Pemerintah harus mampu mengukur dampak inflasi nasional baik dari sisi moneter dan sisi fiskal. Dari sisi moneter, kebijakan besaran suku bunga acuan Bank Indonesia akan mentransmisi menjadi besaran bunga kredit perbankan untuk sektor usaha. Dari sisi fiskal, asumsi makro inflasi nasional berada pada 2-4%. Artinya angka maksimal inflasi yang diukur pemerintah berada pada angka 4. Ukuran tersebut diukur dan direncanakan pada tahun lalu yang belum mengukur dampak ekonomi global akibat konflik Rusia-Ukraina.

Kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022, khususnya dalam pengawasan dan perlindungan konsumen, masih belum optimal. OJK masih belum sepenuhnya mampu menghentikan praktik investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal, robot trading ilegal serta berbagai instrumen keuangan atau investasi yang sedang marak dan merugikan masyarakat saat ini.

Bank Indonesia mengklaim mekanisme pasar melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan bentuk pencetakan uang. GWM yang harus disimpan di Bank Indonesia yang dulunya 6,5% sekarang dilonggarkan menjadi 3,5%. Apakah itu mencetak uang? Bukan. Itu hanya menggeser jumlah likuiditas milik bank yang dulunya disimpan di Bank Indonesia digeser ke masing-masing bank. Apakah likuiditas bertambah? Likuiditas hanya bergeser. Dari Bank Sentral ke industri perbankan.

Pak Dede @ChatibBasri Yth.

Saya menantang Bapak untuk berdebat secara terbuka dengan topik soal tawaran Quantitative Easing sebagai pilihan alternative kebijakan moneter di tengah pandemi covid19.

Karena saya sangat terkesan beberapa postingan Bapak terkait teori moneter. Debat terbuka bagian dari cara kita mencari solusi terbaik bagi bangsa negara.

Bagaiman mengambil kebijakan dalam program pemulihan ekonomi nasional. Skema terbaik di tengah ruang fiskal yang terbatas di APBN kita.

Debat antara saya dg Bapak @ChatibBasri pasti akan menarik.

UMKM terpukul paling awal, langsung kalah di babak pemanasan menjelang masuk gelanggang pertarungan di ring melawan Covid-19. Padahal saat krisis moneter 1998, UMKM menjadi primadona, penyelamat negara. Produk UMKM menjadi andalan ekspor karena harga murah akibat kejatuhan nilai tukar rupiah.

Menteri Keuangan jangan gunakan bantuan IMF dan World Bank untuk menanggulangi covid-19 Sebanyak 196 negara dan teritori mengalami konstraksi ekonomi akibat covid-19.

Covid-19 mengguncang situasi perekonomian setelah menyebar ke 185 negara dan teritori di seluruh dunia. Presiden Jokowi  memprediksi perekonomian dunia tahun ini turun dari 3% menjadi 1,5%. Berbagai negara pun membuat kebijakan untuk menjaga sistem keuangan dan perekonomian wilayahnya masing-masing.

UMKM merupakan salah satu struktur perekonomian terkuat bangsa Indonesia dalam menghadapi kondisi kontraksi dunia. Berbeda dengan perusahaan besar yang sangat terpengaruh kondisi global, UMKM langsung melibatkan masyarakat dan memiliki daya dukung kuat di akar rumput

Pemerintah jangan mengulang kesalahan yang sama untuk mengejar target penerimaan pajak di akhir tahun ini. Per 11 November 2019 penerimaan semua jenis pajak baru mencapai 66,85% atau Rp 1.054 triliun dari total target semua jenis pajak Rp 1.577 triliun pada 2019.

Sejak 2013, China menjalankan kebijakan inisiatif One Belt One Road (#OBOR) atau dikenal Jalur Sutra. Tujuannya memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antarnegara di Asia. Secara umum program ini berfokus pada pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk membentuk Jalur Sutra Modern.