Thread by @prastow

Selamat siang teman2. Siang ini sdg berlangsung Sidang Paripurna @DPR_RI yang antara lain akan mengesahkan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019. Saya akan elaborasi terkait ini ya #RUUPPABN2019 #Thread

1> Perekonomian Indonesia tahun 2019 mengalami tekanan yang cukup berat, terutama yang berasal dari faktor eksternal berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan dunia,penurunan harga komoditas internasional,dan ketidakpastian sektor moneter dan keuangan dunia.

2> Banyaknya ketidakpastian akan kondisi perekonomian global selama tahun 2019 ini terutama dipicu oleh kebijakan ekonomi dan politik Amerika Serikat dan Tiongkok, arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, serta dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia. #RUUPPAPBN

3> Tentu, hal-hal di atas sangat mempengaruhi upaya pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan negara baik yang berasal dari sektor perpajakan maupun non-pajak. Meski kondisi2 tsb tidak bisa menjadi alasan untuk excuse, Pemerintah menjadikannya pelajaran penting.

4> Oleh karena itu, demi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, disusunlah Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2019.

5> Dalam pembahasan RUU tersebut, DPR telah memberikan pandangan, masukan dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Apresiasi diberikan kepada DPR RI atas seluruh pandangan dan masukan. Ini sangat penting utk perbaikan.

6>Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019.Pada dasarnya LKPP adalah laporan keuangan yang mengkonsolidasi 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

7> Pada tahun 2019 terdapat 3 LKKL yang belum memperoleh WTP, lebih baik dari tahun 2018 yang berjumlah 5 LKKL yang belum memperoleh Opini WTP.
Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.960,6 triliun atau 90,56% dari anggaran pendapatan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp2.165,1 T.

8> Sementara itu, realisasi Belanja Negara TA 2019 sebesar Rp2.309,28 triliun atau 93,83% dari Anggaran Belanja dalam APBN TA 2019 sebesar Rp2.461,11 triliun. Defisit Anggaran TA 2019 sebesar Rp348,65 triliun atau 117,79% dari defisit dalam APBN TA 2019 sebesar Rp296 triliun.

9> .Sedangkan, pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran TA 2019 sebesar Rp402,05 triliun atau 135,83% dari defisit dalam APBN TA 2019 sebesar Rp296 triliun. Terkait belanja negara, porsi anggaran untuk bidang kesehatan sebesar 5% dari APBN telah berlaku sejak tahun 2016.

10> Outcome terlihat dari penurunan prevalensi stunting (dari 34,6% tahun 2010 menjadi 27,7% tahun 2019), peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap (dari 80% di 2010 menjadi 93,7% di 2019), dan peningkatan Angka Harapan Hidup (dari 69,81 pada tahun 2010 menjadi 71,34 di 2019).

11> Di bidang pendidikan, alokasi anggaran sebesar 20% dari APBN sejak tahun 2009. Alokasi anggaran ini untuk membiayai sejumlah program: (1) Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin.

12> (2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan nonpersonalia, dan (3) Beasiswa Bidik Misi yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik.

13> Outcome di bidang pendidikan salah satunya tercermin dari angka rata-rata Harapan Lama Bersekolah yang mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 11,29 menjadi 12,95 pada Tahun 2019.

14> Komitmen pemerintah terus dilakukan dlm program perlindungan sosial utk masyarakat seperti PKH,Kartu Sembako,PBI,PIP,KIP Kuliah, dan bantuan tunai.Kondisi pandemi saat ini membuat fungsi perlindungan sosial sangat krusial terutama untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan.

15> Dalam upaya peningkatan pendapatan negara yg sustainable,Pemerintah telah menjalankan reformasi perpajakan yg ditujukan utk melakukan redesain sistem perpajakan yg optimal,sebagai sumber penerimaan negara,sekaligus sebagai instrumen dalam mendorong pertumbuhan perekonomian.

16> Dari sisi belanja negara, Pemerintah telah dan akan terus meningkatkan kualitas belanja yang dibiayai dari APBN, agar senantiasa berorientasi pada output, outcome, dan result untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

17> Pemerintah secara konsisten akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan melalui sinergi dan koordinasi yg kuat antara pemerintah dengan BPK dalam hal tindak lanjut temuan, melaksanakan rekomendasi DPR, serta pengembangan sistem agar LKPP dapat dikonsolidasikan dgn LKPD.

18> Demikian poin2 penting dlm pertanggungjawaban APBN TA 2019. Semoga Paripurna DPR siang ini mengesahkan RUU PP APBN TA 2019 yang telah diaudit BPK. Pemerintah terus berkomitmen memperbaiki kualitas belanja APBN dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salam

19> tepat pukul 15.18, Sidang Paripurna DPR mengesahkan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019 menjadi Undang-undang.