Militer aktif menduduki jabatan sipil di Kementerian/Lembaga sebenarnya lebih tepatnya disebut “Doktrin Kekaryaan” (lampiran foto 1&2) bukan Dwi Fungsi ABRI.
Di arsip jelas Doktrin Kekaryaan diadakan untuk ABRI ikut dalam urusan ekonomi, sekaligus menempatkan militer aktif di jabatan sipil K/L seperti kekhawatiran banyak orang termasuk Bang @pandji wewenang penempatan personel militer aktif dipegang BABINKAR dan Dephan.

Sedangkan Dwi Fungsi ABRI itu doktrin politik dan sosial. Penempatan tentara aktif di MPR, DPR-RI, DPRD (lampiran foto 3&4), diseleksi Kasospol & Ketua Harian Golkar. Karena dengan menguasai parlemen membuat ABRI bisa ikut mengatur haluan negara & merancang internal mereka sendiri.
Klasifikasi doktrin bagi ABRI yg berlaku sejak transisinya Orde Baru hingga berkuasa penuh tuh begini👇🏻

Doktrin Dwi Fungsi ABRI (1966-1998)
Tujuan: peran politik dan sosial bagi ABRI
Institusi: Sekber Golkar dan Kasospol ABRI
Implementasi: MPR & DPR-RI/DPRD

Doktrin Kekaryaan (1966-1998)
Tujuan: peran ekonomi & sosial
Institusi: DEPHAN dan BINKAR
Implementasi: Lembaga/Perusahaan Sipil

Doktrin Perang Wilayah (1966-1998)
Tujuan: Operasi militer saat perang
Institusi: Sekolah Komando (Sesko)
Implementasi: Operasi dan pertempuran

Doktrin di atas bisa diterapkan karena banyak faktor sebenarnya. Mulai dari Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat yg membuat Amerika melawan pengaruh komunisme di banyak negara-negara Asia dan Amerika Latin umumnya menjadi pemerintahan militer dan otoriter lah yg didukung Amerika.
Hal ini membuat Supremasi Pemerintahan Sipil belum jadi fokus utama di tingkat global. Termasuk Amerika, yang baru fokus mendukung negara-negara yang mengedepankan HAM & Supremasi Sipil setelah Uni Soviet runtuh.

Di internal Indonesia sendiri faktor biaya perang (1945-1979) melawan Belanda, Inggris, Malaysia & Timor Leste membuat peran pengelolaan ekonomi oleh anggota militer disetujui.
ABRI juga memegang dalam politik gak terlepas dari kondisi sistem Demokrasi Liberal 1949-1959 yg mengakibatkan gonta-ganti Perdana Menteri dan kabinet. Sedangkan Orde Baru karena gak mau mencegah PKI dari sipil dan militer masuk pemerintahan.

Hal-hal di atas ini yang gue dapati dari buku pernah gue baca dan arsip zaman tersebut, akhirnya membuat gue pribadi berkesimpulan sangat beda dalam melihat narasi umum tentang Dwi Fungsi bakal aktif lagi gak relevan seperti saat beberapa hari lalu gue menanggapi tweet Bang @irwndfrry


Lahirnya 3 doktrin yg dipakai Orde Baru di atas itu, gak bisa dilepaskan dari Konsep Jalan Tengah yang dibuat Jenderal Nasution karena konteks berikut:
Pertama: Aksi protesnya militer di tahun 1952 pimpinan A.H. Nasution, Kemal Idris meminta Bung Karno membubarkan parlemen (lampiran arsip kesaksian Pak Nasution tahun 1966)

Tahun 2018-2019 malah lebih ekstrim, perusahaan Judi Online dan Judi Darat beroperasional di dalam negeri, legal dan berizin. NIB dikeluarkan BKPM yg saat itu dipimpin Pak Thomas Lembong (menjabat 27 Juli 2016-23 Oktober 2019) dengan kode KBLI 92000 bagi perusahaan ini 👇🏻
1. PT. Gateway Guna Selaras 12 Desember 2018 terbit NIB: 8120117292273
2. PT. Patron Aptika Utama pada 17 Desember 2018 terbit NIB: 8120217200077
3. PT. Value Cipta Gemilang pada 28 Desember 2018 terbit NIB: 9120406191971
4. PT. Proteksi Dunia Emas pada 28 Desember 2018 terbit NIB: 9120302240066
5. PT. Protokol Sasana Janawi 28 Desember 2018 terbit NIB: 9120101101889

Empat perusahaan legalitas hukumnya disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Oleh Dodong Iman Rusdani sebagai Hakim Tunggal mengabulkan izin kegiatan usaha JUDI ONLINE dan JUDI DARAT bagi empat perusahaan:
PT. Value Cipta Gemilang dikabulkan Mei 2019
PT. Proteksi Dunia Emas dikabulkan Agustus 2019
PT. Protokol Sasana Janawi dikabulkan September 2019
PT. Gateway Guna Selaras dikabulkan Oktober 2019
Dodong Iman Rusdani sekarang bertugas di Pengadilan Negeri Bandung

Sedangkan Sutedjo Bomantoro (sekarang Hakim Tinggi Pemilah Perkara Perdata di Mahkamah Agung) saat Mei 2019 selaku Hakim Tunggal di PN Jakarta Utara, telah mengabulkan peromohanan izin PT. Patron Aptika Utama guna melakukan verifikasi dan setifikasi produk JUDI ONLINE


Dengan adanya NIB dan KBLI oleh BKPM dan legalitas hukum dari PN Jakarta Utara ini berarti uang kelima perusahaan di atas gak bisa dibekukan oleh PPATK, gak perlu juga mereka money loundry karena sah di mata hukum dan 5 perusaah juga bayar pajak.
Biar gak dianggap fitnah atau menjatuhkan karakter, Pak Tom sbg kepala BKPM saat itu memang membawahi penerbitan NIB dan KBLI silakan cek 👉🏻 oss.go.id/informasi/kbli…
Profil Dodong Iman Rusdani selaku Hakim Tunggal yang meloloskan 4 perusahaan sekaligus pn-bandung.go.id/profil-hakim/

Salah paham antara Prof Margana dan Prof Peter pada awal 2020 akibat pihak ketiga yg membajak draft penelitian jadi buku dan mengkormersilkannya di pertengahan tahun 2018, bukan baru kejadian. Sebagai orang yg suka sejarah saya merasa gak pantas kita adu kedua sejarawan ini, sebab keduanya sudah ketemu, dan sudah ada hasil tim investigasi KPG di tahun 2020 lalu.
Saya yang kebetulan tau duduk perkara ini sejak awal, tentunya berdasarkan cerita langsung dari para pihak yg bersangkutan (bukan berdasar ss medsos) izin merunutnya dari awal ya 🙏🏻

1. Berawal dari tahun 2017 saat Pemkab Madiun dan tim peneliti UGM akan melakukan riset membuat buku edukasi sejarah Madiun bagi sekolah-sekolah. Tanpa tujuan komersil sama sekali.

2. Riset yg dilakukan tim ini kan progressnya dilaporkan ke Pemkab Madiun lewat seminar sosialisasi terbatas ini kan draf mentahnya dicetak guna diberikan ke peserta seminar internal aja.

3. Di tengah proses penelitian, tepatnya saat FGD sosialisasi yang terbatas ke dua, terjadilah publikasi/kebocoran draf di luar peserta FGD di pertengahan tahun 2018.
Leluasanya pembajak ini diperparah dengan sudah adanya ISBN yg memang pengajuannya sejak awal penelitian.

4. ISBN yg diajukan mengingat prosesnya lama ini pun ikut dinikmati pembajak yg progres kedua dari penelitian dan masih memakai sumber lama ini bocor, namanya pembajak ya gak peduli mau itu draft belum final kek, draf masih belum pakai temuan baru. Ya dicetak dan jual untuk keuntungan si pembajak.

5. Jelas pembajak ini saat mengkomersilkan draf penelitian pada pertengahan tahun 2018 ya gak perduli draf masih setengah matang mereka jual-belikan tanpa konfirmasi/izin dari kedua sejarawan termasuk dengan Pemkab Madiun sebagai pihak yang melakukan penelitian.
Hal ini yg jadi penyebab di versi bajakan yg bocor tidak ada kata pengantar.

6. Di tahun yg sama (2018) tim peneliti sejarah Madiun menemukan sumber baru yakni Stukken Betreffende Raden Ronggo berisi arsip residensi Yogyakarta sebanyak 400 halaman dari Arsip Nasional. Maka dari itu dalam buku edisi final jilid III Desember 2018 chapter pada isi buku sangat berbeda dengan buku bajakan yg pakai sumber lama. Hal yg wajar dalam sejarah jika ada sumber baru maka penulisan sejarah pun menyesuaikan.

7. Buku yang proses penelitiannya sudah selesai tadi akhirnya diterbitkan pada Desember 2018.
Progres ke-3 penelitian yang menggunakan sumber baru ini lah yang sudah final/utuh
Termasuk Bab 5 yang memabahas Ronggo Prawirodirjo III dan jadi pembicaraan publik sejak dua hari lalu akibat dituduh plagiasi ya kurang tepat, sebab isinya merujuk Stukken Betreffende Raden Ronggo bukan merujuk sumber lama seperti yang ada pada draf progres ke-1 dan ke-2.


8. Setahun berjalan, sejak diterbitkan penelitian yg sudah final tadi, pada awal 2020 Prof Peter yg diberi tau temannya terkait buku bajakan draf kasar ke-2 memuat rujukan panjang dari buku beliau pun menanyakan hal ini ke Prof Margana.
Prof Margana pun meminta maaf ke Prof Peter walaupun sebenarnya bab V pada buku versi final bersumber dari temuan baru catatan residensi Yogyakarta.

Boss, 400 Miliar itu bukan berbentuk uang yg dikantongin tersangkanya terus dibagi-baginya buat bikin demo
400 M itu keuntungan 8 perusahaan ini, sedangkan PT PPI cuma dikasih fee pengadaan & penjualan.
Silakan cek apakah demo Peringatan Darurat kemarin didanai 8 perusahaan ini.

https://twitter.com/tekarok007/status/1851337697341891049

Klasifikasi kerugiannya yg mana bang? Actual loss (jelas ada uang dimaling) atau potential loss (kemungkinan ada kerugian)?
Putusan MK tahun 2016 yg final and binding
Kasus korupsi pembuktiannya harus ada actual loss, gak bisa lagi pakai potential loss sebagai bukti korupsi.

https://twitter.com/nicoadic/status/1851531431744360765

Diduga merugikan negara 400 miliar @tomlembong ditetapkan sebagai tersangka korupsi impor gula saat menjadi menteri perdagangan 2015-2016 mengizinkan importir gula bermasalah.
news.detik.com/berita/d-76128… "Saya serahkan semua kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa," kata Tom di Kantor Kejagung saat bertemu para wartawan.

Terpantau setelah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung, akun X Tom Lembong sudah tidak aktif.
era.id/amp/168379/tet…

Kalau mau yg konkret + relate hasil kerja/pikiran Kyai Ma’ruf Amin melihatnya jangan sebagai Wapres. Lihat posisi dia sebagai Legislator dan akademisi, contoh:
Ma’ruf Amin yg tugasnya di DPRD memang bikin aturan, di tahun 1980 usul ke Pemprov Jakarta agar informasi periode berlaku bulan dan tahun yg ada di STNK dipasang juga pada plat nomor kendaraan. Usulannya sebagai Ketua Fraksi PPP itu jadi usulan bersama DPRD Jakarta. Gak cuma Pemprov Jakarta, Soeharto melakukan aturan itu secara nasional.

Hal konkret lain sebagai akademisi, @kiyai merupakan Profesor Ekononomi Islam, adanya BSI dan Bank Muammalat adalah gagasan para ekonom Islam, salah satunya Yai Ma’ruf.

Konteks:
1. Ma’ruf Amin merasa polisi terlalu makan waktu lama dan bikin macet saat razia yg sebelum 1980, hampir semua kendaraan di-stop untuk diliat STNK pengendara aktif apa gak. Biar gak semuanya di-stop makanya bulan dan tahun aktif kendaraan itu dibuat juga pada plat nomor.

2.Ekonomi berbasis syariah dibahas para ekonom Islam termasuk beliau, menggelar Konferensi Ekonomi Islam di Universitas Islam Bandung tahun 1990. Hasilnya konferensi dibahas di Munas ke IV MUI.
Lobi politik dengan Soeharto penguasa Orde Baru ini lah peran tokoh ekonomi Islam dan Kyai Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syariah Nasional di MUI mengajukan nama Bank Islam Indonesia, Bank Karya Islam & Bank Amal Islam.
Dorongan dilakukan juga oleh ICMI (pimpinan BJ Habibie). Para tokoh di ICMI dan MUI yang bolak-balik meyakinkan Soeharto (yang Kejawen)soal konsep ekonomi Islam, pada awal 1992 Pemerintah Orde Baru resmi menamai Bank Muammalat dan mendirikannya.
Sultan Hamengku Buwono IX kalau melihatnya dia jadi Wapres pun ya akan terlihat gabut & gak ada dampak.

Tapi kalau melihat Sultan HB IX sebagai pemikir, negosiator & konseptor, kontribusinya buat ASEAN dan republik ini bejejer lebih dari 60 hasilnya kalau mau di list satu-satu

https://twitter.com/inayahhilya/status/1847855585766887526

National Information Officer PBB di Indonesia bantah dua halusinasi gerombolan penipu di UIPM. PBB bantah klaim UIPM representatif PBB dan klaim UIPM setara PBB, UNESCO & WHO.
UIPM mengajukan pendaftaran di ECOSOC sebagai LSM bidang penelitian, lalu ECOSOC approve UIPM sebagai LSM dengan status konsultatif.
“Sangat jelas bahwa status konsultatif tidak membuat posisi mereka menjadi bagian dari PBB," kata Siska Widyawati Perwakilan Indonesia di PBB.

Jadi Rantastia si tentara palsu ini mengajak teman yang setara gobloknya dengan dia untuk menggunakan status konsultatif LSM di ECOSOC sebagai tameng UIPM melakukan tindakan penipuan jual beli gelar akademik.

Pertanyaannya, kapan gerombolan penipu ini akan ditangkap? Yth @Poldametrojaya_ @DivHumas_Polri

idntimes.com/news/indonesia…. @Kemhan_RI tolong dicabut gelar dari kampus bodong UIPM untuk 1 pati dan 7 pamen.
Intelijen kalian kerjaannya ngapain?
Saya yang bukan intel aja nemu jejak Rantastia Nur Alangan tahun 2015 bukan tentara kok
Tahun 2015 “Uncle Rantas” ini pengajar anak SD mewarnai & menggambar!!

https://twitter.com/kemhan_ri/status/1799309690691883327

Pernyataan kampus UIPM ini malah menambah banyak pertanyaan pas selesai saya baca.
Begini aja deh, saya pribadi mengajak diskusi dan debat terbuka Prof. (H.C) Dr. Lt. Gen Rantastia Nur Alangan sebagai pendiri UIPM.
Saya berharap Prof. Rantastia mau diskusi langsung secara fisik sama-sama hadir di satu tempat, masing-masing membawa arsip dan literatur rujukan.
Jangan lewat aplikasi meeting online, karena pembahasan debat terbuka yg saya ajukan ini sudah sangat dikuasai Prof. Rantastia.

Pembahasan pertama soal Keberadaan Harta Karun Bung Karno.
Prof. Rantastia sebagai orang yg sudah lama aktif dalam kegiatan berburu harta karun Sukarno bisa menjelaskan keberadaan harta itu, termasuk mendebat saya sebagai orang yang membatah adanya harta itu.

Pembahasan kedua seputar eksistensi Kerajaan Prussia. UIMP yg dalam berita di bawah ini diakreditasi Order Kingdom Prussia. Saya minta koreksi pengetahuan saya terkait Kerajaan Prussia yg sudah bubar 106 tahun lalu, wilayahnya sekarang jadi 8 negara adalah gak tepat.
Saya perlu pencerahan argumen Prof. Rantastia tentang Kerajaan Prussia ini masih eksis di tahun 2024 hingga sempat memberi akreditasi untuk UIMP kampus yg beliau dirikan.

Semoga ajakan diskusi dan debat terbuka ini sampai ke Prof. (H.C) Dr. Lt. Gen Rantastia Nur Alangan. Teman-teman yg kenal atau sering ketemu beliau pun silakan disampaikan.

Note: Karena tweet saya sebelumnya lebih banyak sarkastik. Ajakan diskusi dan debat terbuka untuk Prof. Rantastia Nur Alangan bersifat serius, bukan saya lagi bercanda.

Mengenai lokasi debat dan kanal streaming akan di-update lebih lanjut, tergantung tanggalan Prof. Rantastia

Di web UIPM selain kita bisa mengajukan gelar Doktor Honoris Causa
Gue takjub UIPM ini kayak pusat segala ilmu pengetahuan 🤯 di bawah asuhan Prof. Dr. Mohammad Soleh Ridwan (yg foto selfienya dipajang di web kampus), bidang keilmuan yg UIPM mulai dari enjenering, kesehatan, humanoria, teologi, agrikultur, ilmu kelautan, ekonomi, kimia, politik, filsafat dll. Lengkap ilmu dunia akhirat ada semua.

Yang mau kuliah online di sana silakan daftar, kalau mager kuliah tapi pengen cepet sukses UIPM punya solusinya supaya jadi “influencer” sukses kayak @RaffiAhmadLagi


Karena Prof. Dr. Mohammad Soleh Ridwan pergaulannya sudah antar bangsa-bangsa bro, mungkin karya ilmiah beliau langsung dicetak dan lembaran-lembaran kertas itu langsung dikasih ke PBB buat dibaca.

Ini seriusan karena di web kampus banyak foto Prof. Soleh di markas PBB lho

https://twitter.com/valfadillah/status/1840527112987664515

Bung Karno mengeluarkan UU Darurat No.10 tahun 1957 berdirinya Palangkaraya di Kalteng sbg “ibu kota ideal” itu bukan buat ibu kota Indonesia tapi menjawab gejolak di luar negeri dan dalam negeri di tahun 1952-1963.
Gak ada wacana pindah ibu kota negara di UU Darurat itu, coba baca aja. Yg ada malah pengakuan pemerintah Sukarno soal membentuk daerah otonomi pun mereka gak sanggup karena gak ada uangnya, apalagi ibu kota dipindahin dari Jakarta ke Palangkaraya yg dananya pasti lebih besar dan jelas gak ada.

Palangkaraya akan jadi ibu kota Indonesia asalnya dari interpretasi Menteri Pekerjaan Umum Roosseno dan Mantan Gubernur Kalteng Tjilik Riwut bukan dari Bung Karno, itu lah sebabnya Bang @realfedinuril gak pernah nemu pernyataan Bung Karno dalam urusan ini. Malah akibat ada narasi tersebut Bung Karno mengeluarkan UU No.10 tahun 1964 guna mempertegas status Jakarta tetap ibu kota negara Indonesia.

1. Gejolak dalam negeri area Kalimantan sejak 1953-1956 karena paramiliter Suku Dayak “Gerakan Mandau Talawang Pancasila” memberontak akibat mereka kurang diakomodir oleh pemerintah daerah Kalsel, Kaltim, Kalbar. Suku Dayak minta otonomi akhirnya dibuatkan Provinsi Kalimantan Tengah. Di wilayah lain muncul tuntutan otonomi oleh PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi.
Gejolak di luar negeri konteks saat itu perebutan wilayah Semenanjung Malaya & Borneo antara Inggris (Feserasi Malaya) dengan Indonesia (PARAKU & GPRS).
Palangkaraya (arti: tempat suci) diumumkan bulan Mei 1957 yg sebulan itu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri dan Paskah.

Walaupun Bung Hatta tidak dipilih langsung oleh jutaan rakyat seperti Gibran Beler. Tapi Bung Hatta dan Bung Karno dipilih berdasarkan konsensus puluhan tokoh pejuang dan pemikir kemerdekaan, mas.
Perbadingan yg anda ajukan ini ahistoris, konteks 1945 itu rumit. Partai dan sistem pemilu ini kan barang baru buat kita maka konyol kalau membandingkan Bung Hatta gak dipilih rakyat. Mana lah rakyat tahun 1945 nuntut sampai sejauh itu.

Kita proklamasi merdeka aja keputusan dibuat cepat karena gak terprediksi sama founding fathers kalau fat man dan little boy bakal ngancurin Jepang, ditambah Soviet udah nunggu di Manchuria sono.
UUD 1945 aja kata Bung Karno sementara dibuat dulu untuk syarat terpenuhi mendirikan negara, kalau udah membaik baru dibikin yg bener.
Karena Belanda balik lagi ke sini 1945-1949 itu kan yg buat kita baru agak mendingan dan bikin pemilu 1955 dan pemilu daerah 1957. Fatal ini. Diperparah narasi sejarah kita seolah Dewan Konstituante gak kerja sehingga gagal buat konstitusi. Baca risalhnya sakit banget gue mereka dibubarkan.
UUD 1945 itu terlalu sentralistik, semua kekuasaan dipegang presiden tanpa pasal mengadili presiden jika gak bener.

https://twitter.com/aditya_bp/status/1835247413499720115

Rumah Pegangsaan Timur No.56 sebelum ditempati Bung Karno tahun 1942-1946 adalah rumah Jhr. Pieter Rutger Feith seorang pengacara dan anggota Departemen Hukum dan Sejarah Batavia.
Hal ini bisa dilihat di catatan pejabat, catatan Harry Poeze & Koran Pemandangan 11 Januari 1941.

https://twitter.com/secr3thm4nz56/status/1823542782696517704

Catatan Harry Poeze menerangkan rumah Pegangsaan No.56 milik Feith itu diberikan oleh Jepang untuk Sukarno.
Rumah itu pernah dimiliki Baron van Asbeck seorang guru besar dan Moh Yamin pernah ke sana. Dijelaskan G.J.Resink di buku Rechtshoogeschool, Jongereneed, Stuw en Gestuwden

Tahun 1999 ada yang lebih gila dari ini, uang palsu 400 Miliar dicetak untuk didistribusi ke milisi pro-integrasi Timor Leste pas referendum.
Yang kena hukum cuma pangkat mayor TNI
Inisiatornya Jenderal TNI gak pernah dibawa ke pengadilan. Di pilpres kemaren dia malah jadi timses

https://twitter.com/jelli_cent/status/1804152824349294899

Penjelasan dari Kumham ini tolong diingat ya terutama cewek. DUA ORANG DEWASA LAJANG YG NGENTOT DI LUAR NIKAH ATAS KESEPAKATAN BERSAMA LALU HAMIL, COWOKNYA GAK BISA DIPIDANA JIKA LARI GAK MAU NIKAHIN. APALAGI SEBELUM NGENTOT TAK ADA PERJANJIAN MENIKAHI KALAU TERJADI KEHAMILAN.

https://twitter.com/rerepandya/status/1788935996836598220

Makanya aturan agama dan norma sosial di Indonesia mengatur baiknya gak usah ngentot kalau belom nikah. Kalau masih nekad ya dampaknya memang hamil anak manusia, gak ada dampak lain.
Ngentot walaupun atas kesepakatan bersama lebih baik jangan dan dipikir ulang ribuan kali.

“Ibnu Sutowo dikejar Lopa sampai ke liang kubur” anekdot ini gue denger pas masih kecil dari om sembari pasang bendera setengah tiang, dulu gak paham maksudnya. Ternyata konteksnya berkabung saat Jaksa Agung Baharuddin Lopa wafat, epic-nya makam beliau di Taman Makan Pahlawan Kalibata banget pas di samping makam Letjen TNI (Purn) dr. Ibnu Sutowo yang udah mati duluan 12 Januari 2001.

Menangani kasus korupsi besar jadi tugas utama dari Gus Dur untuk Baharuddin Lopa yang diangkat sebagai Jaksa Agung 6 Juni 2001 belum sebulan menjabat 3 juli 2001 ia wafat di Riyadh, Arab Saudi saat umroh.
Di Istana Negara, Presiden Abdurrahman Wahid mengurung diri di kamarnya sambil menangis saat menerima kabar dari Kedubes Indonesia di Arab Saudi terkait wafatnya Baharuddin Lopa. Gus Dur mengatakan langit Indonesia runtuh saat memimpin upacara pemakaman Baharuddin Lopa di TMP Kalibata 6 Juli 2001. Indonesia’s Anti-corruption Crusader has Died menjadi tema pemberitaan media luar negeri atas wafatnya Baharuddin Lopa, diksi crusader itu gak berlebihan karena sebagai pejabat tinggi bisnis sampingan Lopa hanya membuka wartel kecil dan rental PS di samping rumahnya.

Soal Tragedi Semanggi kalau menyeret Prabowo jadi tanggungjawab dia juga malah aneh mas karena saat Tragedi Semanggi dia sudah sipil.
Prabowo di-kick dari ABRI pada 21 Agustus 1998 sementara Tragedi Semanggi I di 13 November 1998 juga Tragedi Semanggi II di 24 September 1999.
Concern soal pelanggaran HAM itu perlu banget buat kita, tapi diimbangi sama pemahaman rentang waktu kejadian dan terduga pelaku tiap tragedi siapa aja karena beda-beda, gak semua tragedi itu pelakunya Prabowo, dia posisinya di kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Berharap sama pengadilan dan pergantian pimpianan republik ini sama aja bohong mas. Mau presiden Indonesia ini nabi atau wali sekalipun kalau UU Pelanggaran HAM dan mekanisme pembentukan Pengadilan HAM pengajuannya yg muter lintas birokrasi kayak sekarang ya percuma.

https://twitter.com/yksydnacnottoc/status/1758527825773257041

Prabowo 4 kali kalah pun para terduga pelanggar HAM ini gak diadili, mas. Karena mereka tersebar saat pemilu, entah sebagai kontestan maupun timses.
Dari foto itu aja bisa kita lihat timnas Anies-Muhaimin ada Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Dewan Penasehat.
Di TPN Ganjar-Mahfud ada Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono yg sempat disebut masuk TPN Ganjar-Mahfud, yg dibatah Pak Hendro bahwa namanya dicatut masuk situ. Sedangkan Pak Arsjad akan jelaskan hal tersebut walau sampai sekarang belum ada lanjutan.

Untuk Jaksa Agung membuat pengadilan khusus Palanggaran HAM berat ini kan selain Komnas HAM ada rekomendasi DPR-RI, nah membuat parlemen yg isinya anggota Parpol agar isi kepalanya ini kan gak pernah ketemu. Jaksa Agung, DPR-RI, Parpol, Komnas HAM dan Presiden, sejak dibentuknya UU Peradilan HAM tahun 2000 lalu kan gak pernah serius bikin ini jadi clear. Karena mereka semua itu statusnya Terduga.
Bisa bener bisa gak melakukan pelanggaran HAM.

Organik itu. Menarik buat liat hasilnya nanti, sebab militansi dan basis jaringan kpopers udah dari dulu diincar politisi saban pilkada/pilpres coba gandeng salah satu fandom, berujung gagal karena kpop gak suka diseret ke ranah politik. Kalau gini sih bakal putaran ke dua antara 01 dan 02.
03 masih berbenah, selain karena isu soliditas PDIP, ditambah beberapa kader PPP yg khawatir parliamentary threshold gak goal jika tetep di koalisi. Ituah sebab memilih pindah, sekarang PPP lagi proses pecatin kader yg nyebrang.

2024 jadi titik balik kpopers, mereka lintas fandom rata-rata menyatakan dukung 01 dgn cara mereka sendiri secara sukarela. Buat gerakin satu fandom tuh gak mudah apalagi itu bubble lintas fandom, makanya capaian Anies Imin gokil. Walaupun kemaren ada gesekan internal antara Ahmad Ali dan Sudirman Said ya udah ganti percakapannya soal live tik-tok Anies dan dukungan kpop ke Amin. Ngeliat respon mayoritas ya organik, coba bandingin responnya saat Anies daftar ke KPU bareng relawan dari fans One Piece kan mayoritas kontra.
Respon penolakan politisi dari kpopers udah banyak, Jokowi di 2016 disemprot krn bilang dia fans EXO dan Suju

https://twitter.com/Wrdgsmyc/status/1741370903110496535?t=xhJ3YZNP-sacxHMRwcLtZQ&s=19

Tolong dibantu @beacukaiRI, @beacukaipriok, Mas @prastow, ini UMKM mau ekspor produk (Batok Kelapa & serat kayu) malah terkendala di Bea Cukai dan harus bayar 118 juta jika ekspor mau dilanjutkan, kalau gak mau maka produk batok kelapa dan serat kayu tadi disita. Pekerja UMKM di bawah yg kasian, sudah urus izinnya susah, terjual pun belum tapi sudah harus membayar nominal gede.

https://twitter.com/thechaioflife/status/1728238898168647931

Yok bang, kasian si bapaknya terancam penjara, padahal udah bantu memberdayakan masyarakat lewat UMKM nya.
Cc: @kemenkopmk @KemenkopUKM

https://twitter.com/Hilmi_ak/status/1728583393791926601?t=NhUfA2ROggKebyLhNKiI1g&s=19

No viral no justice ❌️
Udah viral tetep gak ada justice ✔️
Manuver Jaksa mengadili kembar pembawa malapetaka jauh panggang dari api, anak buah anda nih Pak @ST_Burhanuddin
1. Kembar penipu gak dikenakan pasal Tindak Pidan Pencucian Uang
2. Kembar penipu gak dihadirkan di ruang sidang, jadi sidang online aja alasan aturan sidang online belom dicabut (Padahal covid udah lewat)

"Kenapa pasal tindak pidana pencucian uang hilang? Padahal diduga Rihana dan Rihani melakukan tindak pidana pencucian uang dalam modusnya menipu penjualan iphone," kata Kuasa Hukum Korban
Pak Jaksa jangan kebanyakaan main mata, nanti kicer matanya jadi juling loh
Cc: @ST_Burhanuddin

pojoksatu.id/nasional/amp/1…
metro.tempo.co/amp/1774383/si…

"Mobil itu tidak lulus uji emisi, bahaya kalau digunakan di jalan umum. Kita tunjukkan ke publik mobil listrik karya anak bangsa yang dibanggain ternyata enggak layak,” ujar Sarjono Turin. Argumen intelijen top Kejaksaan Agung itu bak pukulan Uppercut terhadap upaya Indonesia menghasilkan mobil listrik sendiri, para penggagasnya bukan diapresiasi malah dijerat tuduhan korupusi. Targetnya Indonesia pada 2013 selaku tuan tumah sudah menjamu tamu APEC dengan mobil listrik nasional garapan negeri.

https://twitter.com/setkabgoid/status/1698330992472449535

Tucuxi, Selo dan Gendhis adalah prototipe mobil listrik garapan Putra Petir, julukan bagi Ricky Elson, Mario Rivaldi, Dasep Ahmadi, Ravi Desai, Danet Suryatama, para ahli mobil listirik yg dipercaya ex Menteri BUMN Dahlan Iskan.
voi.id/amp/306949/tuc…