kekerasan Dalam Proses Pengukuran Lahan Warga Untuk Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Sehubungan dengan terjadinya peristiwa kericuhan yang terjadi dalam proses pengukuran lahan warga untuk penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa (8/2/2022) lalu, ...

Seleksi Calon Anggota Komnas HAM RI 2022-2027 secara resmi telah dibuka. Kami mengundang seluruh elemen masyarakat yang menaruh perhatian di bidang hak asasi manusia untuk berupaya bersama kami dalam memajukan dan menegakan hak asasi manusia, serta menorehkan sejarah baru di Indonesia.

SIARAN PERS

SELEKSI CALON ANGGOTA KOMNAS HAM 2022-2027 TELAH DIBUKA Komnas HAM mulai membuka pendaftaran untuk seleksi Calon Anggota Komnas HAMPeriode 2022-2027. Proses penjaringan dan seleksi Calon Anggota ini untuk memenuhi masa kerja Anggota Komnas HAM periode 2017-2022 yang akan habis masa kerjanya pada November 2022 mendatang.

KETERANGAN PERS

Merespon terjadinya peristiwa kematian 6 (enam) Laskar FPI yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek dan sebagian wilayah Karawang, Komnas HAM RI telah membentuk Tim Penyelidikan untuk melakukan investigasi. Investigasi atas kasus tersebut sesuai dengan mandat Komnas HAM Pasal 89, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sejak Tanggal 07 Desember 2020.

Sejarah dan Dinamika HAM

= Sebuah utas = Hak Asasi Manusia (HAM) terbentuk karena adanya beragam peristiwa penindasan atau kesewenang-wenangan yang melahirkan korban umat manusia di berbagai belahan dunia. Proses pembentukan HAM membutuhkan waktu yang sangat lama, ratusan bahkan ribuan tahun.

Kejahatan Penyiksaan dalam Penghukuman

- Sebuah Utas - Pelarangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia mempunyai status khusus dalam perlindungan HAM internasional.

📣 📣 HARI 1 #FESTIVALHAM 2020.

Besok, 17 Desember 2020, akan dimulai #FestivalHAM 2020. Festival HAM tahun ini akan sangat berbeda karena dilakukan secara virtual sehingga diharapkan lebih bisa menjangkau publik secara luas. Hari pertama #FestivalHAM 2020 terdiri dari delapan (8) seri diskusi dengan berbagai macam tema. Delapan sesi ini diampu oleh lembaga Komnas HAM RI, @infid_ID, Pemkot Banjarmasin, @KomnasPerempuan, @RumahAMAN, @theprakarsa, @adn_asia.

UNDANGAN Sesi Paralel 7 #FestivalHAM 2020

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin di dalam Konstitusi UUD RI 1945. Namun, dalam praktiknya, masih banyak berbagai bentuk diskriminasi dan pengurangan hak tersebut. Komnas HAM RI sebagai lembaga mandiri telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kesehatan (SNP Kesehatan).

KETERANGAN PERS

Tim Penyelidikan Komnas HAM RI, hari ini telah melayangkan surat panggilan kepada Kabareskrim Mabes Polri untuk meminta keterangan tambahan terkait proses otopsi. Pemanggilan ini ditujukan kepada dokter yang melakukan otopsi jenazah 6 (enam) orang. Penting bagi Tim untuk mendapatkan keterangan tambahan guna pendalam baik prosedur, proses dan substansi otopsi yang dilakukan. Keterangan sebelumnya telah diberikan pada waktu pemeriksaan Kapolda Metro Jaya dan Reskrim Mabes Polri.

UNDANGAN Pleno 1 #FestivalHAM 2020

Situasi pandemi COVID-19, perlindungan terhadap masyarakat khususnya hak atas kesehatan menjadi hukum tertinggi (solus populi suprema lex). Pasal 25 DUHAM (1948) menyatakan bahwa ... ... “Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan.” Pengaturan tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 28H ayat (1) UUD 1945, ...

KETERANGAN PERS

Temuan Komnas HAM atas Perlindungan Hak Pilih dan Dipilih dalam Pemantauan Hari-H Pilkada 2020 pada Masa Pandemi COVID-19 Pada 8-11 Desember 2020, Komnas HAM melakukan pemantauan lapangan dan media terkait pelaksanaan Pilkada di 5 kantor perwakilan Komnas HAM RI yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua.

Undangan Webinar pada Sesi #FestivalHAM 2020

Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi tantangan tersendiri pada masa Pandemi COVID-19 ini.

Mau tahu pengalaman dan peran NHRI di berbagai negara dlm proses setiap negara mencapai SDGs di tengah pandemi COVID-19? Pada 29-30 September 2020, telah diadakan diskusi online tentang peran dari National Human Rights Institution (NHRI) dalam mendorong pencapaian SDGs yang diadakan oleh Komnas HAM RI bekerjasama dengan Danish Institute for Human Rights (DIHR).

📢📢 AGENDA HARI DUA #FESTIVALHAM 2020

18 Desember 2020 merupakan Hari Kedua pelaksanaan #FestivalHAM 2020. Simak agenda konferensi pada hari kedua melalui informasi pada utas berikut! Keragaman, Toleransi dan Ke-Indonesia-an.

Silakan bergabung melalui bit.ly/377QS6b pada 18 Desember 2020 mulai pukul 08.30 - 11.00 WIB

📢📢 AGENDA HARI SATU #FESTIVALHAM 2020

17 Desember 2020 merupakan Hari Pertama #FestivalHAM 2020. Simak agenda konferensi pada hari pertama melalui informasi pada utas berikut! Pemajuan dan Penegakan HAM di Masa Pandemi COVID-19: Tantangan dan Solusinya.

Silakan bergabung pada bit.ly/OpenFestHAM2020

Komnas HAM RI telah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 4 Tahun 2020.

1/3 Dokumen ini ditujukan untuk memberikan pemahaman bentuk dan jenis diskriminasi ras dan etnis dan pengaturan lebih lanjut agar negara dan masyarakat bersinergi dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis.

2/3

Tiga hari menuju #FestivalHAM2020!

Besok (15/12), akan ada dua kegiatan menuju #FestivalHAM2020, silakan simak melalui gambar terlampir dan pastikan kamu ikut bergabung ya!

Mohon jangan ragu menghubungi narahubung jika ada hal yang perlu ditanyakan terkait #FestivalHAM2020. Youth Assembly ini akan menjadi wadah untuk berkumpulnya organisasi pemuda, individu, dan gerakan di Asia dan Pasifik, serta perwakilan dari Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Latin untuk berbagi dan berkoneksi, menyatukan ekspresi solidaritas dan untuk membangun persatuan.

UNDANGAN

Webinar Peluncuran dan Diskusi Publik Survei Pandangan Masyarakat terhadap Hak atas Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Komnas HAM RI telah melaksanakan Survei "Pandangan Masyarakat terhadap Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia". Survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan melibatkan 1.200 responden.

UNDANGAN WEBINAR

Hak untuk berkumpul dan berorganisasi adalah hak asasi manusia yang dijamin di dalam Konstitusi UUD RI 1945. Namun, dalam praktiknya, masih banyak berbagai bentuk pengekangan dan pembatasan hak tersebut. Komnas HAM RI sebagai lembaga mandiri telah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 6 Tahun 2020.

UNDANGAN

Apakah anda pernah mengalami atau menyaksikan diskriminasi ras dan etnis di sekitar anda? Bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi ras dan etnis itu? Bagaimana kewajiban negara, dan partisipasi masyarakat dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis? Komnas HAM RI sebagai lembaga mandiri sesuai dg kewenangan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, telah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 4 Tahun 2020.

Perayaan #HariHAM 2020 pada Acara Kronik HAM Nusantara (10/10), ditampilkan empat fragmen/monolog Susilo Nugroho dan Broto Wijayanto (Aktor Teater Gandrik). Empat fragmen yang ditampilkan mengangkat isu-isu hangat terkini yang terkait dengan HAM.

Selamat menyaksikan! 1. Fragmen Monolog "Pendapat Kok Dilarang"

Monolog oleh Susilo Nugroho / Den Baguse Ngarso dengan naskah ditulis Budhi Hermanto ini mengangkat kerisauan tentang kebebasan berpendapat saat ini dan mengajak setiap orang untuk bijak dalam bermedia sosial.

KLARIFIKASI DAN KETERANGAN PERS

Sehubungan dengan beredarnya berita di berbagai media digital dan media sosial yang memuat foto beserta keterangan foto seperti pada terlampir di bawah ini.

1/4 Komnas HAM Republik Indonesia memberikan klarifikasi resmi sebagai berikut:

1. Berita dan foto tersebut TIDAK BENAR
2. Pria yang diberi lingkaran merah dalam foto tersebut bukan Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik

2/4