Pertemuan bersama 20 Guru Besar dan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada guna mendapat masukan dari para akademisi mengenai Reorientasi Paradigma Pembangunan Kehutanan Indonesia Berkelanjutan. Formulasi dari pertemuan ini dapat menjadi catatan penting untuk pengelolaan kehutanan kedepan termasuk Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN).

FoLU net carbon sink 2030 jangan diartikan sebagai zero deforestation. Ini perlu dipahami semua pihak bagi kepentingan Nasional. Melalui agenda FoLU net carbon sink, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan (diantaranya berkaitan dengan deforestasi) pada tahun 2030.

Mendampingi Presiden Joko Widodo pada beberapa pertemuan bilateral dalam rangkaian kegiatan KTT Perubahan Iklim atau COP26 Glasgow. Pada pertemuan dengan CEOs Forum, Presiden Joko Widodo melihat pentingnya sinkronisasi kebijakan antara negara maju dan berkembang mengenai perubahan iklim.

Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, dan kolaborasi global merupakan kunci. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada World Leader Summit KTT Perubahan Iklim atau COP26 di Glasgow. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestasi turun signifikan, tercatat terendah dalam 20 tahun terakhir, dan kebakaran hutan turun 82 persen di 2020.

Menyambut kedatangan Presiden @jokowi, untuk memulai rangkaian kegiatan KTT Perubahan Iklim COP26 Glasgow. Presiden akan memberi National Statment pada World Leader Summit, 1 November 2021 di The Scottish Event Campus (SEC) atau malam ini WIB. Dilanjutkan dengan berbagai pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia, serta menerima kunjungan kehormatan di sekretariat Delegasi Republik Indonesia (Delri).

Ada simpang siur informasi, terlebih banyak data tidak valid yg sengaja dikeluarkan beberapa pihak. KLHK selaku pemegang mandat walidata pemantauan sumberdaya hutan, menjelaskan, penyebab banjir Kalsel anomali cuaca dan bukan soal luas hutan di DAS Barito wilayah Kalsel. DAS Barito Kalsel seluas 1,8 juta hektar hanya merupakan sebagian dari DAS Barito Kalimantan seluas 6,2 juta hektar. Perhatian perlu diberikan pada daerah hulu DAS Barito, dimana seluas 94.5% dari total wilayah Hulu DAS Barito berada dalam Kawasan Hutan.

Banyak sekali informasi bias di ruang publik terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

@KementerianLHK berkepentingan mengawal UU Omnibus Law berkaitan dengan tiga UU yaitu UU 32 tahun 2009, UU 41 Tahun 1999 dan UU 18 Tahun 2013. Saya mengajak semua pihak untuk mencermati pasal per pasal, bahkan Ayat per Ayat, serta kaitan antar UU, sehingga tujuan utama lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat dipahami dan didukung bersama.

Kabar baik dari Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT). Dari hasil pencermatan kamera trap, terekam Harimau Sumatera beserta 3 ekor anaknya.

Petugas juga menemukan mangsa Harimau Sumatera yang masih berdarah segar (baru saja mati diburu) pada saat pengambilan data kamera trap. Hasil kamera trap mengindikasikan daya dukung kawasan TNBT untuk Harimau Sumatera masih baik sehingga mendukung proses reproduksi dan pertumbuhan populasi ke depan. Alhamdulillah

Saya sampaikan berbagai uraian langkah korektif lingkungan dan kehutanan yang dilakukan pemerintah selama ini. Seperti tentang perhutanan sosial, perbaikan lahan gambut, penanganan karhutla, dan pengelolaan sampah. Dari berbagai uraian langkah korektif, maka dapat diproyeksikan langkah ke depan.