Sebagai antropolog, saya tak berusaha menjawab apa santet itu ada atau tidak. Saya lebih akan menelusuri kenapa dia dipercaya dalam konteksnya atau, bahkan lebih spesifik, situasinya. Dalam situasi yang tepat, dia dipercaya, bahkan oleh mereka yang mengaku tidak percaya.

https://twitter.com/sciwatchdog_id/status/1863590408522989601

Ini cerita, misal, tentang Pak Suleiman. Pak Suleiman adalah Kapolsek di Kecamatan Buli, Halmahera antara 1982-1987. Begini antropolog Nils Bubandt yang meneliti di Buli sepanjang dua dekade menggambarkan oborolannya dengan Pak Suleiman.

Kebetulan Tapera yang jenaka





Pemerintah cuma punya pilihan yang sedikit di tengah-tengah kaburnya modal asing supaya anggaran tidak tekor. Surat Berharga Negara kita sekitar 30 persen dimiliki asing. Tapera jadi cara buat memaksa memobilisasi dana masyarakat ke SBN, tak pernah soal kepemilikan rumah rakyat.

Sebagai hiburan masa tenang, dan sebagai persembahan untuk presiden yang naik sebagai produk demokrasi dan akan turun sebagai yang melumatnya, saya mengumpulkan sampul-sampul Majalah Tempo yang memuat Jokowi sejak awal.

Sampul pertama: Sampul-sampul ini saya urutkan secara kronologis dan kumpulkan berdasarkan tema periode itu. Saya lompati beberapa sampul yang sulit untuk saya kategorikan secara tematik.

Pada pertengahan Mei silam, Ganjar mendatangi peringatan 25 tahun Reformasi. Bukan cuma berkunjung, Ganjar, yang waktu itu sudah dideklarasikan sebagai capres PDIP, menyinggung bahwa dia akan menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

Reaksi para aktivis? Singkat: hening dan sinis. Ganjar mungkin sekadar iseng-iseng berhadiah. Dia sudah tahu dia perlu membedakan diri dengan Prabowo. Dengan mengungkit soal pelanggaran HAM masa lalu, dia mungkin bisa menggalang dukungan kelompok aktivis, musuh abadi Prabowo.

Saya tidak heran kalau pertanyaan tentang identitas agama adalah pertanyaan yang biasa saja bagi sebagian orang. “Ya sudah, jawab saja agamamu apa. Apa susahnya.” Saya merujuk ke tanggapan yang muncul terhadap ungkapan Farel terkait agamanya. Reaksi ini bisa dipahami. Pertanyaan itu pasalnya memang tidak akan berdampak apa pun bagi sebagian orang setelah dijawab. Rasa penasaran si penanya tuntas dan hidup lanjut berjalan tanpa ada yang berubah.

Beberapa hari lalu Luhut ultah. Hari ini TNI ultah. Anggap saja utas ini bingkisan buat dua-duanya. Isi utas ini saya harap juga bisa membantu kita mengurai keruwetan politik hari ini, termasuk semakin kuatnya polisi dan kembalinya wacana dwifungsi TNI-Polri. Saya pun mau melengkapi tulisan saya yang sempat membantu mempopulerkan Luhut sebagai “Lord”. Tulisan itu saya susun pada awal pandemi di tahun 2020, sewaktu publik mulai tercengang dengan enigma rangkap jabatan Luhut.

Kemarin lusa hari demokrasi internasional. Saya juga baru sadar karena diminta DW menulis. Dan ketika diminta menulis, saya langsung dan cuma kepikiran satu hal. Jokowi. Jokowi adalah kasus menarik—dan paradoksal—demokrasi. Saya pernah bikin utas tentang hal ini juga sebelumnya. Sebelumnya, saya menyatakan Jokowi merupakan paradoks demokrasi. Jokowi terpilih jadi presiden meski ia tak punya latar belakang politik yang mendukung. Dia bukan dari ormas atau keluarga yang berpengaruh secara politik, bukan pula dari militer.

Ada beberapa kenalan yang mesti jadi pengabdi atasan 24 jam. Rata-rata bukan karena pekerjaannya vital tapi karena si atasan nggak bisa mengelola kecemasannya. Ada satu hal remeh yang bikin dia cemas, dia gak sabar nunggu beberapa jam lagi buat kontak si pekerja. Sekadar ilustrasi. Elon Musk bangunin staf humasnya jam 3 pagi cuma karena dia nemu blogger di Belgia ngejelek-jelekin namanya. Banyak yang kayak gini? Banyak.

buzzfeed.com/carolineodonov…

Permasalahan struktural, solusi individual adalah lagu lama. Tapi sinisme terhadap awardee LPDP, bahwa jebolan LN seharusnya bikin lapangan pekerjaan menunjukkan pola pikir menarik yang muncul beberapa tahun belakangan. Pola pikir itu: jebolan LN seyogianya pulang-pulang bangun kolaborasi bisnis buat merealisasikan idealismenya.

Atau dengan kata lain: jebolan LN yang ideal adalah yang bikin startup.

Sebagai seseorang dengan gejala kecemasan sosial dan bermasalah dalam artikulasi lisan, saya sedari awal sulit paham kenapa forum lisan besar dianggap bakal menyelesaikan perdebatan. Plus, kalau tak datang ke forum, tak bertanya, tak mengemukakan pendapat dianggap tak bernyali. Saya orang yang cenderung percaya tulisan lebih bisa mengemukakan persoalan yang kompleks secerara lebih efisien. Masalah-masalah lebih bisa diidentifikasi satu-persatu, dan yang meresponsnya akan selalu ada patokan supaya tak ada perkara dyang terlewat atau terlupa ditanggapi.

Saya nggak mau memburuk-burukkan presiden. Saya cuma mau bilang: Jokowi adalah simbol paradoks demokrasi. Dan mungkin dia akan jadi inspirasi tak habis-habis untuk perenungan praktis dan akademis tentang politik Indonesia ke depannya.

Sedikit telaah menyambut sahnya #OmnibusLaw. Jokowi adalah presiden pertama yang terpilih pasca-Reformasi tanpa latar belakang yang wah. Ia tak berlatar belakang militer, tak dibekingi ormas agama terbesar atau partai, tak lahir dari trah politik tertentu. Karier politiknya ketika memenangi pilpres baru seumur jagung.

Saya sempat mengumpulkan beberapa literatur tentang hubungan antara upah minimum dan lapangan kerja untuk bahan tulisan di @indoprogress. Saya bagikan saja di sini karena tulisan saya sepertinya nggak akan langsung menyentuh isu ini.
#OmnibusLawUUCilaka Disclaimer muka: aku sori nggak sori jebol literatur-literatur ini via sci-hub. Kami butuh ini.