ini keputusan @Kemdikbud_RI yg saya dukung sepenuhnya. kewajiban publikasi di jurnal u/ S2-S3 mmg justru merusak kinerja akademik scr umum krn banjir tulisan 'sampah' di jurnal 'sampah'.

satu hal yg mesti dipikirkan lbh lanjut: menjaga kualitas lulusan.

tekno.tempo.co/read/1765957/a… menjaga kualitas lulusan ini penting. khususnya S3. untuk negara berkembang, publikasi di jurnal mungkin bisa menjadi salah satu alat menjaga mutu. mungkin.

kekhawatiran saya, inflasi doktor. prodi S3 yg tidak mensyaratkan publikasi mungkin akan diserbu. karena gampang lulusnya.

kemarin 4-in-1, lalu masker. sekarang WFH. besok modifikasi cuaca, lalu entah apa ...

gimana kalau mikir agak panjang dikit. ini soal baku mutu udara. itu yang mesti diperbaiki.

Menhub Ungkap Hasil Rapat di Kantor Luhut: Seluruh Kementerian Sepakat WFH
kumparan.com/kumparannews/2… baku mutu udara yang jebol ini penyebabnya macam-macam. di antara yang gede: transportasi, industri-konstruksi, PLTU batu bara, juga pembakaran terbuka.

nah, gimana kalau solusinya diarahkan ke sana? bentuk satgas misalnya. bikin rencana kerja, target, dan peta jalan.

orang pamer karena identitas dan rasa keberadaannya 'lekat' pada apa yang dipamerkan. ada yang pamer harta, rumah, kendaraan, jabatan, gelar. bahkan pamer anggota keluarga --suami, istri, anak.

salah? mungkin tidak.
pantas? nah itu masalahnya. kepantasan, dalam bahasa latin: 'decorum' -- merujuk pada gugus sikap, pemikiran, tindakan, perilaku yang 'baik dan sesuai pada tempatnya' (a particular requirement of good taste and propriety).

dari sini saja sudah bisa dinilai, pantaskah pamer?

betul kata p @jokowi wacana penundaan pemilu tak bisa dilarang.

jadi, ditandingi saja wacana itu dengan wacana penolakan penundaan pemilu. demokrasi yang baru seumur jagung di negeri ini jangan dibiarkan mati. jangan ulangi kelamnya sejarah orde baru.

nasional.kompas.com/read/2022/03/0… mengapa pemilu mesti ditunda? apa alasannya? covid? menjaga perekonomian? memastikan legacy agar tidak mangkrak? perang rusia-ukraina? tidak ada pengganti pak jokowi yang lebih cakap?

itu semua alasan yang mengada-ada. pikirkan dengan jernih. dengarkan hati nurani.

pemilu hanya bisa ditunda dalam situasi darurat. jangan cari2 alasan menunda pemilu krn itu hny akan merusak demokrasi dan mencederai seluruh alasan reformasi.

dari 270 juta orang indonesia, pasti ada yg bisa memimpin dgn baik, malah lebih baik. gak gampang, tapi harus dicari. iya, sebagian dari kita khawatir belum ada pengganti pak @jokowi yg sebaik beliau.

tapi apakah kita tidak lebih khawatir kalau kita tidak bisa menemukan pemimpin masa depan yang sama baiknya, atau malah lebih baik?

Ini cerita ttg penanganan korona dari negeri tetangga.

Hari ini tiga minggu lebih saya di Singapura. Memenuhi undangan sbg Senior Fellow di Lee Kuan Yew School of Public Policy di NUS.

Setiap kali ngobrol sama teman di tanah air, ditanya: gimana korona di sana? segawat apa? Wajar sih ya pertanyaan itu. Karena entah bagaimana berita yang masuk ke tanah air ttg situasi di Singapura ini memang membuat panik. Diberitakan angka penularan yang tinggi, rumah sakit kewalahan, bahkan sampai yang mati banyak sekali.

Saya juga sempat khawatir.

Tahun 1928, kaum muda nusantara mencanangkan tekad mewujudkan kemerdekaan. Kini kita juga mesti berani bertekad utk menjadi bukan hny salah satu bangsa terkaya seantero jagat, namun juga negara dgn warga yg bermartabat.

Cttn di @hariankompas 28/10/21 h6
kompas.id/baca/opini/202… Judul aslinya 'Angan Kesatuan dan Kebangsaan.' Diterjemahkan ke Bahasa Bali oleh @hariankompas. Kejutan menyenangkan di hari Sumpah Pemuda.

Apa isinya? Refleksi ttg cita2 kita sbg bangsa, realitas hidup bersama kita saat ini, dan bagaimana merawat harapan mewujudkan cita2 itu.

kebenaran mesti selalu disuarakan, apapun risikonya. ia seperti obat. meski pahit, perlu ditelan kalau mau sembuh.

pemerintah dan masyarakat yg dewasa tidak alergi dengan kebenaran -siapapun yg menyuarakannya- meski menggugat kemapanan tatanan kekuasaan. pandemi ini, apalagi gelombang kedua ini, membuka ruang refleksi: sejauh mana pemerintah dan masyarakat sungguh dewasa melihat diri sendiri.

pademi ini 'sekedar' hukum alam: kita memetik apa yang kita tanam sendiri di masa lalu. entah itu kebijakan, atau praktik pembangunan.

Hari ini, 28/4/21, Kepala BRIN dilantik: Dr LT Handoko @lthandoko; juga Mendikbud-ristek: @masmenteri Nadiem Makarim.

Selamat atas pelantikan tersebut. Tugas berat sudah menanti untuk memajukan riset dan inovasi di tanah air. Saya sudah menyampaikan pendapat saya mengenai pembubaran Ristek dan peleburannya ke Kemendikbud dalam artikel opini saya di @hariankompas 15/4/21 h.6. Intinya: ada tantangan substantif dan tantangan administratif yg jika tidak ditangani dengan baik akan menghambat.

kalau memang mau dikenang sbg pemerintahan yg meletakkan kemajuan bangsa, langkah membubarkan kemenristek (halusnya: melebur kemenristek ke kemendikbud) adalah langkah yang salah.

boleh ada BRIN, tapi membubarkan kemenristek itu salah. di mana salahnya? tidak adanya lagi kementerian yang secara khusus punya fungsi menata kebijakan dan strategi riset (iptek, inovasi). padahal, tanpa riset, iptek, dan inovasi yg bermutu sbg hasil strategi dan kebijakan (bukan serba mendadak mau cepat), tak akan ada kemajuan.

BREAKING NEWS: Sudah diketok di Sidang Paripurna di DPR, semua fraksi nampaknya setuju.

a. Pengabungan sebagian tugas Kemenristek ke @Kemdikbud_RI - menjadi Kemdikbud/Ristek

(artinya BRIN berdiri sendiri)

b. Pembentukan Kementerian Investasi


1:26:00 Keputusan sudah diambil.

Baper boleh, tapi jangan lama-lama. Kini melangkah ke depan: Pastikan Kemendikbud/ristek mampu mengawal kebijakan ristek dan inovasi, dan BRIN berfungsi mengimplementasikan strategi riset dan inovasi.

Difficult path ahead, but keep move forward!

koran.tempo.co/read/463689/an…

boleh saja @KemenristekBRIN di'split': kemenristek dipisah dari BRIN. tetapi kemenristek JANGAN dibubarkan atau dilebur ke kemendikbud spt diliput @korantempo dua hari terakhir ini.

tugas kemenristek adalah kebijakan riset; implementasinya di BRIN. indonesia ini mau jadi negara maju. mimpinya 2045 nanti jadi ekonomi ke-4 atau ke-5 dunia. sudah pasti itu knowledge- and innovation-based economy. dasarnya: pemajuan pengetahuan dan inovasi.

meski ada BRIN, langkah membubarkan kemenristek bukan langkah tepat mengarah ke sana.

Meski sudah sy buat episode khusus ttg #kekuasaan di kanal #NALAR (Episode 13), saya coba sampaikan sekali lagi di sini. Khususnya merespon kegusaran sejumlah warganet mengapa rangkaian kumpul2 ribuan orang (you know who) dibiarkan, seolah negara tanpa daya mencegahnya. Apa yang kita sebut sebagai 'Indonesia', sebenarnya adalah gagasan, konsep, cita-cita, tentang hidup-bersama yang kita idam-idamkan.

Apakah sudah terjadi/teralisasi? BELUM. Dan justru karena itu, kita tidak bisa mengandaikannya begitu saja.

#kekuasaan

Saya mengikuti proses pengesahan #UUCiptaKerja kemarin serta protes publik yang menyertainya. Sempat tertegun: semasif itu reaksinya. Saya bukan pakar hukum, saya hanya ingin mengungkapkan kegelisahan sebagai seorang yang sedikit mempelajari dinamika pembuatan kebijakan publik. Saya berefleksi panjang atas tanggapan/reaksi publik atas #UUCiptaKerja ini. Lepas dari substansi dan politik hukumnya (baca artikel Bivitri di @hariankompas), UU ini dikritik karena tergesa-gesa, tanpa konsultasi publik yang mencukupi, bahkan pembahasan yang tertutup.

Hari ini, Senin 21 September 2021, saya diundang menjadi penanggap @benjaminbland dalam Webinar @iseas "Understanding @jokowi's Leadership Amidst COVID19 Crisis". Sesuai janji, saya akan twitkan tanggapan saya. Khususnya bagi yg tadi tidak bisa ikut 😁

Sebuah utas .@benbland menyampaikan paparannya, bagaimana pak @jokowi memimpin Indonesia, menggunakan lensa yang dipakainya saat menulis buku Jokowi: Man of Contradictions. Paparan yg amat menarik. Intinya, tidak gampang memahami kepemimpinan pak Jokowi yang kontradiktif.

Tadi sore sy diundang dlm acara "Ngobrol @tempodotco" bareng mas @DamarJuniarto @safenetvoice, Dirjen Aptika @SPangerapan, mb Asfinawati @YLBHI dimoderatori bli @WahyuDhyatmika. Topiknya "Pembungkaman Kritik di Masa Pandemi".

#tribalisme

Rekamannya di facebook.com/TempoMedia/vid… Terhadap fenomena ini, saya tegaskan sekali lagi: bahwa kita saat ini tengah dalam situasi sentimen #tribalisme. Artinya, "salah atau benar, pokoknya kelompok saya." Ini berkembang dan jadi gelombang besar. Dan ini menjadi semacam 'vicious logic' dari kondisi politik saat ini.

Setelah rame soal peretasan medsos individu & organisasi, sy mau nerusin ttg urgensi ekosistem pengetahuan inovasi dan integrasinya dlm kebijakan di Indonesia. Mengapa penting?

Retas-meretas ini salah satu indikasi pengetahuan tdk berakar di republik ini. #inisiatifpengetahuan Pertama, soal kebijakan. Apa kebijakan itu?

Kebijakan adlh pilihan pemerintah utk melakukan atau utk tidak melakukan sesuatu.

Pemerintah tdk bisa menyelesaikan semua masalah. Maka hrs memilih, memprioritaskan: mana yang mendesak, mana yang paling berdampak.

Menyimak video yg ramai hari ini, sdh lama skl rasanya tdk mendengar pak @jokowi semarah ini. Bagi orang Jawa, ini marah, bukan cuma tegas. Lantas apa implikasinya?

Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020

Tadi siang, saya diundang teman2 di @thinkpolicyid bersama prof @ChatibBasri dan @Afutami memberikan catatan mengapa kita semua mesti peduli pada kebijakan publik. Apa kaitannya kepedulian pada kebijakan publik dgn video pak @jokowi tadi?

antaranews.com/berita/1578126…

saya dengar dari media dan WAG ttg ditangkapnya @raviopatra. saya kenal pribadi ravio karena slm beberapa saat dia bekerja cukup dekat dgn saya dan saya anggap dia 'anak didik' atau mentee saya. jadi saya akan cerita tentang itu saja. tidak untuk hal-hal lain dulu sementara ini. saya kenal @raviopatra lewat Open Government Partnership (OGP) ketika saya menjabat sebagai deputi 2 @KSPgoid. indonesia pendiri OGP tahun 2011 bersama 7 negara lainnya. saat ini anggota OGP sudah sekitar 80 negara dan indonesia adalah anggota steering committee (SC).