Ferry Koto Profile picture
#TebarkanManfaat
20 Jul
Entah karena Tempo demikian tak suka dg Pres @Jokowi atau redaksinya betul2 buta soal tata cara penyusunan STATUTA PTN/PTN BH, sehingga menulis judul begini.

STATUTA tdk disusun Pemerintah apalagi PRESIDEN. Tapi disusun PTN sendiri, yg ditetapkan Pemerintah sesuai jenis PTN nya.
STATUTA adalah peraturan dasar pengelolaan PT & merupakan landasan dlm penyusunan peraturan PT. Semacam konstitusi bagi PT.

Statuta wajib ada, PT negeri pun swasta.

Bagi PTN, statuta yg disusun ditetapkan oleh Mendikbud. Khusus PTN BH seperti UI ditetapkan Presiden lewat PP.
Ambil contoh Statuta UI.

Sebagai PTN BH, merujuk Permendikbud 139/2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi PT, maka UI dapat merubah STATUTA nya dgn menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang STATUTA.

Jadi UI sendiri dgn organ mereka yg membuat perubahan2.
Read 13 tweets
18 Jul
Tantangan zaman.

Oleh karenanya Pemimpin negara kedepan baiknya tak jauh jaraknya dr gen terbesar yg ada saat ini. Agar tak jomplang memahami realitas.

Tapi, Jangan jg yg terlalu muda, karena gen era ini, lebih lambat mandiri dibanding gen sebelumnya.

pewresearch.org/social-trends/…
Sensus Penduduk RI tahun 2020 menunjukan komposisi penduduk terbesar adalah Gen Milenials yg lahir 1981-1996 (25,87%) dan Gen Z yg lahir 1997-2012 (27,94%).

Separo lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Sangat menentukan wajah Indonesia kedepan.
Melihat komposisi itu, alangkah baiknya Presiden 2024 dari Gen X yg lahir 1965-1980.

Jangan dari Gen Baby Boomer (lahir 1946-1954), apalagi Gen Pre-Boomer (Sebelum 1946). Jomplang nanti dgn realitas Gen Z dan Milenial.
Read 8 tweets
2 Mar
Kasihan Pres @jokowi.

Melaksanakan sumpah jabatan menjalankan UU selurusnya, sesuai konstitusi, dgn keluarkan Perppres yg mengatur DIANTARANYA investasi Miras sesuai perintah UU, malah ditekan untuk melanggar sumpah jabatan dan konstitusi.

Kita ini negara apa? Hukum apa bukan?
Baca pasal 77 UU Ciptaker yg berlaku saat ini, terkait bidang usaha TERTUTUP (ayat 2 psl 12) dr penanaman Modal.

Tdk ada MIRAS disebut. Artinya MIRAS sesuai perintah UU masuk bidang usaha yg TERBUKA.

Dengan dicabutnya Lampiran III Perppres, sekarang MIRAS posisi dimana?
Ada yang katakan, MIRAS otomatis kembali masuk bidang USAHA TERTUTUP sesuai Perppres 44 Tahun 2016 yang ditandatangani pak @jokowi.

Ngelus dodo.

Perppres 44/2016 sudah tidak berlaku, ndoro. Sudah dicabut Perppres 10/2021
Read 10 tweets
2 Mar
Padahal Perppres itu memuat banyak hal. Diantaranya peluang& dukungan bagi UMKM& Koperasi. Tapi malah difitnah bahkan oleh tokoh bangsa dgn sebutan PERPPRES LEGALISASI MIRAS.

Dan padahal Perppresnya membatasi PENANAMAN MODAL dibid Miras, yg justru dibuka luas UU.

Bangsa mu ke
Jadi kalau bang @ZUL_Hasan katakan rakyat tak siap dg demokrasi terbuka, hemat sy, justru bukan rakyat pokok masalahnya.

Rakyat apa kata para pemimpin.

Para pemimpin nya ndak paham soal, malas baca, ya rakyat samikna.

Pemimpin hoby "bacakak", ya rakyatnya mudah terprovokasi.
Jadi pak @jokowi, pertebal sabar ya. Bapak ini dari kelompok rakyat kebanyakan, bukan kalangan "ndoro", kalangan elit, yg turun temurun merasa yg berhak memimpin rakyat.

Jadi bapak akan terus menghadapi berisiknya para ndoro yg bahkan baca UU nya saja tidak, harap dimaklumi.
Read 4 tweets
28 Feb
Prihatin

Jangan2 RUU Ciptaker tdk dikaji seksama, dan jangan2 Parpol tdk paham apa yg mereka SETUJUI u/ dijadikan UU.

Padahal justru Presiden lewat Perpres 10/2021 ini membatasi apa yg oleh UU Ciptaker dibuka luas.

CC @arsul_sani @AliNgabalinNew

news.detik.com/berita/d-54743…
Saya termasuk setuju, bahwa Miras itu tetap masuk Daftar Investasi Negatif alias tertutup untuk penanaman modal sebagaimana yg diatur di Perpres Nomor 44 tahun 2016 yg dikeluarkan Presiden @jokowi, melanjutkan apa yg ditetapkan Presiden Gus Dur lewat Kepres 96 tahun 2000.

Tapi..
Tapi, dengan telah diundangkannya UU Cipatkerja maka tentu semua harus tunduk pada UU tersebut.

Termasuk Pres @jokowi. Tidak bisa lagi meneruskan kebijakan bahwa Miras termasuk yang tertutup u/ penanaman modal.

Mestinya politisi sebelum kritik Perpres 10/2021 itu, baca UU dulu
Read 17 tweets
27 Feb
Mas Bud.....

Kesalahan besar dalam perkoperasian itu ya anggapan bahwa anggota Koperasi dianggap layaknya Pemilik Saham di PT.

Padahal koperasi itu adalah usaha bersama dgn maksud dan tujuan sama, yg diusahakan bersama2. Tak jalan sebuah Koperasi jk tdk bersama2 berusaha
Kesalahan ini berwujud akhirnya dalam pemilihan bentuk Koperasi, mas @budimandjatmiko.

Sy sering mencontohkan, bahwa kumpulan pedagang martabak, adalah salah jika membentuk koperasi Simpan Pinjam, apalagi Koperasi Konsumen. Walau persoalan mereka sering terkait modal.
Membentuk Koperasi yang juga menjual martabak (Koperasi Konsumen), justru akan menyaingi usaha para2 pedagang Martabak yg jd anggota.

Membentuk KSP justru keluar dari kompetensi usaha para anggota, yg pasti tak akan bisa membesar.

Tepatnya mereka harus bentuk Koperasi Produsen
Read 4 tweets
26 Jun 20
Bahlul bahlul bahlul...

Koq dikaitkan Trisila dan EkaSila dengan Komunisme, bahkan dgn PKI. Bahlul akut !!

Trisila, Ekasila itu disampaikan Bung Karno di Pidato 1 Juni 1945 di BPUPKI, sebelum kemerdekaan Indonesia. Dlm pembahasan tentang dasar negara Indonesia yg merdeka.
Ndak ada hubungan Trisila, Ekasila itu dgn Komunisme apalagi PKI. Bahlul!!

Koq masalah RUU HIP yg ada Ekasila & Trisila dikaitkan dgn komunisme & PKI? Jauh sekali.

Terlalu bahlulnya !!
Dalam pidato 1 Juni 1945 itu, Bung Karno menyampaikan tentang 5 prinsip Indonesia merdeka; Kebangsaan, Internasionalism, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Bertaqwa pd Tuhan YME.

Itu disebut BK Pancasila (kata Sila=dasar/asas, atas masukan ahli).
Read 12 tweets
1 Apr 20
Entah kenapa kawan2 ini, padahal PIMPINAN TERTINGGI sdh perintahkan BANTU PEMERINTAH @jokowi, tapi koq malah provokasi rakyat dg narasi "Pemerintah lebih memilih memakai dana abadi pendidikan dibanding mengalihkan anggaran Infrastruktur".

Padahal PERPPU sebut sebaliknya!!
Padahal jelas dalam PERPPU bahwa pemerintah lebih memprioritaskan penanganan #Covid19 dgn mengalihkan anggaran yg sudah ditetapkan di UU APBN 2020, TERMASUK anggaran Infrastruktur, bahkan yg telah di anggarkan u/ DAU, daerah diberi kewenangan alihkan untuk penanganan #Covid19
Sementara program2 pusat, tentu termasuk infra disebut dgn jelas di PERPPU, bahkan saking jelasnya tak perlu dijelaskan di penjelasan, DIGESER anggarannya untuk #covid19

Tak perlu ahli bahasa apalagi Doktor Hukum u/ jelaskan psl 2 (1) huruf c, PERPPU ini.

Verry Clearly !!!
Read 11 tweets
21 Mar 20
Ini saatnya mantan Presiden, mantan Menteri, ex pejabat, Politisi, dan semua yg kata2nya dapat menimbulkan pro kontra, MENAHAN DIRI mengomentari tindakan dan kebijakan pemerintah, yang BERPOTENSI MENIMBULKAN KETIDAKPERCAYAAN dan AKHIRNYA KEPANIKAN di masyarakat.

TUTUP MULUT DULU
Kalaupun ada tindakan atau kebijakan pemeirintahan Presiden @jokowi yg kurang tepat, keliru atau salah dalam penanganan #Covid19, gunakan saluran yg kalian punya untuk mengingatkan.

Jangan statemen di depan publik, apalagi hanya untuk menunjukan kalian lebih paham.
Ini saatnya BEKERJASAMA, saling SUPPORT, bukan saatnya menunjukan diri siapa yg lebih mampu, lebih paham, lebih layak jadi PRESIDEN. Tutup mulut akan lebih membantu rakyat saat ini.

Dan berbuat seperti Parpol, dan tokoh2 ini akan jauh lebih berguna.
Read 7 tweets
6 Oct 19
1. Busuknya oknum2 di @KPK_RI, sumbangan dana ke @PDI_Perjuangan yg jelas2 telah dikembalikan ke KPK sehari setelah diketahui ada dugaan tak sah dana tsb, fakta di pengadilan, tiba2 di festivalisasi KPK saat ini. Dana juga cuma 250 juta.

Sementara yg milaran, terungkap di.....
2. ... Sementara yg miliaran, bahkan korupsi yg sdh berlangsung tahunan, terungkap dan jadi fakta persidangan, baik saksi dan alat bukti di persidangan ada, malah oleh @KPK_RI diabaikan, tidak ditindaklanjuti.

Direksi yg hanya operator kebiasaan selama ini, malah divonis....
3... Sementara instansi dan pejabat2 yg selama ini menerima setoran "dana komando" tidak disentuh @KPK_RI.

Padahal jelas2 itu korupsi, merugikan keuangan negara bertahun2, membuat BUMN jadi tdk maju, tdk berdaya saing. Eh, malah tdk diusut oleh KPK..

Buta, atau bejat?
Read 9 tweets
23 Jan 19
1. Sy tdk ikut dukung mendukung dlm pilpres ini. Tapi bkn berarti jk menemukan hoaks apalagi fitnah akan membiarkan.

Ini contoh hoaks sekaligus fitnah.

Sanksi itu bkn Presiden @jokowi yg buat regulasinya tapi Pres ke-6 pak @SBYudhoyono tahun 2013. Cc @alvinlie21
2. Mau dukung pak @prabowo atau bro @sandiuno ya monggo, tapi jgn dgn cara hoaks, sebarkan fitnah, apalagi tumbuhkan kebencian. Pun sebaliknya pd yg dukung pak @jokowi-KH Ma'ruf.

Pamflet ini hoaks sjk 2018, sdh dibantah @BPJSKesehatanRI. Plus tuduhan "rezim bengis", itu FITNAH
3. Bukan membela Presiden @jokowi. Ndak ada urusan. Tapi fakta sebenarnya sanksi bagi yg tak daftar @BPJSKesehatanRI mandiri itu yg membuat bukan rezim @jokowi. Tapi era rezim @SBYudhoyono pada 2013.

Jadi sanksi itu memang amanat regulasi sejak 2013. Bukan Jokowi bengis.
Read 9 tweets
27 Dec 18
1. Begini penjelasannya, kenapa saya BERTANYA "minimnya pengetahuan @sandiuno soal kewenangan konkuren..." terkait twitnya yg komnetri soal jembatan yg beliau lalui.

Perhatikan yg saya garisbawahi.... Disini poinnya yg menimbulkan tandatanya minim pengetahuan..
2. Cawapres @sandiuno mengaitkan keprihatianannya melihat jembatan kayu di desa asal turunannya di Kabupaten Wajo dengan program infrastruktur pemerintah pusat.

Itu sangat keliru. Karena jalan daerah apalagi desa bukan kewenangan pemerintah pusat.

Mestinya.....
3.... Mestinya jk @sandiuno paham kewenangan konkuren, dimana ada penanggungjawab masing2 dlm pembangunan jalan/jembatan, tak kaitkan dgn program pembangunan infra pusat.

Justru jauh lebih baik pertanyakan apa saja kerja anggota @DPR_RI dapil Sulsel II, yg meliputi Kab Wajo
Read 8 tweets
12 Oct 18
1. Dini hari yg sepi tadi malam, sy tonton kembali talkshow @MataNajwa nya @NajwaShihab, topik "Satu atau Dua".

Penilaian saya;
1. Kualitas diskusinya masih payah, maaf. Skala 10, sy kasih nilai maks 6 saja. Lbh banyak sindiri-menyindir, tdk substantif, dan miskin gagasan.
2. Lebih mirip perdebatan di warung kopi. malah rasa2nya lebih tajam diskusi urang Minang di Lapau atau arek2 Suroboyo yg cangkrukan. Maaf sekali lagi, mengecewakan. @Dahnilanzar @budimandjatmiko @GunRomli @arsul_sani @NajwaShihab @MataNajwa
3. 2. Mana kelompok yg lebih bagus di acara @MataNajwa nya @NajwaShihab tsb?
Penilaian saya, Kelompok @budimandjatmiko unggul 5:3 dibanding @Dahnilanzar. Di point rekam jejak dan data ekonomi, tim tadz Dahnil kacau balau dan kalah telak dgn data lemah.
Read 11 tweets